Tajuk Pemikiran Max Abner Ohee, S.IP : ” Nawacita, Pemindahan Ibukota RI dan Indonesia Sentris “

Tajuk Pemikiran Max Abner Ohee, S.IP : ” Nawacita, Pemindahan Ibukota RI dan Indonesia Sentris “

” Nawacita, Pemindahan Ibukota RI dan Indonesia Sentris “

Oleh : Max Abner Ohee, S.IP

          Di tahun 2019 ini saya sedang   saya menonton Televisi, hati saya berdegup kencang ketika Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan bahwa akan memindahkan Ibukota negara ke Kalimantan. Dan saya yakin itu akan terwujud karena karakter Presiden Joko Widodo adalah yang konsekuen dengan apa yang telah diucapkannya dan tidak pernah ragu-ragu serta tidak akan bisa dihalangi oleh kendala dan tantangan apapun. Saya sebagai anak ideologis Bung Karno, kembali teringat akan sejarah ketika Bung Karno meresmikan tugu di Pasar Pahandut, Palangka Raya,  di situlah sesungguhnya tata ruang ala Ibukota Republik Indonesia yang menekankan tata kota egaliter dan memenuhi segala aspek sebagai sentrisnya Indonesia. Bung Karno sudah mulai merintis, dengan membangun jalan jalan di Palangkaraya besar dan lurus lurus ini erat kaitannya dengan pandangan Geostrategis Bung Karno dan di masanya bisa dilalui pesawat jet tempur Mig, apalagi Palangkaraya dibangun dengan visi sebagai pusat konektivitas di mana letak kota adalah di tengah tengah wilayah NKRI, sebagaimana dasar tata ruang Nusantara, tempat pengaturan kekuasaan memang seharusnya di tengah sebagai simbol keseimbangan yang mengayomi, Palangka Raya bisa dikatakan spirit Bung Karno soal Indonesia masa depan.

Hasil gambar untuk nawacita jokowi dan bung karno

         Dimata saya, sebagai putera tanah Papua, seolah-olah Bung Karno lahir kembali di tahun 2019 ini dan semangat serta rasa cintanya pada bangsa dan negara ini ada pada jiwa dan ruh Presiden Joko Widodo. Ketika awal-awal pemerintah Jkw-Jk pada periode I, saya sudah mulai melihat bahwa tanda-tanda cita-cita mulia Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia terlihat di Nawacita butir ke tiga menyatakan bahwa akan membangun Indonesia dari pinggiran yang selama ini tertinggal dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Walaupun secara efek dampak politik popularitas, kebijakan ini sebenarnya tidak menguntungkan bagi Presiden Joko Widodo sebagai Presiden petahana. Namun, Presiden Joko Widodo tidak memperdulikan itu, pembangunan Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang lebih merata adalah diatas segalanya.

         Saya ingin jelaskan kembali kenapa hati saya berdegup kencang ? saya melihat inilah suatu bentuk bahwa cita-cita Bung Karno akan diwujudkan secara nyata oleh Presiden Joko Widodo. Ini adalah SEJARAH BESAR yang akan dicatat dengan tinta emas dalam perjalanan bangsa ini. Saya sebagai anak bangsa ybisa menilai bahwa dalam Jiwa Presiden Jokowi diresapi nilai nilai luhur Api Perjuangan Bung Karno.cita-cita Trisakti Bung Karno serta warisan gagasannya. Bagi Presiden Jokowi hal ini sebagai suatu  dijadikan inspirasi dalam Kepemimpinannya sejak jadi kepala daerah di Solo, DKI Jakarta hingga jadi RI 1. Bahkan, kebijakannya dengan membentuk sebuah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017, yang kemudian bertransformasi menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada 22 Maret 2018, membuktikan komitmen Jokowi sebagai seorang pemimpin bangsa yang berkewajiban menjaga ideologi besar bangsanya sendiri: Pancasila 1 Juni 1945.  Hal itu satu tarikan nafas dengan ucapan Ketua Umum PDI Perjuangan Hj. Megawati Soekarnoputri:

“Perjuangan tidak akan pernah sampai ke akhir tujuannya hanya dengan ideologi. Perjuangan tak akan pernah mencapai terminalnya hanya dengan retorika belaka. Ideologi membutuhkan kader. Ideologi membutuhkan pimpinan. Ideologi membutuhkan organisasi.” 

Gambar terkait

          Tidak banyak orang yang mengetahui kenapa Presiden Joko Widodo dan bung Karno mempunyai faham pemikiran dan pandangan bahwa Ibukota negara RI memang sebaiknya ada di Kalimantan. Mungkin kita bisa menyebutnya ini adalah suatu faham strategi pembangunan Indonesia yang mempertimbangkan dari berbagai aspek sehingga akan sangat mempunyai berbagai keuntungan untuk pembangunan Indonesia di kemudian hari. Faham strategi pembangunan ini menarik untuk diperhatikan mengingat biasanya faham pembangunan yang dikembangkan adalah memilih wilayah-wilayah yang mudah mendatangkan sumber-sumber ekonomi baru yang biasanya berada di wilayah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Hasil gambar untuk von thünen modell

       Johann Heinrich von Thünen melalui bukunya The Isolated State (1826) dapat dipandang sebagai peletak pengetahuan pertama pada era modern yang membuat agregasi spatial berdasarkan prinsip ekonomi sumber daya lahan yaitu land rent (pendapatan atas faktor produksi tetap berupa lahan).

          Dalam model pewilayahan von Thünen, berdasarkan biaya transportasi dan land rent, kita mendapatkan gambaran bahwa wilayah atau region terdiri atas:

(i) pusat atau center dengan nilai land rent tertinggi,

(ii) permukiman perdesaan,

(iii) kawasan pertanian, dan

(iv) kawasan hutan atau kawasan lebih pinggir lagi dengan nilai land rent mendekati nol. Dengan menggunakan hubungan antara biaya transportasi dan nilai land rent, kita akan menemukan suatu perpotongan jenis penggunaan lahan yang secara ekonomi perlu bergeser ke jenis penggunaan lahan lain yang mampu memberikan nilai positif land rent.

Posisi ini biasa dinamakan margin of transference atau batas untuk perubahan penggunaan lahan. Apabila pelaku usaha terus melanjutkan atau tidak berpindah ke jenis usaha lain yang memberikan nilai land rent maka nilai land rent yang diterimanya akan terus menurun sampai akhirnya mencapai nilai land rent sama dengan nol (no rent margin).

       Model sederhana von Thünen memberikan inspirasi bahwa pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi, akan berdampak luas terhadap perubahan penggunaan lahan dalam suatu wilayah. Di atas segalanya sistem kepemilikan sumber daya lahan, apabila tidak dikoreksi oleh kebijakan pemerintah yang tepat, akan meningkatkan kesenjangan sosial mengingat land rent juga menggambarkan pendapatan yang diperoleh bukan atas hasil kerja atau biasa dinamakan unearned income. Dengan demikian perlu disusun kebijakan yang bisa dan kuat mencegah terjadinya wilayah pinggiran yang makin miskin dan kesenjangan makin meningkat sebagai akibat dari meningkatnya nilai land rent yang hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu saja.

Hasil gambar untuk von thünen modell

          Bung Karno tahun 1957 meresmikan kota Palangkaraya menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat ini sudah memprogramkan Palangkaraya sebagai salah satu Ibukota Negara RI dikemudian hari kelak. Kemudian hari kelak itu adalah tahun 2019, mari kita coba lihat beberapa faktor lain dari Pulau kalimantan yang menyebabkan Presiden Joko Widodo memilih Kalimantan sebagai bakal Ibukota Negara RI.

Hasil gambar untuk bung karno palangkaraya

Pertama, wilayah Palangkaraya tidak memiliki gunung berapi yang aktif dan tak bersentuhan dengan lautan lepas, sehingga tidak rentan terhadap ancaman gempa bumi.

Kedua, dengan luasnya wilayah hutan dan jumlah sungai yang banyak di sana, menjadikan Palangkaraya relatif aman dari terjangan banjir.

Ketiga, Kalimantan merupakan pulau besar yang paling aman di Indonesia, jauh dari zona gempa dan gunung berapi. Tidak seperti Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau lainnya yang menjadi langganan gempa tiap tahunnya.

Keempat, dengan letak geografis yang relatif aman dari terpaan bencana alam. Sangat memungkinkan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan secara masif, seperti dalam membangun jalan Trans Kalimantan, pembangunan bandara dan jalur kereta yang akan bermanfaat bagi kemajuan dan pertumbuhan daerah.

Kelima, Jakarta yang sudah penuh sesak menjadi salah satu alasan Ibu Kota harus dipindahkan. Saat ini Jakarta sudah dipadati oleh lebih dari 10 juta penduduk. Padahal pada masa kolonial, Jakarta hanya dirancang untuk menampung 600.000 jiwa. Selain itu, kemacetan di Jakarta yang seakan tanpa akhir juga menjadi salah satu pertimbangan pemindahan Ibu Kota. Penelitian Bappenas pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa kemacetan di Jakarta mengakibatkan kerugian hingga Rp 67,5 triliun/tahun.

Gambar terkait

         Menurut analisa saya, kebijakan Presiden Joko Widodo ini sangat tepat dan akan banyak disukung oleh masyarakat Indonesia karena hal ini akan berdampak pada pemerataan ekonomi di seluruh Tanah Air.  Selama ini pusat ekonomi kota di Jakarta. Sementara daerah-daerah lain seperti di luar Jawa menjadi kurang berkembang, fasilitas modern sebagian besar ada di Jakarta pemisahan kota dagang dan industri dengan ibu kota negara akan membawa dampak yang positif.  Contohnya, Australia. Canberra sebagai ibu kota negara, bukan merupakan kota dagang atau industri. Dari awal Canberra adalah pusat administrasi pemerintahan. Kenapa? supaya warga yang membutuhkan layanan administrasi akan mengalami kemudahan. Tidak perlu bersusah payah karena kemacetan, pemindahan ibu kota negara bisa mempengaruhi arus dagang dan ekonomi nasional.  Dan kita bayangkan jika Jakarta mengalami bencana banjir atau gempa yang besar, bisa jadi akan mengganggu arus perdagangan dan ekonomi secara nasional.

         Mengacu pada sejumlah negara maju, ibu kota memang tak lagi digabung antara pusat ekonomi-bisnis dengan pemerintahan. Pemisahan itu akan membuat pembangunan tak lagi terkonsentrasi pada satu kawasan saja. Efeknya, Indonesia sentris yang sedang dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo justru akan semakin mudah terwujud secara total. Indonesia berada di tangan Pemimpin yang tepat karena memiliki rencana yang berorientasi jauh maju ke depan. Dengan pemindahan ibu kota, beban yang dipikul Jakarta selama ini bisa jauh berkurang. Calon ibu kota masa depan Indonesia nanti haruslah mencerminkan konsep Indonesia secara utuh. Tapi juga yang modern, mengusung konsep go green dengan konsep smart city. Dengan perencanaan yang matang, bukan sesuatu yang sulit untuk mewujudkan itu. Dan Indonesia akan semakin punya posisi penting dalam percaturan Internasional.

Hasil gambar untuk nawacita

            Presiden Joko Widodo, sudah mempunyai visi untuk membangun bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang besar dikemudian hari kelak, itulah yang ingin dicapai sebagaimana termaktup dalam TRISAKTI dan NAWACITA. Mari kita coba lihat sedikit kebelakang tentang implemntasi dari program NAWACITA yang telah secara nyata di wujudkan oleh Presiden Joko Widodo.

Nawacita adalah sembilan program prioritas Jokowi-JK yang disampaikan pada saat mengikuti Pilpres 2014. Pada dokumen visi, misi, dan program kerja Jokowi-JK, Nawacita dijabarkan panjang hingga 5,5 halaman. Setiap poin dari Nawacita kalimat pertama ditulis dengan huruf tebal. Kesembilan program prioritas itu terdiri atas berbagai bidang. Selain pembangunan infrastruktur, ada pembangunan sumber daya manusia. Presiden Jokowi kembali menyinggung soal pembangunan infrastruktur besar-besaran yang telah dilakukan. Dia menyatakan setelah ini akan memprioritaskan program tentang pemberdayaan ekonomi.

“Setelah kita garap infrastruktur yang besar-besar, kita mulai geser pada pemberdayaan ekonomi daerah, ekonomi desa, dengan inovasi dan teknologi yang tepat guna. Arahkan ke sana. Kalau ada infrastruktur yang belum rampung, kerjakan. Hidupkan yang namanya ekonomi baru di desa, di kecamatan, sehingga seluruh (barang) bisa dipasarkan,” ( Presiden Joko Widodo )

        Pasangan Jokowi dan JK dilantik pada 20 Oktober 2014. Hari ini, Sabtu (20/10/2018), keduanya tepat memimpin selama 4 tahun. Ada sederet target normatif yang tertulis dalam Nawacita Jokowi-JK,  merangkum beberapa target tersebut berikut bentuk realisasinya. Begini beberapa bentuk realisasi Nawacita Jokowi-JK menurut catatan :

1. Kami akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang tepecaya dan pembangun pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Realisasi:

Salah satu target normatif dari Nawacita poin satu ini adalah perlindungan terhadap buruh migran RI di luar negeri. Di tahun keempat Jokowi-JK, ada seorang WNI yang dieksekusi mati, tapi ada pula yang berhasil bebas dari hukuman mati. Pada 18 Maret 2018, TKI asal Bangkalan, Madura, Muhammad Zaini Misrin Arsyad, dieksekusi mati d Arab Saudi. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan sudah berupaya maksimal untuk membebaskan Zaini Misrin. Zaini dituduh membunuh majikannya pada 2004 dan Mahkamah Aamah Mekah memutus vonis mati pada 17 November 2008. Upaya banding yang dilakukan pengacara KBRI tidak mengubah vonis mahkamah sebelumnya. Zaini tetap divonis hukuman mati. Vonis mati terhadap Zaini dinyatakan inkrah pada 2016 hingga dieksekusi pada 2018.

Pada Juli 2018, KBRI Riyadh berhasil membebaskan pasangan suami-istri dari hukuman mati. Suami-istri asal Indramayu, Tohirin bin Mustopah Kudus dan Nurnengsih binti Karsidi Tasdik, yang bekerja di Arab Saudi dituduh melakukan sihir kepada majikannya pada Desember 2015. Melalui empat kali proses banding yang didampingi oleh KBRI Riyadh, pasangan ini akhirnya menghirup udara bebas pada 2016.

Awal Oktober 2018, KBRI Riyadh juga membebaskan WNI dari hukuman mati. Jama’ah binti Sarikan Diman asal Kalimantan Barat mulanya divonis mati setelah dituduh melakukan sihir kepada majikannya dan ditangkap pada Februari 2010. Mulanya dia dituntut ganti rugi oleh majikannya sebesar 1.080.000 riyal atau setara dengan Rp 3,8 miliar karena anaknya jadi lumpuh. Namun si majikan mengubah tuntutannya menjadi qisas atau berarti hukuman mati. Jama’ah bebas setelah sidang ke-18 pada 12 September 2018. Sementara itu, menurut catatan Migrant Care, ada 178 WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri per Maret 2018. Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo menyebut ada 117 WNI tercatat terancam hukuman mati di Malaysia.

Selain soal perlindungan kepada buruh migran, pada poin ini ada target normatif mengenai batas negara. Selama 4 tahun menjabat, pemerintahan Jokowi sedikitnya telah membuat 7 pos lintas batas negara (PLBN) jadi megah. Ketujuh pos itu adalah PLBN Entikong, Badau, dan Aruk di Kalimantan Barat, kemudian PLBN Motaain, Motamasin, dan Wini di NTT, serta PLBN Skouw di Papua. Ada pula janji tentang turut menjaga perdamaian dunia. Untuk mencapai target tersebut, Indonesia berjuang agar dipilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Perjuangan itu terjawab pada Juni 2018 dalam Sidang Umum PBB. Kini Indonesia bisa lebih aktif berperan dalam menjaga perdamaian dunia. Sepanjang sejarah, Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sebanyak empat kali, yakni pada 1974-1975, 1995-1996, 2007-2008, dan kini untuk periode 2018-2019.

Janji berikutnya, masih dalam poin satu ini, adalah soal kesejahteraan prajurit TNI. Menurut data Kantor Staf Presiden (KSP), pemerintah telah membangun rumah untuk prajurit TNI. Sampai 2018, sebanyak 214.441 rumah prajurit dibangun. Sedangkan pada 2015 ada 209.885 rumah. Selain itu, melalui PP 31/2018, tunjangan prajurit veteran juga dinaikkan sebesar 25 persen.

2. Kami akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Realisasi:

Salah satu target normatif dalam poin kedua adalah mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi demokrasi. Tahun lalu, pemerintahan Indonesia menduduki peringkat pertama dalam Trust and Confidence in National Government berdasarkan data Gallup yang dirilis Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam publikasinya yang berjudul Government at a Glance 2017. RI bahkan mengalahkan sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, hingga Prancis.

3. Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Realisasi:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan tentang pemberian Dana Desa. Dikutip dari situs Kementerian Keuangan, pada 2018 anggaran Dana Desa mencapai Rp 60 triliun untuk 74.958 desa di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Kemenkeu, sejauh ini Dana Desa telah membuahkan 199.100 kilomtere jalan desa, 1.599 km jembatan, 325.599 unit sambungan air bersih, 4.656 unit embung desa, 48.271 unit posyandu, 19.794 unit pasar desa, 43.723 unit PAUD desa, 342.137 unit sumur dan MCK, serta 299.345 unit drainase dan irigasi untuk periode 2015-2017. Kemenkeu mencatat Dana Desa juga telah mengurangi ketimpangan di desa dari 0,34 pada 2014 menjadi 0,32 pada 2017. Sejak awal 2018 juga ada Program Padat Karya Tunai untuk pedesaan. Sebagai permulaan, target program ini adalah 1.000 desa dari 100 kabupaten yang memiliki ketimpangan sosial tinggi. Anggaran program ini diambil dari Dana Desa. Untuk 2018, anggaran Padat Karya Tunai mencapai Rp 18 triliun untuk seluruh desa di Indonesia.

4. Kami akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan tepercaya.

Realisasi:

Sederet kepala daerah ditangkap KPK terkait kasus korupsi. KPK tercatat melakukan OTT sebanyak 19 kali selama 2018. Ada 15 kepala daerah yang terjerat. Selain itu, ada 2 anggota DPR, 1 hakim, dan 1 kepala lapas. Eks Menteri Sosial Idrus Marham jadi menteri pertama di kabinet Jokowi yang jadi tersangka KPK. Namun Idrus sudah lebih dahulu mundur dari kabinet saat statusnya masih saksi terkait suap PLTU Riau-1. Meski sederet kepala daerah seakan tanpa pandang bulu ditangkap KPK, ada isu lain yang kemudian menjadi sorotan, yakni soal lembaga pemasyarakatan. Hanya berselang beberapa bulan di tahun 2018, kondisi Lapas Sukamiskin yang dihuni para napi kasus korupsi bikin geleng-geleng kepala. Kementerian Hukum dan HAM turut jadi sorotan. Pada Juli 2018, napi korupsi Fahmi Darmawansyah memberikan suap kepada Kalapas Sukamiskin terdahulu, Wahid Husen. Suap tersebut diduga terkait permintaan penambahan fasilitas di sel.

Setelah itu, presenter Najwa Shihab melakukan ‘sidak’ ke sejumlah sel di Sukamiskin, salah satunya yang dihuni eks Ketua DPR Setya Novanto. Pada saat itu, sel Novanto tampak sederhana. Namun, pada September 2018 terungkap sel yang dihuni Novanto jauh lebih mewah. Selain soal isu korupsi, ada target soal kepastian hukum kepemilikan tanah. Sejauh ini pemerintah gencar menyelesaikan sertifikasi tanah milik warga yang kemudian langsung dibagikan. Adapun isu tentang hak asasi manusia (HAM) baru saja disoroti oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Menurut Kontras, pemerintahan Jokowi-JK mendapat rapor merah terkait penyelesaian kasus HAM.

5. Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Realisasi:

Salah satu janji Jokowi-JK dalam poin Nawacita ini adalah program kepemilikan tanah untuk warga dengan total 9 juta hektare dalam 5 tahun. Hingga tahun keempat mereka menjabat, sudah ada 7 juta hektare yang disertifikasi. Selain itu, ada janji untuk membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Program Indonesia Pintar (PIP). Dikutip dari situs Kemendikbud, per Oktober 2018 sudah ada 11.856.201 dari alokasi 17.927.308 KIP yang dibagikan (66,13 persen). Kemudian sebanyak 10.663.653 KIP sudah dicairkan. Sebelumnya, pada 2017, dari alokasi 17.927.308 KIP, bahkan disalurkan hingga 18.248.287. Namun yang dicairkan hanya 15.846.824 KIP.

Sementara itu, menurut survei yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) pada Desember 2017 hingga Maret 2018, banyak KIP yang salah sasaran. Survei itu dilakukan di empat wilayah, yakni Kota Medan, Kota Yogyakarta, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Kupang dengan 700 responden. Metode survei itu adalah simple random sampling terhadap warga miskin. Temuan survei itu, sebanyak 57,1 persen responden terdaftar dalam Program Indonesia Pintar tapi 19,3 persen mengaku belum memegang KIP secara langsung. Sementara itu, sebanyak 42,9 persen responden yang masuk kategori warga miskin mengaku tak terdaftar dalam PIP.

6. Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Realisasi:

Jokowi-JK menargetkan pembangunan jalan baru sepanjang 2.000 km dalam poin enam Nawacita ini. Namun target itu sudah terpenuhi sejak 2017, yakni telah dibangun 2.623 km jalan baru. Pembangunan itu dilakukan secara bertahap sejak 2015. Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, sekitar 2.000 km di antaranya merupakan jalan perbatasan yang dibangun di titik-titik terluar, terpencil, dan terdepan Indonesia.

Selain itu, Jokowi-JK menargetkan pembangunan 10 pelabuhan baru. Namun faktanya, ada 27 pelabuhan baru telah dibangun sejak 2015 menurut data Kementerian BUMN.

  1. Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.Realisasi:

    Jokowi-JK menargetkan pembukaan 1 juta hektare lahan sawah baru di luar Pulau Jawa. Pada 2017, sudah disiapkan 3,2 juta hektare lahan sub-optimal di luar Pulau Jawa untuk menjadi sawah. Lahan sub-optimal yang dimaksud adalah rawa, pasang-surut, lahan kering, dan tegalan. Selain pembukaan lahan baru untuk sawah, Jokowi-JK menjanjikan irigasi untuk 3 juta hektare sawah. Salah satu sumber irigasi adalah pembangunan waduk. Selama 4 tahun ini, pemerintah sudah membangun 49 bendungan baru yang tersebar di seluruh Indonesia.

    8. Kami akan melakukan revolusi karakter bangsa, melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan.

    Realisasi:

    Jokowi meningkatkan posisi UKP Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila lewat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018. BPIP tak hanya bertugas di ranah pendidikan formal, tetapi juga terkait kebijakan pemerintah. Namun soal BPIP sempat menjadi heboh terkait besaran upah para pejabatnya. Selain itu, Jokowi-JK menjanjikan tentang evaluasi penyeragaman Ujian Nasional. Namun dalam UN tahun 2018 terjadi kehebohan gara-gara penerapan soal Higher Order Thinking Skills (HOTS). Banyak siswa mengeluhkan tingkat kesulitan soal-soal HOTS.

    9. Kami akan memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

    Realisasi:

    Salah satu janji yang tertuang dalam Nawacita poin sembilan ini adalah menghidupkan forum dialog/musyawarah di masyarakat. Di poin itu memang tak tertuang soal pembentukan suatu badan khusus, namun pemerintah Jokowi-JK saat ini masih merampungkan pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN). Wacana mengenai pembentukan DKN juga menuai penolakan lantaran dikhawatirkan lembaga itu bertujuan untuk menyelesaikan kasus HAM masa lalu lewat jalur nonperadilan. Hingga Juni 2018, pembahasan pembentukan DKN hanya sebatas penentuan tugas yang antara lain adalah menghidupkan mekanisme mediasi yang sifatnya pendekatan budaya, tradisi, kerukunan hidup berbangsa.

“Intinya kita akan ingin melihat visi ke depan kita seperti apa dan yang paling penting Indonesia sebagai negara besar. Kita ingin memiliki juga pusat pemerintahan yang terpisah dengan pusat ekonomi, bisnis, perdagangan, (dan) jasa. Ya ini kita ingin menapak ke depan sebagai sebuah negara maju,” ( Presiden Joko Widodo )

Hasil gambar untuk Infrastruktur
Pembangunan yang sudah berlangsung selama puluhan tahun justru menghasilkan ketimpangan yang sangat besar antara kawasan barat dan kawasan timur Indonesia. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kondisi infrastruktur di Jawa dan sekitarnya lebih baik dan maju dibandingkan dengan infrastruktur di luar Jawa. Buktinya sepertiga panjang jalan di Indonesia dibangun di Jawa. Contoh lainnya, infrastruktur listrik nasional 80% diantaranya merupakan sistem jaringan Jawa, Madura, dan Bali. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan  infrastruktur di Indonesia selama ini bersifat “Jawa Sentris”. Bahkan, bisa dianggap “Jakarta Sentris” karena lebih banyak berorientasi kepada kebutuhan dan kepentingan Jakarta. Pembangunan nasional yang sebenarnya belum benar-benar terlaksana.

Hasil gambar untuk Indonesia sentris

Era Baru Pembangunan Nasional

       Paradigma dalam pembangunan insfrastruktur perlu direvolusi. Jawa sentris yang terbukti tidak efektif dan telah menyebabkan kesenjangan harus diubah dengan pembangunan yang lebih merata. Oleh karena itu, konsep “Indonesia Sentris” yang diusung oleh pemerintahan Jokowi pantas disambut baik sebagai era baru pembangunan nasional.

Pembangunan  Indonesia sentris akan menyeimbangkan kondisi  infrastruktur di Jawa dan di luar Jawa sehingga memiliki kemajuan yang sama. Indonesia sentris juga mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, terutama di kawasan timur Indonesia, serta pembangunan perbatasan negara di daerah terluar. Tujuan mulia dari Indonesia sentris adalah mendorong terciptanya kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, mempercepat pembangunan di berbagai bidang, sekaligus menjaga persatuan bangsa.

Tiga kementerian ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), serta Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi (Kemendes). Untuk mendukung pembangunan infrastruktur,pada 2016 KemenPUPR mendapat alokasi dana Rp104,08 triliun, Kemenhub Rp64,95 triliun, dan Kemendes Rp7,269 triliun. Dari besaran alokasi dana tersebut, terlihat bahwa peran dan tanggung jawab utama ada di KemenPUPR.

Hasil gambar untuk Infrastruktur

Memacu Pembangunan Luar Jawa

        Pembangunan tol Manado-Bitung sepanjang 39 km sekaligus bagian dari 1000 km jalan tol yang akan dikembangkan di seluruh Indonesia selama lima tahun ke depan. Tol Manado-Bitung hanyalah satu dari ratusan proyek strategis nasional. Dalam Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 terdapat 225 proyek infrastruktur yang menitikberatkan pada pembangunan jalan tol, jalan nasional non-tol, bandar udara, pelabuhan, jaringan kereta api, bendungan, perumahan, hingga insfrastruktur pariwisata, energi dan ketenagalistrikan. Lokasi pembangunannya tak lagi didominasi di Jawa, tapi akan banyak dilakukan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

          Selain tol Manado-Bitung, beberapa proyek strategis nasional lainnya adalah tol Balikpapan-Samarinda (99 km), tol Pekanbaru-Kandis-Dumai (135 km), tol Batu Ampar-Muka Kuning-Hang Nadim (25 km), jalan lingkar Trans Morotai, jalan Trans Maluku, Fly over Teluk Lamong, dan jalan Palu Parigi. Kemudian infrastruktur kereta api yang menghubungkan Makasar-Parepare, Prabumulih-Kertapati, Muara Enim-Pulau Baai, Jambi Pelambang, dan jaringan kereta api Kalimantan. Untuk mewujudkan konektivitas tol laut, pelabuhan baru akan dibangun, antara lain Pelabuhan Sorong, Kalibaru, dan Makassar New Port. Selain pembangunan infrastruktur baru,juga dilakukan revitalisasi infrastruktur yang sudah ada untuk mendukung keterpaduan kawasan.

Hasil gambar untuk Indonesia sentris

Terobosan Indonesia Sentris

            Sebagai paradigma pembangunan, Indonesia sentris harus diikuti terobosan-terobosan yang tepat. Proyek pembangunan dalam rangka mengejar ketertinggalan infrastruktur di berbagai daerah membutuhkan biaya yang cukup besar yaitu Rp5.519 triliun untuk jangka waktu 2014-2019. Dari jumlah tersebut, pemerintah hanya mampu menyediakan anggaran hanya sekitar Rp1.400 triliun. Oleh karena itu, dibutuhkan investasi tambahan dari sektor swasta. Untuk menarik minat investor swasta agar terlibat dalam pembangunan maupun pembiayaan infrastruktur, pemerintah perlu menawarkan proposal yang inovatif disertai kepastian target dan regulasi yang menguntungkan.

           Pembangunan Indonesia sentris juga membutuhkan komitmen politik dan kepemimpinan  yang kuat. Untuk hal ini Presiden Jokowi telah menunjukkan contoh yang baik dengan melibatkan diri secara langsung melalui blusukan ke banyak daerah dan lokasi proyek pembangunan. Upaya presiden ini akan mendorong kinerja di lapangan, meningkatkan koordinasi, sekaligus memberikan motivasi ke pemerintah daerah. Keterlibatan presiden secara langsung dalam mendorong proyek infrastruktur juga bermanfaat dalam meningkatkan keyakinan dan kepercayaan investor/swasta.

Hasil gambar untuk Indonesia sentris

           Pembangunan Indonesia sentris yang diikuti proyek infrastruktur besar-besaran harus tetap berpijak pada prioritas yang benar. Ada dua pendekatan wilayah yang dapat dikolaborasikan untuk menentukan prioritas pembangunan infrastruktur. Pertama, percepatan pembangunan dilakukan pada daerah-daerah yang belum berkembang, miskin sumber daya atau pada wilayah yang terisolir. Kedua, pengembangan infrastruktur dilakukan di wilayah dengan lokasi strategis dan memiliki sumber daya tinggi. Pembangunan Indonesia sentris harus diarahkan untuk meningkatkan keterpaduan antara kegiatan di wilayah perkotaan dan desa. Selama ini pengembangan jaringan infrastruktur di kota seringkali tidak menunjang bahkan merugikan kegiatan di pedesaan. Oleh karena itu, konsep Indonesia sentris diharapkan mampu menciptakan keuntungan fisik, sosial dan ekonomi yang lebih baik antara kota dan desa.

Hasil gambar untuk Infrastruktur

       Pembangunan infrastruktur Indonesia sentris harus disesuaikan dengan perkembangan global dan kebutuhan di masa depan agar mampu menciptakan daya saing yang lebih baik. Pembangunan tersebut juga harus menyentuh semua aspek. Penyediaan sarana penunjang konektivitas seperti tol laut, jalan tol, pelabuhan dan bandara, harus diikuti dengan pembangunan pada sektor lain seperti energi dan perumahan. Terakhir, untuk memastikan kesinambungan pembangunan Indonesia sentris, harus ada instrumen yang efektif untuk mengawasi kemajuan setiap proyek infrastruktur dan memastikan kebehasilan pembangunannya. Instrumen tersebut tidak hanya berasal dari unsur pemerintah, kementerian atau BUMN, tetapi juga harus melibatkan swasta, peneliti serta akademisi. Tidak boleh ada lagi proyek infrastruktur yang mangkrak bertahun-tahun tanpa pertanggungjawaban yang jelas.

Hasil gambar untuk Indonesia sentris

           Era baru pembangunan di Indonesia telah dimulai. Semoga tak ada lagi berita tentang jalan berkubang lumpur di ujung negeri. Semoga juga tak ada lagi cerita tentang kehidupan yang penuh nestapa dari masyarakat Indonesia yang tak terjangkau pembangunan. Presiden Joko Widodo menyampaikan alasannya untuk membangun luar Jawa, selain membangun Pulau Jawa selama pemerintahannya berjalan 4 tahun lalu agar ada pemerataan kesejahteraan dan kemajuan seluruh wilayah Indonesia.

“Orientasi kita memang tidak Jawa Sentris, tidak hanya di Pulau Jawa tapi Indonesia Sentris, inilah perubahannya,” ( Presiden Joko Widodo )

         Presiden Joko Widod0 menyebut pembangunan infrastruktur besar-besaran terjadi, di mana ratusan kilometer jalan nasional, tol, puluhan bandara dan pelabuhan dibangun pemerintah. Akan tetapi, beragam infrastruktur itu tak melulu dibangun di Pulau Jawa, karena kita ingin membangun Indonesia untuk sebuah keadilan sosial. Presiden mengatakan pembangunan harus dilakukan merata agar ada sentra-sentra ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Beragam infrastruktur yang dibangun disadari Presiden Joko Widodo tak akan terasa dampaknya secara instan. Pembangunan masif yang dilakukan saat ini ibarat pil pahit yang harus dirasakan sebelum Indonesia menjadi bangsa dan negara kuat serta sehat. Selain pembangunan masif menggunakan realokasi dana subsidi, pemerintahan Joko Wi doo juga telah memangkas banyak regulasi untuk mempermudah izin usaha. Hasilnya, peringkat kemudahan berusaha di Indonesia baik dari posisi 120 lebih ke 72 dari seluruh negara di dunia.

Hasil gambar untuk jalan tol jawa indah

           Presiden Jokowi menuturkan, lima tahun lalu harga-harga komoditas anjlok. Misalnya, seperti batubara, sawit, karet dan lain sebagainya. Sebab, memang ekonomi dunia juga dalam posisi menurun. Masa keemasan mineral dan batu bara sudah selesai. Menurut Presiden Jokowi, tidak ada pilihan ekonomi Indonesia berubah. Fondasi-fondasi ekonomi sepatutnya diperbaiki. Selama lima tahun Indonesia telah bekerja keras membangun fondasi-fondasi baru, semua ingin bangsa ini hijrah dari yang konsumtif ke yang produktif, efisien dan kompetitif.

          Tanpa adanya hijrah tersebut, Presiden Jokowi menyatakan, sangat berat bagi Indonesia untuk berkompetisi dan bersaing dengan negara lain. Presiden Jokowi juga menuturkan, apa yang dikerjakan hasilnya tidak instan. Presiden Jokowi mengungkapkan, pemerintah terus memperbaiki struktur fiskal. Subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebesar 82% yang justru dinikmati kalangan atas diputuskan untuk dipangkas. Dialihkan ke kegiatan-kegiatan produktif.

Hasil gambar untuk Infrastruktur

            Membangun infrastruktur, jalan, pelabuhan, bandar udara, termasuk jalan tol, membangun pembangkit tenaga listrik, irigasi, jembatan menjadi prioritas Pemerintah, yang juga telah memangkas regulasi-regulasi yang berbelit-belit yang membuat peringkat Indonesia dalam aspek kemudahan berusaha melompat dari 120-an menjadi 72 selama empat tahun ini. Pemerintah pun berkomitmen menurunkan ketimpangan dan kemiskinan. Presiden Jokowi menjelaskan, tahapan berikutnya yaitu pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Hasil gambar untuk Indonesia sentris

           Benar sekali Pak Presiden Jokowi, konsep dan strategi Pak Presiden Jokowi dalam membangun Indonesia sudah berada di jalan yang benar dan direstui oleh seluruh rakyat Indonesia dan juga sesuai dengan cita-cita Proklamator kita. Yaitu Bung Karno. Saya sebagai pengamat politik dan pembangunan nasional melihat bahwa semua yang telah direncanakan oleh Presiden Jokowi benar-benar tulus untuk membangun Indonesia dan juga untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Hasil gambar untuk jokowi bung karno

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link