Ryamizard Ryacudu : Sang Tokoh Bela Negara Indonesia ( Bagian 3 ) By: Ramses Wally dan Adrian Indra

Ryamizard Ryacudu : Sang Tokoh Bela Negara Indonesia ( Bagian 3 ) By: Ramses Wally dan Adrian Indra

Ryamizard Ryacudu : Sang Tokoh Bela Negara Indonesia

( Bagian 3 ) By: Ramses Wally dan Adrian Indra

Hasil gambar untuk Kerusuhan Papua

ANCAMAN-ANCAMAN TERHADAP NEGARA

Kerusuhan di Papua dan Papua Barat ditengarai ada campur tangan pihak asing. Pemerintah harus segera ambil tindakan untuk mengatasi peristiwa kerusuhan di Bumi Cenderawasih. Sangat kentara ada indikasi kuat propaganda dari luar negeri (asing) soal Papua. Terjadi sangat masif dan sistematis, kata pengamat intelijen dan terorisme Harits Abu Ulya. Menurutnya, anasir asing ikut bermain dipicu dengan isu dugaan rasialisme dan pelanggaran HAM. Mereka mencuri kesempatan agar Papua merdeka dari Indonesia.

Di samping etalase perlawanan utama dari pihak kontra NKRI direpresentasikan oleh separatis OPM juga cukup gencar membangun opini dan lobi-lobi internasional jelang sidang PBB, katanya. Direktur eksekutif CIIA ini juga mendapatkan informasi terkait dinamika sosial politik dan keamanan di Papua dan Papua Barat hingga membuat kewalahan aparat keamanan setempat. Ada potensi menjadi konflik sosial di sebagian besar wilayah Papua dan Papua Barat. Dan cenderung makin mengeskalasi di luar kendali, akan membuat repot pihak Polri maupun TNI. Karena bola salju demontrasi gerakan masyarakat sipil makin membesar, ujarnya.

http://www.rmolsumsel.com/images/berita/normal/2019/09/530105_12000303092019_asing.jpg
Pihak asing, memanfaatkan momen kerusuhan tersebut dengan berbagai cara agar masyarakat Papua mendesak pemerintah referendum. Dua komponen di atas saat ini mendapatkan “angin surga” untuk terus bekerja mematangkan langkah-lankah politik menuju Papua merdeka. Paling tidak melalui langkah politik refrendum; bekerja dengan massif mengagitasi masarakat sipil Papua bergerak larut bersama gerakan politik separatis OPM,ucapnya. Dan kedua adalah perlawanan bersenjata dari unsur sayap militer OPM yang disokong masyarakat sipil yang pro OPM dan bahkan inflitrasi dari pihak asing.
Aparat keamanan telah memantau kegiatan empat warga negara Australi, yang secara aktif terlibat unjukrasa pro kemerdekaan Papua di Papua Barat pekan lalu. Faktanya:  ada 4 WN Australia ditangkap di Sorong, Papua Barat, Selasa (27/8/2019) lalu Polisi mengklaim keempat WN Australia itu menggunakan kapal pesiar untuk masuk ke Indonesia, melewati Pelabuhan Sorong. Sorong telah menjadi salah satu dari beberapa lokasi unjuk rasa rusuh terkait Papua dalam dua minggu terakhir. Kepolisian Indonesia mengklaim Tom Baxter, Cheryl Davidson, Danielle Hellyer dan Ruth Cobbold ambil bagian dalam unjuk rasa di luar kantor Walikota Sorong pada 27 Agustus.
Hasil gambar untuk peta konsep ancaman terhadap negara
Unjuk rasa itu adalah salah satu dari serangkaian aksi protes terkait Papua di seluruh Indonesia selama dua minggu terakhir, yang setidaknya menyebabkan tiga orang tewas, dan banyak bangunan pemerintah dibakar. Bendera Bintang Kejora, yang dilarang dikibarkan di properti milik Pemerintah, sempat dikibarkan pada aksi di Sorong. Polisi mengatakan tiga WN Australia itu diikuti oleh anggota militer Indonesia, intelijen polisi dan agen imigrasi sebelum mereka dibawa ke kantor polisi Sorong untuk diinterogasi pada 27 Agustus. Keesokan harinya, petugas intelijen imigrasi dan polisi menangkap WN Australia keempat di kapal pesiar mereka, yang bernama Valkyrie.
Keempatnya dilaporkan menggunakan kapal pesiar untuk masuk ke Indonesia, melewati Pelabuhan Sorong pada 10 Agustus.  Setelah diperiksa lebih lanjut oleh polisi dan imigrasi, keempatnya diperintahkan untuk dideportasi kembali ke Australia. Baxter, Hellyer dan Cobbold akan terbang dari Bali ke Sydney Senin (2/9/2019) malam, sedangkan Davidson akan diterbangkan pada hari Kamis (5/9/2019).
Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) mengatakan bahwa departemennya “memberikan bantuan konsuler kepada empat warga Australia di Sorong, Indonesia sesuai dengan “Prosedur Layanan Konsuler”. Juru bicara itu mengutip “kebijakan privasi” karena tak bisa memberikan rincian lebih lanjut. Pemerintah Indonesia mengirim ribuan pasukan keamanan tambahan ke Papua dan Papua Barat untuk mencoba memadamkan kerusuhan yang sedang berlangsung. Pada hari Minggu (1/9/2019), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Jenderal Toto Karnavian, mengklaim adanya “aktor asing” yang terlibat dalam kerusuhan itu.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (kanan) bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri) mengikuti rapat kerja gabungan bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019). Rapat kerja tersebut membahas perkembangan penanganan situasi keamanan di Papua dan Papua Barat. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama.
Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu mengatakan, ada kelompok yang terafiliasi dengan Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS di Papua.

“Sebagai catatan, terdapat kelompok lain yang berafiliasi dengan ISIS telah menyerukan jihad di tanah Papua,” ( Ryamizard Ryacudu )
Hasil gambar untuk isis di Papua

Ryamizard mengatakan, selain ada kelompok yang ditunggangi ISIS, ada tiga kelompok yang terindikasi berada di belakang pemberontak di Papua, yaitu kelompok pemberontak bersenjata, kelompok pemberontak politik, dan kelompok klandestin atau rahasia. Ryamizard mengatakan, TNI-Polri harus bijak dalam menghadapi kelompok-kelompok tersebut. TNI dan Polri, kata dia, juga harus selalu siap bersinergi untuk mempertahankan NKRI. Jenderal ( Purn ) Ryamizard Ryacudu juga mengatakan, pemerintah secara tegas telah menyampaikan bahwa Papua bagian dari NKRI dan tidak terpisahkan sampai kapanpun.
Hasil gambar untuk Jokowi Papua dalam NKRI

“Presiden jokowi sudah menyampaikan sikap pemerintah secara tegas dan jelas agar Papua tetap damai dan aman. Sebagaimana kita ketahui, Papua bagian integral NKRI yang tak terpisahkan sampai kapanpun,” ( Ryamizard Ryacudu )

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengingatkan soal ancaman yang dapat menganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Saat memberikan pengarahan kepada 315 perwira Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) di Mako Divisi Infanteri 1 Kostrad/Cilodong, Depok, Jawa Barat, Selasa, Menhan mengatakan, fenomena potensi ancaman terhadap NKRI terbagi menjadi dua dimensi ancaman utama, yakni ancaman belum nyata (ancaman perang terbuka antarnegara) dan ancaman nyata.

“Ancaman nyata menjadi prioritas untuk ditangkal dan kemungkinan dapat dialami oleh negara-negara kawasan, baik secara sendiri-sendiri atau yang bersifat lintas negara,” kata Ryamizard dalam pengarahannya yang dihadiri Pangkostrad Letjen TNI Agus Kriswanto. Ia menyebutkan, di kawasan dan di berbagai belahan di duni sedang menghadapi potensi ancaman yang sangat-sangat nyata, yaitu bahaya ancaman terorisme dan radikalisme generasi ketiga setelah Al-Qaeda dan setelah Daisy/Daesh yang telah dihancurkan di Timur Tengah (Irak dan Syria).

Menhan mengatakan dalam menghadapi berbagai potensi ancaman yang mampu mengganggu keutuhan NKRI, diperlukan konsep pembangunan pola pikir seluruh rakyat Indonesia melalui penanaman wawasan kebangsaan yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi negara agar tidak mudah dipengaruhi dan terprovokasi oleh upaya pencucian otak dari kelompok tertentu.

Oleh karena itu, desain strategi pertahanan negara juga diarahkan dengan konsep perang rakyat semesta atau total warfare yang melibatkan pembangunan seluruh komponen bangsa yang dilandasi oleh penanaman nilai-nilai kesadaran bela negara yang lahir dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia disertai pembangunan kekuatan TNI beserta alutsistanya sebagai komponen utama pertahanan negara.

“Hanya satu kata kunci kekuatan kita dalam menghadapi keniscayaan masuknya berbagai potensi ancaman fisik dan nonfisik, yaitu dengan cara memperkuat identitas dan jati diri bangsa serta membangun persatuan dan kesatuan yang kokoh dan bersinergi dari seluruh komponen bangsa melalui penanaman nilai-nilai Pancasila dan penguatan kesadaran bela negara,” ( Ryamizard Ryacudu )

Tugas bela negara adalah tugas yang berat seiring dengan makin kompleksnya tantangan yang dihadapi. Namun dirinya yakin melalui semangat kebersamaan dan persatuan serta kerja keras, rakyat Indonesia mampu membawa Indonesia menjadi negara yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian serta berlandaskan gotong royong.

Menhan menambahkan, sebagai penerus tongkat estafet nilai-nilai kejuangan Generasi-45, TNI dikenal sebagai organisasi yang solid dan sarat dengan semangat perjuangan, pengabdian dan pengorbanan yang luar biasa dan tanpa pamrih yang dilandasi oleh loyalitas sebagai roh yang menjiwai kehidupan setiap prajurit.

“Oleh karena itu, satuan Kostrad harus senatiasa menjadi organisasi yang dicintai oleh rakyat. Etos inilah yang kemudian dijabarkan ke dalam Nilai-Nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI yang dijiwai oleh Pancasila dan UUD 1945,” ( Ryamizard Ryacudu )

Esensi dari semua itu, kata dia, bahwa profesionalisme TNI terletak pada loyalitas dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13 Contoh Ancaman Terhadap NKRI dari Dalam dan Luar Negeri

Sebagai warga negara yang baik kita tentu saja harus melindungi NKRI, untuk melindungi negara Indonesia yang tercinta ini maka banyak sekali cara yang bisa kita lakukan. Sebagai warga Indonesia kita bisa melakukan berbagai cara untuk melindungi Indonesia, namun sebelum kita ingin melindungi Indonesia maka terlebih dahulu harus mengetahui apa saja jenis ancaman di NKRI. Nah mungkin selama ini kita hanya berpikir jika gangguan atau ancaman dari NKRI hanya berasal dari luar negeri dan mungkin hanya mengira jika perang atau hal semacamnya lah yang hanya menjadi gangguan. Namun perlu kita ketahui banyak sekali ancaman yang datang ke Indonesia dan ternyata juga berasal dari Indonesia sendiri. Oleh karena itu berikut adalah contoh ancaman terhadap NKRI. Ini dia info lengkapnya :

Ancaman dari dalam negeri

Yang pertama kita akan membahas ancaman yang ada dari dalam negeri, ancaman terhadap NKRI tidak hanya berasal dari luar negeri saja namun juga bisa berasal dari dalam negeri. Supaya lebih memahami maka kita harus mengetahui ancaman dari dalam negeri yang bisa membahayakan NKRI. Berikut ini adalah contohnya untuk Anda :

Masalah KKN

Hasil gambar untuk korupsi

Seperti yang kita tahu Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak bisa bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme begitu saja. Beberapa tahun terakhir ini banyak sekali pejabat negara yang menyalahgunakan kekuasaan mereka dan menggunakan jabatan mereka untuk mendapatkan uang negara untuk kepentingan mereka sendiri, padahal sudah jelas jika uang itu adalah miliki Warga Negara Indonesia yang harusnya digunakan untuk kepentingan bersama negara Indonesia.

Masalah KKN yang merajalela di berbagai daerah ini menjadi salah satu masalah ancamana dari dalam negeri, KKN ini sangatlah merugikan negara dan bangsa karena korupsi dan lain-lainnya itu bisa mengancam pembangunan negara. Penyebab Korupsi dan Cara Mengatasinya harus kita ketahui juga.

Kesenjangan ekonomi masyarakat

Tidak hanya KKN saja, ancaman terhadap NKRI bisa terjadi juga akibat adanya ketidaksejahteraan di dalam masyarakatnya. Salah satu ancaman yang mungkin bisa membuat Negara Indonesia terancam adalah kesenjangan ekonomi masayarakat Indonesia. Hal ini biasanya bisa terjadi karena adanya pemerataan pendapatan yang tidak adil antar kelompok maupun daerah.

Hasil gambar untuk kemiskinan

Kasus narkoba

Yang menjadi genting pada saat ini adalah kasus narkoba yang merajalela dan sangat sulit untuk diberantas. Kasus narkoba di Indonesia sendiri sudah sangat merajalela dan mengenai berbagai macam usia dan kalangan, mulai dari anak remaja hingga orang tua. Mulai dari pelajar hingga orang terkemuka bahkan ada aparat yang kedapatan menggunakan narkoba. Narkoba sendiri bisa menjadi ancaman untuk NKRI, karena adanya narkoba ini bisa mengahambat perkembangan generasi penerus bangsa. Padahal narkoba itu memiliki Bahaya Narkoba Bagi Generasi Muda.

Upaya penggantian ideologi Pancasila

Hasil gambar untuk ideologi OPM

Seperti yang sudah kita semua ketahui, Pancasila merupakan ideologi Bangsa Indonesia. Pancasila sejak lama dijadikan sebagai ideologi negara NKRI karena di dalam kelima sila itu, mengandung semua cita-cita Bangsa Indonesia dan juga sudah cocok dengan karakter kepribadian bangsa kita. Salah satu yang menjadi ancaman dari dalam negeri adalah adanya upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya yang mungkin sangat ekstrim dan tidak cocok dengan kepribadian Indonesia. Upaya penggantian ideologi Pancasila yang ingin dilakukan oleh beberapa pihak ini bisa saja memecah belah bangsa dan menimbulkan berbagai macam kontroversi. Untuk lebih mengerti lagi mengenai Pancasila maka kita harus tahu tentang Pancasila Sebagai Ideologi Nasional.

Makar atau penggulingan pemerintah

Ancaman untuk NKRI yang kelima adalah percobaan penggulingan pemerintah dan juga makar. Percobaan penggulingan pemerintah di Indonesia bisa menjadi salah satu ancaman yang berasal dari dalam negeri karena bisa menimbulkan kerusuhan dan ancaman lainnya. Selain itu segala perbuatan makar yang dilakukan di dalam dunia politik dan juga lainnya juga bisa mempengaruhi kestablian Indonesia.

Isu SARA

Masalah lainnya yang bisa membuat ancaman dari dalam negeri adalah adanya Isu SARA. Di Indonesia sendiri agama yang ada bermacam-macam dan tidak hanya satu saja, berbagai suku budaya juga ada di Indonesia. Namun yang sangat disayangkan adalah ada beberapa kelompok masyarakat tertentu yang mempermasalahkan adanya keanekaragaman di Indonesia dan kurang ada rasa toleransi dari mereka sehingga terkadang beberapa ras dan juga agama yang menjadi minoritas pun dikucilkan. Isu

SARA ini tidak bisa disepelekan begitu saja karena walaupun sekecil apapun tindakannya bisa memecah keanekaragaman bangsa Indonesia dan juga bisa membuat kondisi Negara Indonesia menjadi tidak kondusif. Isu SARA yang ada di tengah masyarakat sampai sekarang ini bisa menjadi salah satu ancaman NKRI yang membahayakan bagi warga Indonesia.

Pemberontakan

Yang ketujuh yang bisa menjadi ancaman dari dalam negeri adalah pemberontakan. Pemberontakan ini bisa terjadi di berbagai daerah yang ada di dalam Indonesia yang bisa menuntut beberapa hal yang mereka inginkan. Jika tidak segera diatasi degan baik, pemberontakan ini bisa mengancam Indonesia. Pemberontakan yang terjadi karena berbagai macam sebab ini bisa menyebabkan negara Indonesia jadi terpecah belah. Oleh karena itu sebagai warga Indonesia sebaiknya jangan sampai ikut serta dalam pemberontakan.

Persoalan daerah

Persoalan kedelapan yang bisa memecah belah bangsa Indonesia adalah persoalan daerah. Persoalan ini bisa saja muncul dari pemikiran untuk memperluas daerah otonomi khusus dengan alasan yang khusus juga. Selain itu juga bisa akibat persoalan karena ingin melepaskan diri dari Indonesia dan ingin merdeka sendiri. Persoalan semacam itu bisa membuat ancaman bagi pemerintah dan Indonesia. Tidak hanya itu, persoalan akibat perbatasan juga bisa menjadi ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Ancaman bidang politik

Bidang politik di Indonesia yang dilakukan secara demokratis dengan harapan cita-cita bangsa Indonesia bisa tercapai dan setiap individunya mencapai kesejahteraan. Ancaman dari bidang politik ini tidak hanya datang dari luar, bahkan juga bisa datang dari dalam negeri sendiri. Salah satu contoh dari ancaman bidang politik yang ada di dalam negeri ini adalah misalnya bentrok atau demo besar-besaran yang tidak menerima kemenangan suatu partai atau pejabat terpilih dalam pemilihan. Hal seperti ini bisa menjadi salah satu ancaman pada bidang politik karena secara langsung dan tidak langsung bisa mempengaruhi kondisi bangsa Indonesia .

Ancaman dari luar negeri

Tidak hanya ancaman dari dalam negeri saja ya. Perlu kita semua ketahui jika ancaman-ancaman bagi NKRI itu bisa saja berasal dari luar negeri atau negara lainnya. Problema atau ancaman itu biasanya bersakala besar dan menyangkut dua negara. Oleh karena itu berikut ini adalah beberapa ancaman dari luar negeri :

Ancaman sosial budaya

Contoh ancaman terhadap NKRI yang berasal dari luar negeri yang pertama adalah ancaman sosial budaya. Ancaman sosial budaya yang datang dari luar negeri adalah misalnya saja ancaman dari propaganda, peredaran narkoba, film prno, disinformasi yang bisa mengancurkan moral dan bangsa Indonesia. Hal ini sangatlah berbahaya karena bisa mengancam para generasi muda Indonesia dan menghambat perkembangan bangsa Indonesia.

Ancaman pertahanan

Ancaman kedua yang bisa membahayakan NKRI adalah ancaman dari luar negeri yaitu ancaman dari bidang pertahanan dan juga keamanan. Ancaman itu antara lain pelanggaran wilayah misalnya dari kapal, selain itu juga bisa pelanggaran wilayah pesawat militer dari negara lain, kejahatan internasional, dan juga masalah terorisme yang mengkhawatirkan NKRI. Permasalahan seperti ini tidak bisa dianggap sepele karena bisa mempengaruhi keamanan NKRI. Ancaman pertahanan seperti itu harus diatasi dengan meningkatkan pertahanan militer Indonesia dan tentunya juga peran serta masyarakat Indonesia dalam menjaga keutuhan NKRI. Dasar Hukum Bela Negara harus kita pahami sehingga kita bisa membela Indonesia ditengah ancaman.

Perebutan kebudayaan Indonesia

Seperti yang semua kita ketahui jika Indonesia memiliki banyak sekali kebudayaan, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan budaya yang membuat Indonesia menjadi kaya akan budaya. Karena budaya yang unik dan mungkin tidak bisa ditemukan di bagian negara lainnya. Karena unik dan khas, tak jarang ada negara lain yang mengakui kebudayaan Indonesia sebagai kebudayaannya. Seperti yang sudah kita ketahui jika beberapa kebudayaan seperti batik, reog ponorogo, dan lainnya itu pernah diklaim sebagai miliki negara tetangga. Oleh karena itu sebagai Warga Negara Indonesia yang baik maka kita harus menjaga kebudayaan Indonesia dan juga melestarikannya sehingga tidak ada negara lain yang merebut budaya asli Indonesia. Budaya luar memang boleh kita pelajari, namun kita tetap tidak boleh melupakan kebudayaan negara kita.

Ancaman pada bidang politik

Ancaman yang keempat adalah bidang politik, ancaman dari luar negeri juga bisa datang dari bidang politik ya. Biasanya negara lain akan ikut campur dalam urusan dalam negeri Bangsa Indonesia seperti misalnya urusan hak asasi manusia, pemilihan umum, dan juga hukum. Sistem politik yang ada di Indonesia ini akan mengutamakan kepentiangan setiap individu dan berjalan sesuai dengan pancasila yang ada. Bidang politik dilakukan secara demokrasi dan ancaman pada bidang politik dari negara lain ini bisa saja memecah belah Indonesia.

Itu dia beberapa contoh ancaman terhadap NKRI baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ancaman bisa datang dari dalam negeri dan juga luar negeri, ancaman juga bisa datang dari berbagai aspek kehidupan dan bisa membahayakan bangsa Indonesia. Oleh karena itu sebagai WNI yang baik maka kita juga harus memperhatikan hal-hal yang kiranya bisa mengancam keamanan NKRI. Sudah selayaknya sebagai WNI kita memperhatikan hal-hal semacam itu dan supaya tidak menjadi profokator penyulut masyarakat lainnya yang bisa menjadi penyebab dari kekacauan yang menyebabkan perpecahan bangsa Indonesia.

ANCAMAN MEDIA SOSIAL

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian angkat bicara terkait temuan Polri yang mengidentifikasi penyebaran hoax terkait Papua tidak hanya berasal dari akun dalam negeri, melainkan ada dari luar negeri. Hinsa Siburian menegaskan, pihaknya sudah mulai menelusuri akun-akun penyebar hoax ini. Ia juga tidak menampikan di era digital seperti sekarang penyebaran hoax bisa berasal dari mana pun. Termasuk dari luar negeri.

“Jadi di dunia siber arah bisa dari mana saja. Pelakunya bisa perorangan atau kelompok. Jadi kita tidak boleh langsung menuduh karena bisa dari mana-mana,” ( Hinsa Siburian )

Lebih lanjut, Hinsa hanya meminta masyarakat Papua lebih berhati-hati dalam menerima informasi.

Sebenarnya, media sosial adalah anugerah besar bagi manusia, dalam mendidik dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara global. Bayangkan, sekarang ada tempat di mana manusia dari berbagai belahan dunia bebas untuk saling mengenal, bertukar pikiran, dan berdiskusi tanpa terhalang oleh tingkat kekayaan, bahasa, budaya, atau pun politik. Keberadaan media sosial seperti Facebook, Instagram, atau Twitter bagaikan mimpi bila kita kembali menengok ke zaman dulu.

Oleh karena media sosial adalah tempat berbaur berbagai macam pikiran, seharusnya Indonesia bisa memanfaatkannya untuk meraih salah satu nilai tertinggi di Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan hak merdeka untuk berpendapat. Namun sayang, pengguna media sosial Indonesia cenderung hanya mengedepankan hak untuk berpendapat tanpa mempedulikan nilai Bhinneka Tunggal Ika.

Media sosial dapat mengancam Bhinneka Tunggal Ika

Hasil gambar untuk media sosial kasus Papua

Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia dari Pancasila yang berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu,” bermakna bahwa walaupun beranekaragam, Indonesia tetaplah satu. Sayang, media sosial tidak jarang digunakan untuk memaki, mengejek, bahkan mengancam karena mempunyai perbedaan. Padahal, perbedaan suku, ras, agama, budaya, atau pun pandangan politik adalah hal yang akan terjadi di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 di dunia.

Tidak harus melihat berita politik atau isu kontroversial. Saat Atlit Asian Games Jonathan Christie mengunggah foto dan kutipan ayat agama melalui akun Instagram @jonathanchristieoffical (29/08/2018), terjadi perdebatan dan kebencian antaragama di kolom kometar yang berisikan 47.000 komentar lebih. Unggahan rasa syukur kemenangan Asian Games saja dapat memancing perdebatan agama.

Detik.com memberitakan ada 5.061 kasus cyber crime atau kejahatan siber yang ditangani Polri di tahun 2017 lalu, 3.325 kasus di antarannya adalah ujaran kebencian. Ujaran kebencian adalah pernyataan yang menyerang seseorang atau kelompok dengan karasteristik dasar, seperti SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).

Lantas, bagaimana mungkin banyak sekali konten yang mengujar kebencian berbasis SARA di media sosial?

Politik, sarang kebencian di media sosial

Menyambut Pilpres 2019, tidak heran bila keadaan politik akan semakin memanas. Media sosial cenderung bukan digunakan sebagai tempat bertukar pikiran, tetapi tempat politik dengan kampanye hitam yang identik dengan menjatuhkan lawan melalui ujaran kebencian. Sebagai referensi mengukur potensi panasnya Pilpres 2019, bisa memakai contoh Pilkada DKI Jakarta 2017.

Setelah Pilkada DKI Jakarta 2017, TheGuardian, media surat kabar Inggris, melaporkan berita mengenai unsur kesengajaan penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian di media sosial dalam pilkada DKI Jakarta 2017. Oknum penyebar konten negatif tersebut ada di dalam kedua kubu politik pemilihan tersebut, yaitu pihak pemerintah dan pihak oposisi. Melalui artikel ‘I felt disgusted’: inside Indonesia’s fake Twitter account factories (23/07/2018), TheGuardian menyebutkan adanya keberadaan oknum “Tim Buzzer” untuk membantu menyebarkan informasi palsu seputar Basuki Tjahaja Purnama atau ‘Ahok’. “Tim Buzzer” merupakan kelompok yang bertugas memperkuat pesan dan menimbulkan “buzz” di media sosial melalui akun palsu.

Tim berjumlah 20 orang mempunyai lima akun Facebook, lima akun Twitter, dan satu akun Instagram, bahkan membuat 2.400 unggahan di Twitter setiap hari. Unggahan tersebut berisikan citra Ahok, sekaligus ujaran kebencian kepada pihak oposisi. Tim Buzzer ini digaji Rp4.000.000,00 per bulan.

Tidak hanya membahas Tim Buzzer Ahok, TheGuardian juga membahas Muslim Cyber Army (MCA) yang cenderung berpihak ke oposisi.  Artikel Muslim Cyber Army: a ‘fake news’ operation designed to derail Indonesia’s leader (13/03/2018) memberitakan MCA menjadi tersangka menyebarkan informasi palsu dan ujaran kebencian di media sosial dengan isu agama dan etnis untuk membantu melengserkan Ahok pada pilkada yang sama.

MCA juga menjadi tersangka sebagai pelaku pemburuan karena melakukan persekusi kepada pendukung Ahok dengan doxxing, yaitumencari nama dan alamat asli dengan Facebook, kemudian memperkusi pendukung Ahok secara beramai-ramai di dunia nyata.

Kasus pilkada DKI Jakarta 2017 adalah bukti bahwa informasi palsu dan ujaran kebencian sangat terorganisir di media sosial. Hal ini sangat berbahaya karena mempengaruhi masyarakat untuk membenci, bahkan membenarkan persekusi kekerasan dengan mentalitas “Us vs Them”. Inilah contoh ‘kekuatan’ media sosial dalam menyebarkan kebencian, terutama berlatarbelakang politik. Padahal, perbedaan pandangan politik adalah hal yang sangat wajar di lingkungan demokrasi.

Hal ini menimbulkan tantangan untuk menekan ujaran kebencian di media sosial. Namun, akan menjadi tantangan untuk membatasi informasi tanpa menyakiti hak ekspresi kebebasan publik untuk berbicara dan berpendapat.

Lantas, bagaimanakah cara menepis konten negatif?

Sesungguhnya, informasi di media sosial dapat dianalogikan dengan pasar, yaitu di mana ada demand (permintaan), supply (konten) akan selalu ada. Maka dari itu, jika konten informasi berkualitas dan positif menjadi lebih besar daripada konten informasi palsu dan provokasi di media sosial maka ujaran kebencian itu sendiri akan tertimbun dan dianggap aneh oleh masyarakat itu sendiri.

Menurut Edelman Trust Barometer Global Report 2018, tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap media sosial turun dari 75% menjadi 71%, turun 4% karena tingkat keakurasian tidak menjadi prioritas. Sedangkan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media arus utama meningkat 1%, dari 67% menjadi 68%. Akan tetapi, apakah kita yakin ingin memotong potensi media sosial untuk menyatukan karena sebagian ujaran kebencian? Tentunya tidak.

Salah satu solusi memanfaatkan media sosial adalah menyebarkan media daring yang berkualitas dan bersifat mengedukasi masyarakat. Media cyber, seperti Tirto.id dapat menjadi contoh yang baik. Melalui akun instagram @tirtoid, mereka selalu mengunggah konten-konten infografis mengenai seputar isu terkini dengan data yang kredibel. Bahkan, mereka tidak ragu untuk mengunggah ulang konten jika dikritik warganet mengenai kesalahan data dalam konten.

( BERSAMBUNG )

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link