Ryamizard Ryacudu : Sang Tokoh Bela Negara Indonesia ( Bagian 1 ) By: Ramses Wally dan Adrian Indra

Ryamizard Ryacudu : Sang Tokoh Bela Negara Indonesia ( Bagian 1 ) By: Ramses Wally dan Adrian Indra

Ryamizard Ryacudu : Sang Tokoh Bela Negara Indonesia

( Bagian 1 ) By: Ramses Wally dan Adrian Indra

Tahun 2015 : RYAMIZARD MENCANANGKAN GERAKAN BELA NEGARA

Ryamizard Ryacudu secara resmi membuka program bela negara hari ini, Kamis, 22 Oktober. 2015 Program ini diikuti sebanyak 200 kader bela negara di Badan Diklat Kemhan di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat. Para calon kader bela negara mengenakan seragam loreng warna biru muda. Mereka juga mengenakan sepatu dinas lapangan (PDL) dan topi rimba TNI berwarna biru.

Tak hanya laki-laki, beberapa perempuan juga turut mewarnai barisan biru calon kader bela negara. Mereka berjajar rapi di depan inspektur upacara. Selain di Jakarta, kegiatan ini juga dihelat di 45 kabupaten/kota sebagai upaya menciptakan 4.500 kader pembina bela negara. Dalam sambutannya, Ryamizard mengatakan tujuan dari kegiatan bela negara adalah untuk membentuk mental masyarakat Indonesia agar memiliki kesadaran akan rasa cinta terhadap Tanah Air, setia pada negara, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara.

“Kegiatan ini dimaksudkan agar sikap dan perilaku masyarakat menjunjung tinggi bela negara, Selain itu, untuk membentuk kader bela negara dalam mewujudkan warga yang memiliki kesadaran sikap rasa cinta terhadap Tanah Air, setia pada negara, dan rela berkorban untuk bangsanya.” ( Ryamizard )

‘Kader bela negara bukan wajib militer, namun sebagai hak dan kewajiban yang perlu disiapkan,’  ( Ryamizard )

Ryamizard Ryacudu mengatakan pemerintah Indonesia akan segera membentuk kader bela negara, Menurutnya, pembentukan kader bela negara yang ditargetkan mencapai 100 juta orang hingga sepuluh tahun ke depan untuk menciptakan Indonesia yang kuat.

“Kekuatan sebuah negara negara tak hanya alat utama sistem senjata (alutsista) semata, tetapi juga manusianya (rasa nasionalismenya) terhadap negara,”   ( Ryamizard )

Menurut Ryamizard, program pembentukan kader bela negara merupakan gagasan pemerintah untuk mempersiapkan rakyat menghadapi dua bentuk ancaman, yakni ancaman militer dan nirmiliter. Meski Indonesia adalah negara yang cinta damai dan bukan agresor, kata Ryamizard, tetapi tiap warga harus selalu siaga terhadap ancaman yang mengintai kedaulatan negara.

Untuk tahap awal, Kemenhan akan mengkader 4.500 pembina bela negara di 45 kabupaten/kota, untuk seterusnya akan mendidik masyarakat ikut program bela negara sampai mencapai 100 juta kader bela negara.

“Bela negara itu membentuk disiplin pribadi, nanti bisa membentuk displin kelompok dan membentuk disiplin nasional. Hanya negara yang disiplin akan menjadi negara yang besar,”  ( Ryamizard )

Menurut Ryamizard, setiap warga memiliki hak dan kewajiban selama hidup di Indonesia. Selama ini, ia melihat, banyak orang hanya menuntut haknya saja, sementara kewajiban tidak pernah ditunaikan. Oleh karena itu, dengan ikut pelatihan bela negara, maka itu termasuk sebagai pemenuhan kewajiban terhadap negara.

Ryamizard Ryacudu akan memperluas pelaksanaan program bela negara ke seluruh institusi pendidikan. Sosialisasi bela negara akan ditingkatkan agar seluruh sekolah dari berbagai tingkat pendidikan memiliki pemahaman yang seragam.

“Dalam waktu dekat saya akan bertemu rektor, gubernur, Mendikbud, dan Menristekdikti agar menyampaikan bela negara kepada seluruh rakyat,”  ( Ryamizard )

“Kami tidak dari nol, kami sudah ada di atas 50 juta kader, yang dulu-dulu kan dihitung. Pramuka, Menwa, itu kan bela negara juga,”  ( Ryamizard )

Ryamizard memaparkan tiga tujuan program Bela Negara. Pertama, memantapkan nasionalisme sebagai upaya menghadapi paham radikalisme.

“Kami harus isi benak seluruh bangsa ini untuk menghadapi kelompok radikal. Radikalisme tidak boleh hidup di bumi Indonesia,”  ( Ryamizard )

Selain itu, seluruh komponen bangsa perlu diberikan wawasan kebangsaan untuk membentengi negara hingga sepuluh tahun ke depan. Hal ini tidak terkecuali lembaga pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.  Program ini juga menyasar kelompok masyarakat yang perlu mendapatkan pembinaan. Saat ini, kata Ryamizard, pihaknya akan meningkatkan pelatihan bela negara kepada kelompok masyarakat yang erat dengan tindakan premanisme.

“Yang melakukan perkelahian, geng-geng motor, harus kami berikan pelajaran, pelatihan agar tidak berbuat jahat lagi. Preman-preman itu bagian dari bela negara dan revolusi mental,”  ( Ryamizard )

Kemhan mengadakan Apel Gelar Nasional Bela Negara 2016. Kegiatan ini digelar dalam rangka melanjutkan Gerakan Nasional Bela Negara yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 2014.  Apel kali ini diikuti sebanyak 10.000 peserta yang terdiri dari kementerian/lembaga terkait, TNI, Polri, Forum Bela Negara, Pramuka, Menwa, Linmas, Mahasiswa, Ormas, Organisasi pemuda, siswa/pelajar dan komponen bangsa lainnya.

Kemhan: Program Bela Negara Sesuai Kebijakan Presiden

Kepala Badan Pendidikan Kilat Kementerian Pertahanan, Mayor Jenderal Hartind Asrin mengatakan program bela negara yang diselenggarakan lembaganya tidak digagas secara tergesa-gesa. Ia berkata, program tersebut merupakan implementasi dari kebijakan umum Presiden Joko Widodo di sektor pertahanan.

Hartind menuturkan, program bela negara merupakan salah satu dari upaya kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan pertahanan negara yang diatur pada Peraturan Presiden nomor 97 tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.

“Dari perspektif Kemhan, perspektif kami tentang revolusi mental adalah bela negara,”  ( Hartind Asrin )

Mengutip situs Sekretariat Negara, perpres tersebut menyebutkan enam kebijakan pokok presiden di sektor pertahanan, yaitu kebijakan pembangunan, pemberdayaan, pengerahan kekuatan, regulasi, anggaran serta pengawasan.

Pada konteks pemberdayaan, pemerintah bertekad mengembangkan seluruh kekuatan dan potensi pertahanan secara terpadu dengan melibatkan seluruh warga negara. Pemerintah ingin warga negara selalu siap dioperasionalkan. Pasal tiga pada perpres itu mengatur, seluruh kebijakan umum pertahanan negara akan menjadi dasar bagi Kemhan untuk menetapkan program penyelenggaraan pertahanan.

Tidak hanya Kemhan, perpres tersebut juga mendorong pelbagai kementerian maupun lembaga negara lain untuk menetapkan kebijakan pertahanan negara sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Sejak Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengumumkan rencana pelaksanaan program bela negara wacana mengenai amanat pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut terus bergulir.  Silang pendapat dengan pelbagai dasar pemikiran dan payung hukum mencuat. Secara singkat, ujung dari perdebatan itu berputar dari militerisasi warga sipil hingga upaya mengembalikan nuansa Orde Baru di era kekinian.

Pada diskusi yang diselenggarakan Centre for Strategic and International Studies, Kepala Badan Pendidikan Kilat Kemhan Mayor Jenderal Hartind Asrin mengatakan bela negara digulirkan agar setiap warga memahami dan menguasai empat pilar kebangsaan, sistem pertahanan keamanan, serta lima unsur dasar bela negara.

Hartind menegaskan, program bela negara hanyalah sebatas penataran pendidikan kewarganegaraan, bukan pendidikan militer apalagi cikal bakal pembentukan komponen cadangan maupun komponen pendukung.Mantan Kepala Staf Umum TNI, Letnan (Purn) Jenderal Johannes Suryo Prabowo mengatakan pelibatan rakyat dalam sistem pertahanan seharusnya disesuaikan dengan kapasitas dan profesi mereka masing-masing.

Dalam buku berjudul “Desain Pertahanan Negara”, Suryo menuturkan pelibatan warga negara di sektor pertahanan tidak berarti menjadikan mereka sebagai kombatan. Ia mengutip dua pernyataan mantan petinggi militer untuk menguatkan argumennya.

Dalam konteks perang gerilya, Suryo mengutip perkataan Jenderal (Purn) Abdul Haris Nasution pada buku Pokok-pokok Gerilya yang terbit tahun 1953, perang gerilya tidak berarti seluruh rakyat harus bertempur.  Dalam teori perang gerilya, hanya terdapat dua persen kekuatan bersenjata yang menyerang musuh.

Sisanya yang berjumlah 98 persen adalah rakyat yang bersimpati, membantu dan bersifat pasif.Merujuk target Kemhan mendapatkan 100 juta kader bela negara dalam kurun waktu sepuluh tahun ke depan, bela negara disinyalir mempersiapkan kekuatan cadangan untuk menghadapi ancaman perang konvensional yang diprediksi TNI terjadi pada dekade 2030 dan 2040.


Menteri Ryamizard Berkukuh Bela Negara Bisa Dilakukan

Menteri Pertahanan Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu menyatakan akan terus melanjutkan program bela negara, kendati belum mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Rencana ini harus direalisasikan karena bela negara merupakan program yang penting untuk mengembalikan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sejak Orde Baru tidak ada, Pancasila seolah-olah ditenggelamkan dan terjadi kekosongan,”  ( Ryamizard )

Menurut Ryamizard dengan bela negara diharapkan tidak ada lagi paham lagi yang membahayakan keberlangsungan bangsa. Bila Pancasila sebagai dasar negara sudah tidak dikenal lagi oleh warga negara, tambahnya, maka masa depan bangsa ini akan ikut terancam.

“Tentu saja ada perbedaan antara pendidikan bela negara terhadap anak SD, SMP, SMA, atau pejabat. Namun bela negara di sini berbeda dengan wajib militer karena lebih difokuskan kepada pemikiran kebangsaan, ancaman negara seperti apa, dan tetap harus berisi tentang ideologi Pancasila, ( Ryamizard )

Ryamizard Ryacudu mengemukakan pemerintah menggunakan dua pola dalam melawan terorisme. Keduanya adalah hard approach dan soft approach. Hard approach berupa pengejaran, penangkapan dan penembakan para pelaku terorisme. Sementara itu soft approach berupa pendekatan lunak yang mengajak dan mengubah pelaku terorisme untuk berubah.

Hal itu disampaikan Ryamizard saat menjadi pembicara kunci dalam seminar bertema “Ensuring Regional Stability through Cooperation on Counter Terrorism” di JIExpo Kemayoran, Jakarta.‎ Seminar itu merupakan rangkaian kegiatan pameran Indo Defence 2018. Hadir pada acara itu, perwakilan dalam bidang pertahanan dari sejumlah negara yang mengikuti pameran.

Ryamizard menjelaskan ada dua pendekatan lunak (soft approach) yang digunakan Indonesia. Pertama adalah kegiatan Bela Negara. Konsep ini menjaga “Mindset” dan “Jiwa Bangsa” melalui pemantapan ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila sebagai satu-satunya “Konsep Ideologi Negara” yang dikemas dengan konsep penanaman kesadaran bela negara.‎

Tujuannya untuk memberikan penanaman nilai-nilai cinta Tanah Air, siap berkorban untuk bangsa dan negara serta berbuat baik dan taat hukum serta menjauhi paham-paham radikal. Kedua  konsep deradikalisasi, Ryamizard menjelaskan ‎hampir sama dengan bela negara. Bedanya program ini lebih banyak dilakukan dari sisi keagamaan.  Dalam program ini, pemerintah mengajak para ulama dan tokoh-tokoh agama, pengarahan-pengarahan, ceramah kepada Ormas-Ormas untuk mengubah mindset para anggota teroris. Dengan pendekatan seperti itu diharapkan mereka bisa beralih dari paham yang mereka pegang.

“Deradikalisasi untuk memberikan kesadaran dan pada saatnya dapat dikembalikan kepada masyarakat. Pemerintah melakukan upaya deradikalisasi untuk membersihkan mindset paham radikal yang ditanamkan oleh kelompok teroris,” ( Ryamizard )

( BERSAMBUNG )

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link