Ramses Wally, SH : SURAT TERBUKA KEPADA PRESIDEN JOKO WIDODO ( Bagian 3 )

Ramses Wally, SH : SURAT TERBUKA KEPADA PRESIDEN JOKO WIDODO ( Bagian 3 )

Ramses Wally, SH : SURAT TERBUKA KEPADA PRESIDEN JOKO WIDODO ( Bagian 3 )

 

RESPON PEMERINTAH PUSAT TERHADAP KERUSUHAN PAPUA AGUSTUS 2019

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyampaikan tujuh poin penting terkait kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah di Papua dan Papua Barat. “Kita baru saja memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74. Kita baru beberapa hari yang lalu melaksanakan peringatan Hari Kemerdekaan ke-74 di semua daerah secara meriah, secara khidmat, dan berarti, yang salah satu tujuannya untuk mengingatkan kita akan persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi modal kemerdekaan untuk tetap dirawat dan terpelihara,” ujar Menko Polhukam Wiranto usai melaksanakan Rapat Koordinasi tentang Situasi Keamanan Papua dan Papua Barat di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (19/8/2019).

Kedua, pemerintah tentu menyesalkan dengan adanya insiden yang saat ini sedang berkembang tentang pelecehan bendera merah putih di Jawa Timur yang disusul dengan pernyataan-pernyataan negatif oleh oknum-oknum dan ternyata memicu aksi di beberapa daerah, terutama di Papua dan Papua Barat. Pernyataan tersebut dianggap mengganggu kebersamaan, dan persatuan kita sebagai bangsa.

“Ketiga, telah diinstruksikan untuk melakukan pengusutan tuntas dan adil bagi siapapun yang dianggap melakukan pelanggaran hukum dalam peristiwa itu, dan juga akan kita usut secara tuntas dan adil siapapun yang memanfaatkan insiden itu untuk kepentingan-kepentingan yang negatif,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Keempat, pemerintah memberikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang secara terbuka telah menyatakan maaf atas apa yang terjadi di wilayah Jawa Timur kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan adanya insiden di wilayah Jawa Timur itu.

“Kelima, saya juga memberikan apresiasi kepada Gubernur Papua yang telah menyampaikan pernyataan dan himbauan kepada semua pihak agar tidak memperpanjang insiden ini dan kembali menjalin persaudaraan dan kedamaian di wilayah masing-masing,” sambungnya.

Keenam, kepada seluruh masyarakat, Menko Polhukam menghimbau agar tidak terpancing dan terpengaruh dengan berita-berita negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merusak persatuan, kedamaian dan kebersamaan kita sebagai bangsa yang bermartabat.

“Ketujuh, pemerintah memberikan jaminan sepenuhnya untuk terpeliharanya stabilitas keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Kepada aparat keamanan, baik TNI dan Polri, kita juga menginstruksikan untuk senantiasa melaksanakan tindakan persuasif dan terukur terhadap masyarakat kita,” kata Menko Polhukam Wiranto.

RESPON MASYARAKAT PAPUA ( Dari Berbagai Sumber )

Warga Papua Mikael Kudiai, seorang demonstran di Nabire, hanya geleng-geleng kepala atas pemerintah Indonesia merespon rasisme terhadap orang Papua. Menurutnya, apa yang terjadi di Papua sekarang adalah akumulasi atas luka akibat rasisme terhadap orang Papua di Indonesia.

“Ini ibarat luka infeksi tapi cuma diobati dengan diplester, Lukanya tambah membesar. Rasisme ini sangat menyakiti kami. Ini menjatuhkan martabat orang Papua.”

Selama ini, menurutnya, peristiwa ini sudah terjadi berkali-kali tapi tidak pernah ada tindakan tegas dari pemerintah dan aparat kepolisian. “Permintaan maaf belum bisa mengobati. Sesudah berkali-kali tidak ada tindakan tegas, tidak ada permintaan maaf juga sebelumnya. Kali ini karena aksi masa besar-besaran, pemerintah baru minta maaf,” katanya.

Respons pemerintah dan polisi atas rasisme ini menurutnya tidak menyelesaikan akar masalah di Papua. Sebab, ormas-ormas rasis dan aparat rasis belum dihukum, ujar Kudiai. Sebaliknya, polisi justru mengincar penyebar video ujaran rasis, bukan pelakunya. “Kalau kita kita bicara keadilan ada jalur hukum. Ini polisi justru menambah jumlah anggota dikirim ke Papua, itu bukan yang kami butuhkan. Kami tidak butuh polisi datang,” katanya. 

Hal serupa diungkapkan oleh Mama Yosepha Alomang, tokoh perempuan Amungme, di Mimika. Pendekatan penyelesaian masalah rasisme, ujar Mama Yosepha, tidak bisa dengan gaya militer atau pengamanan polisi. Ia berkata dialog harus dikedepankan untuk menyelesaikan masalah ini. “Tapi, bagaimana mau dialog kalau orang-orang kami dikasih mati? Jadi ide-ide itu [dialog] harus ditaruh di otak. Lalu kita bicara secara manusiawi. Tidak bisa kalau kalian tidak manusiawi,” kata Yosepha, Rabu kemarin. “Jadi kami tra terima kemarin dibilang kera berjalan. Itu dong pu bahasa yang kasar,” tambahnya. Mama Yosepha mengingatkan ada banyak orang Papua yang tinggal atau belajar di luar Papua. Sebaliknya, banyak pula orang dari luar Papua yang mencari penghidupan di Papua. Karena itu sudah seharusnya orang-orang saling menjaga.

SUMBER-SUMBER AKAR PERMASALAHAN PAPUA

  • UU OTSUS dan DANA OTSUS

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, pemerintah mengalokasikan dana otonomi (otsus) khusus Papua mencapai Rp 8,0 triliun. Rinciannya ialah dana otsus untuk Papua sebesar Rp 5,6 triliun dan Papua Barat sebesar Rp 2,4 triliun.

Besarnya dana yang telah digelontorkan tidak sebanding dengan output kualitas pembangunan fisik dan sumber daya manusia serta kualitas pelayanan yang masih tertinggal jika dibandingkan dengan daerah lain. Untuk melihat masalah pembangunan dan rendahnya kualitas layanan publik dalam kerangka desentralisasi asimetris di Papua, kita perlu melacak akar persoalan yang terdapat di sana.

Salah satu problem mendasar dalam otsus di Papua hari ini adalah nihilnya regulasi yang bersifat komprehensif untuk mengatur tentang segmentasi kewenangan bagi provinsi dan kabupaten/kota di Papua (Tryatmoko, 2014:100). Kondisi ini memberikan dampak berupa carut marutnya implementasi dan koordinasi antarlembaga otsus yang berdampak pada pembangunan.

Nihilnya regulasi tersebut juga menimbulkan polemik di antara aktor-aktor politk lokal Papua, yaitu gubernur dan bupati/walikota dalam mempertentangkan kepentinganya di dalam mengusulkan perda khusus untuk melakukan pengelolaan otonomi khusus (Maulana dan Tryatmoko, 2018:205). Fenomena ini semakin menguat jika lobi-lobi terkait otonomi khusus dilakukan oleh aktor elite lokal yang berkepentingan secara ekonomi dan politis dari berbagai macam program pembangunan yang dijalankan (Timmer,2007:633).

Friksi dan pertarungan kepentingan yang terjadi antarelite politik di Papua tersebut berdampak pada terlupakannya substansi untuk segera menemukan jalan tengah di dalam pengelolaan otonomi khusus. Problem lambatnya pembangunan di Papua juga disebabkan oleh kebijakan egosentrisme yang dilakukan elite lokal. Pada beberapa kasus, Gubernur Papua mengeluarkan kebijakan diskriminatif terhadap pihak-pihak yang berada di luar afiliasinya (Tryatmoko, 2012:287).

Begitu pun dengan bupati atau walikota yang menunjukkan arogansinya dengan mengeluarkan kebijakan yang dianggap menguntungkan dirinya. Potret ini bisa terlihat dari ketimpangan dalam distribusi dana otsus dan infrastruktur. Kondisi ini berdampak pada risiko tersulutnya konflik antarberbagai pihak. Salah satu contoh friksi terlihat ketika bupati di wilayah pegunungan tengah melakukan protes kepada Gubernur Papua (Tryatmoko, 2012: 290). Para bupati ini tidak merasa puas karena wilayahnya tidak menjadi prioritas pembangunan melalui dana otsus. Padahal, secara geografis, wilayah mereka dalam kondisi yang sulit dan minim infrastruktur.

Buruknya pembangunan di Papua juga disebabkan oleh perencanaan, perumusan program, dan praktik penganggaran yang menggunakan sistem penyebaran ke banyak distrik atau wilayah tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan permintaan dari pejabat lokal dalam upaya pembangunan infrastruktur fisik (World Bank, 2016:23). Pelemahan dalam tahap perencanaan pembangunan di tingkat lokal ini membawa implikasi berupa ketimpangan pembangunan fisik di Papua.

Salah satu contoh ketimpangan bisa kita lihat dalam pembangunan jalan di Papua. Jika ditinjau karakteristik permukaan, panjang jalan di Papua yang sudah dilapisi aspal sepanjang 1.025,18 km (34,66 persen) dan yang belum dilapisi aspal sepanjang 1.932,46 km (65,34 persen). Hingga 2016, panjang jalan di Papua berada dalam kondisi baik sepanjang 1.014,78 km (34,31 persen), kondisi sedang sepanjang 378,60 km (12,80 persen), dan 52,89 persen jalan berada dalam kondisi rusak dan rusak berat (BPS, 2016:5).

Lemahnya institusi yang melakukan fungsi check and balances di tubuh kelembagaan lokal. Dalam penerapan kebijakan otsus, seringkali friksi-friksi terjadi antara legislatif dan eksekutif tidak berjalan dengan mulus karena ekslusivitas masing-masing lembaga tersebut (Tryatmoko, 2012:288). Permasalahan juga terjadi ketika Majelis Rakyat Papua (MRP) tidak memiliki power yang kuat untuk melakukan pengawasan karena sejak awal dalam pembentukanya seolah-olah tidak boleh kuat. Pemerintah pusat memiliki sebuah fobia jika lembaga tersebut bersifat superbody maka akan mendorong kemerdekaan Papua.

  • Kesenjangan persepsi terhadap sejarah

Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Pemerintah Belanda telah memisahkan daerah Papua dari Hindia untuk mempersiapkan Papua dan penduduknya untuk Pemerintahan mereka sendiri yang tidak berhubungan dengan Belanda. Selama 10 tahun rencana pembangunan yang dibuat oleh Belanda pada tahun 1950, UNTEA (United Nation Temporary Administration– Pemerintahan Sementara PBB) bertanggung jawab dalam periode transisi. Sejalan dengan hal di atas, beberapa persiapan telah dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 1961 bersama dengan beberapa momentum yang penting; Pemerintah Belanda menunjuk anggota masyarakat lokal yang terpilih di Papua sebagai 50% dari Nieuw Guinea Raad (legislatif), bendera bintang Kejora berkibar berdampingan dengan bendera Belanda, dan pengenalan lagu kebangsaan Papua “Hai Tanahku Papua”.

Akan tetapi, “Perjanjian New York” pada tahun 1962 yang tidak melibatkan seorangpun dari Papua, dibuat sebagai referensi untuk pengalihan Nederland Nieuw Guinea (Papua) dari Belanda ke Indonesia.

Pada tahun 1964 orang asli Papua elite yang berpendidikan Belanda meminta bahwa Papua harus bebas tidak hanya dari Belanda tetapi juga dari Indonesia. Pemungutan suara “pilihan bebas” (free choice) yang diterapkan oleh PBB dilaksanakan pada tahun 1969 dengan melibatkan lebih dari 1000 kepala suku yang dipilih sebagai perwujudan dari “konsultasi” lokal (dari perkiraan jumlah penduduk pada saat itu sebanyak 800.000 orang), dan bukannya dengan mengadakan pemungutan suara; satu orang satu suara. Masalah keterwakilan politik di atas terkait dengan pendekatan tanpa melibatkan partisipasi penduduk Papua dalam proses pembuatan keputusan dalam keberadaan hidup mereka.

Hal tersebut di atas berakibat pada keluhan-keluhan bersejarah yang berakar dari perbedaan persepsi mengenai integrasi Papua ke dalam Negara Indonesia. Selama sejarah integrasi Papua tidak dianalisis secara kritis dan terbuka guna menemukan sejarah bersama, maka keluhan historis tetap terpelihara.

  • Faktor Kemiskinan Masyarakat Papua

Analisa obyektif mengatakan bahwa “kemiskinan” yang ada di daerah adalah hasil dari pemiskinan struktural yang disebabkan oleh kurangnya kesempatan bagi orang-orang untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan. Hal ini kemudian menghalangi mereka untuk mengakses dan memakai sumber-sumber daya yang ada (baik itu alam, sosial ekonomi, politik, hukum atau budaya) yang adalah hak mereka. Sejak era Orde Baru, kesempatan masyarakat asli Papua untuk terlibat dalam sektor perekonomian sangat kurang.

Masyarakat asli Papua tidak dapat memenuhi penghidupan mereka sendiri karena kebanyakan kesempatan untuk mengembangkan usaha diberikan kepada mereka yang sudah memiliki modal sendiri. Hal ini terlihat dari keadaan sebagai berikut: Papua memiliki dua sektor perekonomian yang dominan, pertambangan dan pertanian, yang menyumbangkan 76% dari total PDRB.

Salah satu karakter utama dari penduduk asli Papua adalah subsistensi. Namun, karakter ini tidak sesuai dengan kesempatan yang disediakan oleh dunia usaha; industri pertambangan padat modal menghasilkan 57% PDRB dan hanya menyerap 0,6% angkatan kerja, sedangkan sektor pertanian menghasilkan 19% PDRB dengan 75% angkatan kerja.

Dalam sektor bisnis, keterlibatan penduduk asli Papua sangat rendah dan hampir semua pengusaha adalah migran. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan perekonomian tidak mencerminkan keadilan distribusi termasuk akses terhadap kebutuhan dasar. Ketidakadilan kesempatan berakar dari prasangka dan rasisme yang diakibatkan oleh penduduk asli Papua yang diposisikan sebagai inferior seperti yang terdokumentasi dalam gagasan-gagasan dasar yang menjadi latar belakang perumusan Undang-Undang Otonomi Khusus untuk Propinsi Papua dalam bentuk wilayah dengan pemerintahan sendiri pada tahun 2001.

  • Ketertinggalan dalam bidang keahlian SDM

Ketidakberimbangan kekuasaan tercermin dalam persepsi terhadap penduduk asli melalui pelecehan terhadap budaya-budaya tradisional lokal dan melabel budaya tersebut sebagai “terbelakang” dan “tidak beradab”. Atas nama pembangunan modern dan kemajuan, strategi mempermalukan yang meyakinkan masyarakat atas ketidakberhargaan diri dan budaya mereka tidak berharga sehingga mereka merasakan inferiority complex dan dipaksa untuk terlibat dalam perubahan sosial.

Akumulasi keputusasaan penduduk asli Papua dilanjutkan dengan pengabaian hak-hak budaya sebagai cerminan martabat kolektif mereka. Masyarakat asli Papua merasa martabat dan identitas mereka tidak diakui (contoh: proses yang tidak melibatkan mereka dalam kebijakan seperti program transmigrasi, penolakan pengakuan terhadap tanah ulayat atau wilayah nenek moyang, eksploitasi sumber daya alam, kurangnya kesempatan bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam administrasi negara, dll).

  • Dampak Modernisasi

Para anggota masyarakat anomi mudah terjebak di dalam penyimpangan sosial atau nilai-nilai negatif yang dibawa oleh modernisasi. Di Papua, perilaku yang tidak mendukung misalnya malas dan kurangnya motivasi untuk belajar di sekolah, juga kebanyakan tingkat kejahatan (baik di kota-kota mupun desa-desa) termasuk pembunuhan, perkosaan, pencurian, penganiayaan, penipuan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu oleh konsumsi alkohol.

Sebagai tambahan atas pendidikan formal, pendidikan ketrampilan hidup sangat diperlukan untuk melaksanakan strategi pencegahan dalam menghadapi tingkat persaingan yang semakin terbuka. Selama tingkat pendidikan masih rendah, jarak dengan akar kebudayaan seseorang semakin melebar, dan tidak adanya perlindungan struktural melalui peraturan; penyimpangan sosial, sumber-sumber daya manusia yang rendah (secara kuantitatif dan kualitatif) dan kekerasan pada akar rumput akan tetap ada.

  • Polarisasi

Polarisasi baik secara horisontal (antara masyarakat madani) dan vertikal (antara negara dan rakyat) menambah kesenjangan yang meningkatkan konflik. Salah satu elemen yang memicu polarisasi di atas adalah perbedaan pemahaman mengenai manifestasi identitas kebudayaan dibandingkan dengan rasa Nasionalisme. Beberapa konflik dan kekerasan terbuka dipicu oleh pengibaran bendera bintang kejora yang dianggap sebagai perwujudan dari separtisme.

PAPUA DIMATA PEMERINTAHAN INDONESIA

Maraknya isu rakyat Papua yang ingin memisahkan diri, membuat pemerintah tertantang untuk dapat mempertahankannya dalam NKRI. Karena bila Papua berhasil melepaskan diri dari Indonesia, maka dampaknya akan dirasakan oleh Papua dan Indonesia, tapi juga oleh Amerika Serikat (AS). Mengapa? Karena pertama, Indonesia akan kehilangan salah satu pemasukan dari pertambangan emas, perak, dan tembaga dari PT. Freeport yang merupakan perusahaan tambang AS.

Meskipun persentase pemasukannya sangat kecil, tapi jumlah dana yang didapat dari pengolahan tambang ini terbilang besar yakni triliunan rupiah, sebab tambang emas di Papua adalah yang terbesar di dunia.

Kedua, relasi Indonesia dan AS akan memburuk. Amerika tentu saja akan mengalami kerugian yang tidak sedikit kalau kontraknya tersebut hangus. Pasalnya, mereka akan kehilangan banyak sekali uang dan pemasukan yang jumlahnya tak ternilai. Jika hal tersebut terjadi, kemungkinan besar hubungan Indonesia dan AS akan sangat buruk.

Ketiga, rakyat Papua mungkin akan lebih melarat dari saat ini. Walaupun ada keyakinan dari orang-orang Papua untuk lebih makmur bila telah berpisah dari NKRI, akan tetapi melihat minimnya ketersediaan sumber daya manusia yang handal dan juga institusi pendidikan yang tidak memadai, menjadi pra-tanda bagi Papua sulit untuk makmur jika memilih keluar dari NKRI.

Keempat, Papua akan kesulitan bersaing dengan negara lain. Meskipun memiliki tambang emas yang besar, namun bila tak diimbangi dengan pendidikan maupun pembangunan infrastruktur yang memadai, maka Papua tidak akan bisa maju. Justru karena kondisinya yang tidak stabil akan mudah diintervensi pihak asing, terutama AS yang masih berminat dengan tambang emas di Papua. Bertahan dalam bingkai NKRI dan terus mendukung proyek pembangunan Jokowi-JK merupakan solusi yang tepat bagi Papua bila tak ingin mengalami nasib yang sama dengan Timor Timur.

Namun rupanya, Pemerintah Indonesia telah banyak belajar dari pengalaman lepasnya Timor Timur. Oleh sebab itu, sistem otonomi khusus kini telah diterapkan bagi seluruh provinsi Indonesia, tujuannya agar seluruh daerah dapat mengatur sendiri pembangunan di wilayahnya masing-masing. Bagi Papua, kondisi ini juga meredam gerakan kemerdekaan yang menginginkan pemisahan menyeluruh dari Indonesia.

Dengan memberikan otoritas yang lebih besar bagi daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri, diharapkan pembangunan dapat lebih merata dan tidak lagi sentralistik dengan bergantung pada pusat. Akan tetapi, pada kenyataannya penerapan otonomi khusus ini ternyata tidak memperlihatkan perkembangan yang signifikan di Papua. Malah masyarakat Papua semakin gencar untuk memisahkan diri dari NKRI.

Kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintahan Jokowi dalam menentukan langkah yang cermat dan bijak terhadap persoalan di daerah Papua. Proyek pembangunan fisik seperti pembangunan jalan Trans-Papua dan proyek listrik lintas Maluku-Papua, serta pengadaan beasiswa pendidikan, serta sarana kesehatan menjadi bukti bahwa Jokowi mulai memperhatikan kesejahteraan masyarakat Papua. Selain itu, kekayaan alam Papua perlu dimanfaatkan secara benar untuk menghindari eksploitasi liar dari perusahaan-perusahaan asing maupun lokal.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link