RAMSES WALLY, SH : MASYARAKAT ADAT BABRONGKO, PAPUA MEMBERIKAN GELAR ” BAPAK BELA NEGARA INDONESIA ” KEPADA Bp. RYAMIZARD RYACUDU

RAMSES WALLY, SH : MASYARAKAT ADAT BABRONGKO, PAPUA MEMBERIKAN GELAR ” BAPAK BELA NEGARA INDONESIA ” KEPADA Bp. RYAMIZARD RYACUDU

RAMSES WALLY, SH : MASYARAKAT ADAT BABRONGKO, PAPUA MEMBERIKAN GELAR ” BAPAK BELA NEGARA INDONESIA ” KEPADA Bp. RYAMIZARD RYACUDU

Pasca terjadinya kerusuhan dan demo yang anarkis di Papua, barulah kita semua menyadari bahwa salah satu penyebabnya adalah kurangnya memberikan wawasan jiwa kebangsaan NKRI kepada masyarakat Papua.

Akibatnya masih banyak masyarakat Papua yang mudah terhasut oleh ideologi dan iming-iming tentang PAPUA MERDEKA. Padahal secara de fakto dan secara de jure, dunia Internasional bahkan PBB sudah mengakui keberadaan Papua adalah bagian dari Indonesia. Bisa dikatakan sebagahagian besar masyarakat Papua, mengalami krisis jiwa kebangsaannya dan kecintaannya kepada Garuda dan bendera Merah Putih.

Ramses Wally, SH sebagai salah seorang Tokoh Adat Papua, menyatakan bahwa ditengah rawannya konflik benih perpecahan di NKRI, mengingatkan kepada semua pihak akan pentingnya program Bela Negara yang dicanangkan oleh Kemenhan RI dan yang dilaksanakan oleh Bp. Jenderal ( Purn ) Ryamizard Ryacudu. Menurut Ramses Wally, SH, Bp. Ryamizard Ryacudu sangat memahami masalah Pertahanan Indonesia dari berbagai Aspek serta bisa memprediksikan apa yang akan terjadi dikemudian hari, sekaligus menyiapkan konsep solusinya.

Oleh karena itu, dipenghujung jabatan beliau sebagai Menhan RI, masyarakat Adat Babrongko, Papua akan memberikan suatu gelar kepada Bp Ryamizard Ryacudu sebagai BAPAK BELA NEGARA INDONESIA

Sekaligus dalam kesempatan itu, Ramses Wally, SH yang juga seorang Yo Ondofolo akan mengangkat Bp. Ryamizard Ryacudu sebagai anak Adat suku Babrongko, Papua.  Dan pada tanggal 18 bulan Spetember 2019 ini, akan diadakan kegiatan Bela Negara secara besar-besaran di Papua dimulai dengan 500 Orang masyarakat Papua Asli yang akan diikutkan dalam pelatihan Bela Negara ini.

Kegiatan Pelatihan Bela Negara ini akan dilaksanakan dengan melibatkan Kodam XVII Cenderawasih dan juga Direktorat Bela Negara, Kemenehan R.I

Ramses Wally, SH juga memaparkan bagaimana sejarah dan aspek hukum dari Program BELA NEGARA :

Program Bela Negara ini sebenarnya sangat berhubungan erat dengan Progam Revolusi Mental. Konsep gagasan revolusi mental yang pertama kali dilontarkan oleh Presiden Soekarno pada Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1956. Soekarno melihat revolusi nasional Indonesia saat itu sedang mandek, padahal tujuan revolusi untuk meraih kemerdekaan Indonesia yang seutuhnya belum tercapai. Revolusi di jaman kemerdekaan adalah sebuah perjuangan fisik, perang melawan penjajah dan sekutunya, untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kini, 70 tahun setelah bangsa kita merdeka, sesungguhnya perjuangan itu belum, dan tak akan pernah berakhir.

Kita semua masih harus melakukan revolusi, namun dalam arti yang berbeda. Bukan lagi mengangkat senjata, tapi membangun jiwa bangsa. Membangun jiwa yang merdeka, mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku agar berorientasi pada kemajuan dan hal-hal yang modern, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

 

Kenapa membangun jiwa bangsa yang merdeka itu penting? Membangun jalan, irigasi, pelabuhan, bandara, atau pembangkit energi juga penting. Namun seperti kata Bung Karno, membangun suatu negara, tak hanya sekadar pembangunan fisik yang sifatnya material, namun sesungguhnya membangun jiwa bangsa. Ya, dengan kata lain, modal utama membangun suatu negara, adalah membangun jiwa bangsa. Inilah ide dasar dari digaungkannya kembali gerakan revolusi mental oleh Presiden Joko Widodo.

Jiwa bangsa yang terpenting adalah jiwa merdeka, jiwa kebebasan untuk meraih kemajuan. Jiwa merdeka disebut Presiden Jokowi sebagai positivisme. Gerakan revolusi mental semakin relevan bagi bangsa Indonesia yang saat ini tengah menghadapi tiga problem pokok bangsa yaitu; merosotnya wibawa negara, merebaknya intoleransi, dan terakhir melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional. Dalam kehidupan sehari-hari, praktek revolusi mental adalah menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan punya semangat gotong royong.

 

 

Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu mengatakan Gerakan Bela Negara  bukan tanggung jawab Presiden dan Kemenhan semata. Tetapi juga seluruh sumber daya di Indonesia. Sebab, bela negara ini diawali dengan rasa cinta pada tanah air. Tiap warga negara wajib dan ikut serta dalam bela negara. Menurut Ryamizard bela negara juga diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan sikap menjunjung tinggi negara.

Karena itu, diharapkan para kader dapat terbangun karakter yang disiplin dan kompak dalam kerja sama.Kader bela negara tersebut diharapkan mampu menyebarkan bela negara kepada masyarakat sekitar agar implementasi kegiatan nasional bela negara sebagai wujud revolusi mental.

Kesadaran bela negara ini penting untuk dilandaskan sebagai bentuk Gearakan Revolusi Mental dan daya tangkal bangsa sebagai wujud ketahanan negara. Dan menjadi modal untuk membangun diri menjadi bangsa yang maju.  Gerakan revolusi mental dan Gerakan Bela Negara terbukti berdampak positif terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Artinya harus ada upaya mencarikan cara agar kita bisa melakukan aksi bela negara dengan mengikuti perkembangan zaman. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 ini bertujuan untuk mengarahkan dalam membimbing masyarakat agar dapat melaksanakan bela negara dengan baik, dan konsepnya . Kerberhasilan Pemberantasan ilegal fishing, penagkapan para koruptor, pengambil alihan PT Freeport, pengelolaan BBM lebih bersih dan transparan, pembangunan pembangkit listrik terbesar di Asia Tenggara, pembangunan tol trans Jawa, trans Sumatera , dan Kalimantan serta Papua, adalah sedikit  dari hasil dari kerja keras pemerintah Presiden Jokowi yang sudah mulai terlihat saat ini.

Kementerian Pertahanan RI sudah sudah berhasil melaksanakan pembinaan Gerakan Bela Negara kepada 83,4 juta kader bela negara warga negara Indonesia di akhir tahun 2018, dari target 100 juta kader bela negara warga Indonesia di tahun 2014. Ke depan, gerakan revolusi mental dan Gerakan Bela Negara ini akan semakin digalakkan agar sembilan agenda prioritas pemerintah yang tertuang dalam Nawa Cita bisa terwujud.

Terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah pemberian atau hadiah dari para penguasa sebelumnya, namun melalui sejarah perjuangan yang panjang dalam memperjuangkan, membela dan mempertahankan suatu negara, bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Perjuangan bangsa Indonesia membuktikan bahwa bangsa Indonesia dalam membela dan memperjuangkan kemerdekaan didasarkan pada semangat  perjuangan seluruh rakyat yang tertindas oleh ulah penjajah, dan didorong oleh  rasa senasib sepenanggungan sehingga melahirkan keberanian untuk rela mengorbankan apa yang dimiliki untuk sebuah kemerdekaan. Melihat kenyataan tersebut maka keterpaduan dan kebersamaan seluruh rakyat dalam penyelenggaraan pertahanan negara merupakan sebuah kekuatan yang ampuh dan dapat diandalkan, telah teruji keberhasilannya dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkaitan dengan kewajiban bela negara telah terjadi perubahan pemahaman dan bahkan prilaku masyarakat yang tercermin dalam wujud prilaku yang cenderung senang melakukan kerusuhan dan kekerasan yang dapat mengancam kredibilitas negara, serta dapat meruntuhkan kekuatan pertahanan negara. Kurangnya tanggung jawab dan partisipasi masyarakat terhadap keamanan maupun pertahanan negara adalah indikasi menurunnya partisipasi masyarakat dalam hal bela negara. Guna mencegah timbulnya disintegrasi bangsa yang dapat menghambat terwujudnya pertahanan negara yang kokoh akibat menurunnya semangat bela negara, dalam pembahasan tulisan ini diperlukan landasan pemikiran antara lain, landasan historis, landasan filosofis dan landasan teori.

 

 

 

 

Menurut Menhan kebijakan pertahanan tahun ini diselenggarakan untuk mengelola seluruh sumber daya dan sarana prasarana nasional guna mencapai tujuan pertahanan negara. Pelaksanaan kebijakan tahun ini juga dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Untuk itu, kebijakan pertahanan negara harus bersifat fleksibel dan adaptif yang diwujudkan melalui arah dan sasarannya.

Pada 2019 terdapat enam arah kebijakan Pertahanan Negara Republik Indonesia yaitu:

Pertama, melanjutkan pembangunan pertahanan negara yang konsisten terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan NKRI serta Bhinneka Tunggal Ika. Caranya adalah dengan mengikuti kebijakan politik negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
Kedua, berpedoman pada visi, misi dan program prioritas pemerintah, termasuk di dalamnya kebijakan kebijakan poros maritim dunia dan pengembangan kawasan. Pelaksanaan kebijakan ini pun didukung dengan penggunaan teknologi satelit dan sistem drone,  Kebijakan Umum dan Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara, serta Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2015-2019.
Ketiga, melanjutkan pembangunan Postur Pertahanan Militer. Pelaksanaan kebijakan ini diarahkan untuk pembangunan Kekuatan Pokok Minumun (MEF) TNI yang berpedoman pada konsep pengembangan postur ideal TNI. Pembangunan MEF TNI itu telah direncanakan dalam jangka panjang dengan mengacu pada aspek modernisasi alutsista, pemeliharaan dan perawatan, pengembangan organisasi maupun pemenuhan sarana prasarana. Perencanaan pembangunan itu pun telah didukung dengan kemampuan industri pertahanan nasional dan profesionalisme, serta peningkatan kesejahteraan prajurit.
Keempat, memantapkan kerja sama dengan negara-negara sahabat.
Adapun pelaksanaan kebijakan ini bertujuan untuk pengembangan capacity building (kemampuan) dan meningkatkan peran aktif dalam Peace Keeping Operation (PKO), Pelaksanaan kebijakan ini juga termasuk dalam pembuatan regulasi untuk pengerahan kekuatan TNI dalam tugas perdamaian dunia di bawah PBB. Hal ini pun termasuk dalam bagian diplomasi pertahanan.
Kelima, mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing. Caranya melalui peningkatan peran Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dalam merumuskan kebijakan nasional industri pertahanan.
Keenam, mendukung pembangunan karakter bangsa. Dalam pelaksanaan kebijakan ini TNI akan melakukannya melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara. Pelaksanaan bela negara sendiri berguna untuk mengembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara serta dalam rangka mendukung pembangunan nasional.  ( By : Adrian Indra/ Pimred www.juliet1news.com )

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link