Presiden Joko Widodo dan Generasi Milenial,  Oleh : Frederikus Gebze, S.E., M.Si

Presiden Joko Widodo dan Generasi Milenial, Oleh : Frederikus Gebze, S.E., M.Si

Presiden Joko Widodo dan Generasi Milenial

Oleh : Frederikus Gebze, S.E., M.Si

( Bupati Kabupaten Merauke, Papua )

Juliet1news/Jkt/XI/2019. Perubahan politik di tingkat lokal  mesti dibaca partai politik di tingkat nasional. Perubahan kepemimpinan nasional belum terjadi dengan baik. Sejumlah pimpinan partai politik ada yang tidak pernah dirubah atau menjabat secara berturut-turut lebih dari dua periode kepengurusan. Keadaan tersebut jelas tidak baik untuk sirkulasi dan regenerasi kepemimpinan di tingkat nasional.

Terhambatnya regenerasi dan sirkulasi ini akan mengacaukan suksesi politik di internal partai pada masa akan datang.  Demi menyiapkan regenerasi politik, saya kira partai politik harus merancang perubahan desain kelembagaan dengan meyediakan ruang untuk pemilih muda atau milenial. Partai mesti memberikan kepastian jenjang karier untuk anak-anak muda dan milenial saat berkarir di partai politik.

Partai politik juga mesti menyediakan cara guna memberikan ruang untuk generasi muda/milenial guna berpatisipasi pada kegiatan-kegiatan politik. Jauhnya jarak antara milenial dengan partai mengakibatkan tidak terjadi hubungan antara pemilih milenial dengan partai politik.

Berebut Milenial

Pemilih milenial (berusia 17-29 tahun) yang berjumlah kurang lebih 15-20% dari jumlah pemilih secara nasional, mengakibatkan partai politik saling berebut suara di bagian ini. Tetapi tantangannya tidak gampang. Selain karakteristik pemilih milenial yang sulit ditebak, mereka juga mudah berubah dari satu tokoh ke tokoh lainnya, atau dari satu partai ke partai lainnya.

Salah satu yang melainkan generasi milenial dengan generasi lainnya yaitu akses mereka ke akun sosial media. Sebanyak 81,7 persen pemilih milenial menyatakan mempunyai akun Facebook, sementara hanya 23,4 persen dari pemilih non milenial (berusia di atas 30 tahun) yang mempunyai akun Facebook. Dari segi akses terhadap media online, 54 persen milenial menyatakan mengakses media online setiap hari. Sementara hanya 11,9 persen dari pemilih non milenial yang mengakses media online setiap hari. Perbedaan akses terhadap sosial media dan media online jelas berdampak pada cara milenial melihat politik dan memengaruhi cara mereka saat memilih dalam pemilu.

Perkembangan platform digital dan media sosial yang berkembang pesat mengakibatkan partai politik mulai mengambil cara-cara terbaru guna mendapatkan simpati pemilih milenial. Partai mulai memakai platform-platform digital seperti Faceboook, Twitter, YouTube, dan Instagram. Bahkan sejumlah partai politik sudah ada yang menyewa jasa konsultan profesional untuk mengurus akun media sosial partai. Mendekati pemilu nasional (legislatif dan presiden) serentak kelak, beberapa partai politik juga telah  menyedia pasukan cyber (cyber troops) demi meraih simpati pemilih. Asumsi saya, perang cyber (cyber war) antar partai politik akan mengalami tren peningkatan dari pada pemilu sebelumnya.

Menarik dukungan milenial, tentu tidak cukup semata-mata mengandalkan gadget memanfaatkan sosial media di ruang-ruang berpendingin udara. Pemilih tentu memerlukan interaksi langsung dengan partai politik di lapangan. Tidak heran jika persaingan antar partai di ‘darat’ juga diprediksi akan lebih sengit. Partai-partai baru akan berhadapan secara langsung dengan partai-partai yang telah mempunyai infrastruktur dan pengalaman politik yang kuat dan solid. Bagaimana pun, relasi dan jam terbang politik akan menjadi variabel penting dalam pertarungan politik di ‘darat’.

Sejumlah partai politik yang telah memiliki infrastruktur politik milenial (kepemudaan) tentu tidak terlalu kaget dengan persaingan politik di lapangan. Sebab, beberapa aktivis sayap pemuda partai tersebut sudah menlaksanakan kompetisi di internal organisasi yang meletihkan dan persaingan di Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), seperti di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) atau di organisasi ekstra kampus, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi  Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) atau Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dll.

Partai-partai yang sudah memiliki jaringan dan sayap kepemudaan yang solid diprediksi akan memudahkan persaingan di darat. Dengan keadaan tersebut, tentu tidak gampang untuk partai baru untuk dapat merebut segmen pemilih milenial. Selain variabel jaringan dan pengalaman politik, pertimbangan pilihan milenial juga dipengaruhi oleh ketokohan aktor politik serta kecondongan yang mudah berubah. Ditunjuknya pengusaha sukses yang juga mantan ketua panitia Asian Games, Erick Thohir selaku ketua tim sukses, menandakan Presiden Ir. H. Joko Widodo sebagai petahana sangat memandang penting keberadaan pemilih milenial. Erick Thohir, dinilai orang yang cocok untuk dapat menarik pemilih milenial yang jumlahnya besar tersebut.

  1. Pemilu 2019 dan Pemilih Milenial

Upaya Presiden Joko Widodo untuk meraih dukungan pemilih milenial (17-29 tahun) nampaknya tidak gampang. Tinjauan CSIS Agustus 2017 mendapatkan selisih suara Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Prabowo Subianto hanya berjarak sebesar 8 persen. Sebesar 33,3 persen pemilih milenial mengaku akan memilih Presiden Ir. H. Joko Widodo ketika  survei dilaksanakan dan 25 persen mengaku akan memilih Prabowo Subianto. Kurang lebih 39 persen suara pemilih milenial tersebar ke banyak tokoh. Kemudian sisanya menyatakan belum memiliki pilihan dan tidak menjawab. Sedangkan pada pemilih non-milenial (berusia di atas 30 tahun), selisih suara Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Prabowo sekitar 30 persen suara. Tidak optimalnya suara Presiden  Joko Widodo di pemilih milenial jelas  mengejutkan.

Padahal beberapa cara telah dijalankan untuk memperoleh dukungan milenial. Mulai dari mengajak para blogger dan pegiat media sosial pada jamuan makan di Istana Negara, sampai membuat vlog dan eksis di YouTube.  Pemilih milenial benar-benar sulit ditebak. Mereka mewakili genre baru pemilih Indonesia yang memiliki pandangan unik daripada pemilih lainnya. Mereka juga gampang berubah ke lain hati, apalagi jika mendapatkan idola baru. Opsi pemilih milenial terhadap partai politik juga berbeda. PDIP sebagai partai pemenang pemilu tidak seputuhnya dapat optimal meraih suara milenial. Ketika survei dilaksanakan, 26,5 persen milenial mengaku akan memilih PDIP, Gerindra (17,8 persen), Demokrat (13,7), Golkar (10,7), dan Perindo (4,5) sebagai lima partai teratas dipilih oleh milenial.

Tren lain yang terjadi yaitu fenomena menarik di level daerah. Sensus Nasional CSIS pada tahun 2015 terhadap pimpinan Partai Golkar, Gerindra, PDIP, dan PAN di segala provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, mendapatkan adanya regenerasi politik di tingkat lokal. Para pimpinan partai di daerah rata-rata berusia pada kisaran 40-45 tahun. Perubahan politik lainnya yang didapatkan yakni pimpinan elite di tingkat lokal mulai berganti dari yang berlatar aktivis politik (partai, LSM, media massa, dosen) menjadi pengusaha. Sebagian besar pimpinan partai di daerah kini mempunyai latar belakang sebagai pengusaha. Perubahan politik di tingkat lokal tersebut mesti dibaca partai politik di tingkat nasional. Perubahan kepemimpinan nasional belum terjadi dengan baik. Sejumlah pimpinan partai politik ada yang tidak pernah dirubah atau menjabat secara berturut-turut lebih dari dua periode kepengurusan. Keadaan tersebut jelas tidak baik untuk sirkulasi dan regenerasi kepemimpinan di tingkat nasional.

Terhambatnya regenerasi dan sirkulasi ini akan mengacaukan suksesi politik di internal partai pada masa akan datang.  Demi menyiapkan regenerasi politik, saya kira partai politik harus merancang perubahan desain kelembagaan dengan meyediakan ruang untuk pemilih muda atau milenial.

Partai mesti memberikan kepastian jenjang karier untuk anak-anak muda dan milenial saat berkarir di partai politik. Jika tidak ada mekanisme yang jelas mengenai karir politik dan proses penentuan jabatan-jabatan strategis di internal partai dilaksanakan secara tertutup, saya takut kondisi tersebut akan mengakibatkan anak-anak muda tidak tertarik menjadi aktivis politik. Partai politik juga mesti menyediakan cara guna memberikan ruang untuk generasi muda/milenial guna berpatisipasi pada kegiatan-kegiatan politik. Jauhnya jarak antara milenial dengan partai mengakibatkan tidak terjadi hubungan antara pemilih milenial dengan partai politik.

Berebut Milenial Pada Pilpres, PilGub, PilBup dan PilLeg

Pemilih milenial (berusia 17-29 tahun) yang berjumlah kurang lebih 15-20% dari jumlah pemilih secara nasional, mengakibatkan partai politik saling berebut suara di bagian ini. Tetapi tantangannya tidak gampang. Selain karakteristik pemilih milenial yang sulit ditebak, mereka juga mudah berubah dari satu tokoh ke tokoh lainnya, atau dari satu partai ke partai lainnya. Salah satu yang melainkan generasi milenial dengan generasi lainnya yaitu akses mereka ke akun sosial media.

Sebanyak 81,7 persen pemilih milenial menyatakan mempunyai akun Facebook, sementara hanya 23,4 persen dari pemilih non milenial (berusia di atas 30 tahun) yang mempunyai akun Facebook.  Dari segi akses  terhadap media online, 54 persen milenial menyatakan mengakses media online setiap hari. Sementara hanya 11,9 persen dari pemilih non milenial yang mengakses media online setiap hari. Perbedaan akses terhadap sosial media dan media online jelas berdampak pada cara milenial melihat politik dan memengaruhi cara mereka saat memilih dalam pemilu. Perkembangan platform digital dan media sosial yang berkembang pesat mengakibatkan partai politik mulai mengambil cara-cara terbaru guna mendapatkan simpati pemilih milenial. Partai mulai memakai platform-platform digital seperti Faceboook, Twitter, YouTube, dan Instagram. Bahkan sejumlah partai politik sudah ada yang menyewa jasa konsultan profesional untuk mengurus akun media sosial partai.

Mendekati pemilu nasional (legislatif dan presiden) serentak kelak, beberapa partai politik juga telah  menyedia pasukan cyber (cyber troops) demi meraih simpati pemilih. Asumsi saya, perang cyber (cyber war) antar partai politik akan mengalami tren peningkatan dari pada pemilu sebelumnya. Menarik dukungan milenial, tentu tidak cukup semata-mata mengandalkan gadget memanfaatkan sosial media di ruang-ruang berpendingin udara. Pemilih tentu memerlukan interaksi langsung dengan partai politik di lapangan. Tidak heran jika persaingan antar partai di ‘darat’ juga diprediksi akan lebih sengit.

Partai-partai baru akan berhadapan secara langsung dengan partai-partai yang telah mempunyai infrastruktur dan pengalaman politik yang kuat dan solid. Bagaimana pun, relasi dan jam terbang politik akan menjadi variabel penting dalam pertarungan politik di ‘darat’. Sejumlah partai politik yang telah memiliki infrastruktur politik milenial (kepemudaan) tentu tidak terlalu kaget dengan persaingan politik di lapangan. Dengan keadaan tersebut, tentu tidak gampang untuk partai baru untuk dapat merebut segmen pemilih milenial. Selain variabel jaringan dan pengalaman politik, pertimbangan pilihan milenial juga dipengaruhi oleh ketokohan aktor politik serta kecondongan yang mudah berubah.

Seorang Pemimpin besar dengan jeans belel, penuh bordiran mengutak- atik sepeda motor rakitan. Lalu mengendarainya dengan gaya cassual ala Dillan. Itulah Jokowi dalam video ini. Ia mampu bergaya lintas jaman. Hari ini ia tampil sebagai santri yang patuh ikut mengawal Kyai, besoknya ia tampil d hadapan CEO kelas dunia dengan presentasi mengundang decak kagum, besoknya lagi ia tampil sebagai kakek yang momong cucunya. Lain kali ia tampil sebagai kepala negara mengatur birokrasi menggenjot ekonomi membangun harapan. Ia hadir dilintas jaman.Banyak anak muda percaya Jokowi adalah jawaban doa  kaum muda yang ingin negeri ini jauh lebih baik lagi.

Hasil survei lembaga kajian Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan mayoritas generasi milenial berusia 17-29 tahun optimistis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi Widodo. Dari survei terhadap 1.000 responden yang terdiri atas generasi milenial (17-29 tahun) dan generasi non-milenial (30 tahun ke atas) di 34 provinsi diketahui sebanyak 75,3 persen generasi milenial optimistis terhadap pemerintahan. Sejalan dengan optimisme tersebut, tingkat kebahagiaan generasi milenial saat ini juga sangat tinggi mencapai 91,2 persen atau lebih tinggi dibandingkan generasi non-milenial sebesar 89,3 persen. Generasi berusia 17-29 tahun umumnya jauh lebih melek teknologi dibandingkan generasi usia 30 tahun ke atas. Selain itu generasi milenial juga lebih banyak mengakses ke media sosial ketimbang surat kabar.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun lalu menyebutkan total pengguna internet di Indonesia berjumlah 132,7 juta orang. Sementara 18,4 persennya adalah akun yang dikelola remaja berusia 10-24 tahun. Kaum millenial mudah sekali mengubah pilihannya dan mudah terbawa pengaruh seperti keluarga, teman bahkan media-media. Apalagi, masih banyak pandangan pemuda yang berpandangan bahwa politik itu kotor. Tapi Presiden Jokowi sukses menggaet mereka.

Presiden Joko Widodo berhasil masuk kedalam segmen kaum millenial, terutama masuk kedalam musik, hobi atau olahraga, bahkan film sekalipun. Presiden Jokowi sangat tau apa yang menjadi hobi dan kebiasaan mereka, yang belum dilakukan oleh kompetitornya. Meskipun beliau belum mengetahui apa saja keinginan dari kaum millenial, akan tetapi dengan memasuki wilayah kesuakaan dan membuat Presiden Jokowi mudah terkoneksi dengan generasi millennial. Terbukti yang dilakukan Presiden  Jokowi cukup berhasil dalam mengambil empati dari dari kaum millennial. Presiden Jokowi adalah rajikan dua generasi. Ia sukses memadukan etos kerja Millenial dan sikap ngemong kebapakan. Lebih dari itu ia mampu menerjemahkan satu kata “Harapan” kata ampuh, mantra sihir perubahan. ( IP/II/2019 )

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap