FREDERIKUS GEBZE, PERUBAHAN – PERUBAHAN DAN TEROBOSAN YANG DILAKUKAN OLEH Presiden Joko Widodo

FREDERIKUS GEBZE, PERUBAHAN – PERUBAHAN DAN TEROBOSAN YANG DILAKUKAN OLEH Presiden Joko Widodo

PERUBAHAN – PERUBAHAN DAN TEROBOSAN YANG DILAKUKAN OLEH PRESIDEN JOKO WIDODO

OLEH : FREDERIKUS GEBZE, S.E., M.Si ( Bupati Kabupten Merauke )

 

 

“ TEROBOSAN ITU SESUATU PEKERJAAN /KEBIJAKAN YANG TIDAK SEPERTI BIASANYA DAN MEMILIKI RESIKO GAGAL ATAU BERHASIL. PEMIMPIN YANG BAIK HARUS BERANI HARUS BERANI MENANGGUNG RESIKONYA “  ( FREDERIKUS GEBZE )

Di telinga orang, jika mendengar kata “Istana Negara“, pasti yang muncul dipikiran kita yaitu bangunan megah, keren, ketat pengamanannya, dan isinya orang-orang penting. Benar , Istana negara isinya memang seperti itu. Istana Negara saat ini telah disulap jadi tempat yang ramah dan welcome untuk semua orang sejak Presiden Ir. H. Joko Widodo menjabat sebagai Presiden.

Ini beberapa rangkuman bagaimana perubahan yang terjadi di Istana Negara sejak ada Presiden Ir. H. Joko Widodo. Lukisan-lukisan bersejarah ini dulu hanya disimpan. Dan kini? untuk pertama kalinya dalam sejarah, sejak Presiden Ir. H. Joko Widodo menjabat, lukisan-lukisan itu dipamerkan ke masyarakat umum dan siapa saja dapat datang untuk melihatnya.

Upacara tujuh belasan di istana negara yang saat ini berbeda dengan yang dulu. Dulu 70% pejabat, 30% rakyat. Kini dibalik, 30% merupakan pejabat, yang 70% masyarakat umum. Kebayang bagaimana riuhnya istana negara saat upacara 17 Agustus. Masyarakat yang hadir berebut buat jabat tangan sama Presiden Ir. H. Joko Widodo. Dengan begini, mereka jadi lebih dekat dengan Presidennya, dan juga merasakan bagaimana kerennya mengikuti upacara di istana negara.  Jangankan ingin foto, dulu melihat dari jauh saja sudah takut. Namun kini tidak lagi, pasukan jaga Istana ini kini baik-baik tidak seperti dulu.

Mereka juga ramah dan tidak menolak jika diajak selfie sama masyarakat umum yang datang ke istana. Dulu jika ada tamu negara, pembicaraannya di dalam istana dan dijaga ketat. Kini? ngobrolnya di beranda istana sembari melihat kebun. Sebutannya adalah Veranda Talk, artinya ngobrol-ngobrol di beranda. Tamu negara yang berkunjung ke Indonesia akan diajak bercengkerama di beranda istana sembari melihat pemandangan cantik di halaman istana. Hal ini mengakibatkan segala hal yang dijalankan menjadi transparant dan siapapun dapat melihat. Dulu tidak sembarang orang dapat masuk ke dalam istana negara. Kini? Kiai, pelawak, hingga tukang ojek diundang Presiden Ir. H. Joko Widodo ke sana. Apakah ada undang-undang yang menyatakan Istana Negara hanya untuk orang besar ?

“ GAYA KEPEMIMPINAN ITU BERSIFAT DINAMIS, SEORANG PEMIMPIN HARUS BISA MENYESESUAIKAN GAYA KEPEMIPINAN MENGIKUTI PERUBAHAN KEADAAN YANG ADA“  ( FREDERIKUS GEBZE )

Sejak Presiden Ir. H. Joko Widodo menjabat, megahnya Istana Negara menjadi bersahabat dengan rakyat dari kalangan manapun. Pedagang kaki lima, artis, pelawak, tukang gojek, para ulama, dan masih banyak lagi, pernah diundang Presiden Ir. H. Joko Widodo  untuk datang ke istana. Kirab Bendera pusaka di Istana Merdeka.  Dulu hanya serah terima di dalam istana, kini diarak dengan kereta kencana. Serah terima bendera pusaka bukan hal yang biasa-biasa saja. Masyarakat umum juga perlu mengetahui bagaimana bersejarahnya bendera pusaka yang menjadi kebanggaan dan ciri khas Bangsa Indonesia. Presiden Ir. H. Joko Widodo mengganti ritual serah terima bendera pusaka supaya kita lebih menghormatinya. Dulu tamu negara hanya disambut di tangga istana. Kini? tamu negara disambut dengan parade budaya. Saat ini, tamu negara disambut dengan lebih semarak dengan dilangsungkannya parade budaya sebelum memasuki istana. Parade budaya ini untuk mengenalkan kebudayaan-kebudayaan Indonesia kepada wakil negara yang berkunjung ke Indonesia dari luar negeri. Umumnya yang ditampilkan tari-tari tradisional, atau parade anak-anak kecil yang mengenakan pakaian adat nusantara.

Dulu pelantikan gubernur sangat formal di dalam istana. Kini? mereka diarak dengan lagu-lagu kebangsaan sebelum resmi dilantik. Agar rasa nasionalismenya semakin kuat. Lagi-lagi Presiden Ir. H. Joko Widodo  yang mencetuskan. Menurut beliau, lagu-lagu kebangsaan tidak hanya untuk dinyanyiin di upacara.

Pemimpin rakyat memang semestinya merakyat. Perubahan-perubahan kecil yang terjadi di istana negara semakin membuka mata kita bahwa Presiden kita yang satu ini memang ramah sekali, lain dari yang lain. Banyak pihak menganggap istana negara saat ini terasa lebih hidup.

Perubahan Dalam Kerja Membangun Indonesia

Pada tahun pertama, pemerintahan Presiden Ir. H. Joko Widodo dengan Wakil Presiden Dr. Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla sudah menaruh pilar pembangunan nasional yang kuat lewat perubahan mendasar perekonomian dan menaruh kembali pola Indonesia sentris.

Pada tahun kedua, pemerintah mendorong percepatan pembangunan nasional. Baik pembangunan infrastruktur fisik, mempercepat pembangunan sumber daya manusia, serta meningkatkan lainnya dapat berjalan bersama, maju bersama, sejahtera bersama”  ( Presiden Joko Widodo )

Terlebih, tahun 2017 adalah tahun kerja bersama guna pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden Ir. H. Joko Widodo mengungkapkan, pemerintah ingin segenap rakyat Indonesia di seluruh pelosok dapat merasakan manfaat pembangunan, bukan sebaliknya.

Bagi Presiden Ir. H. Joko Widodo, hal itu adalah janji kemerdekaan yang wajib diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut mewujudkan ketertiban dunia.

“Rakyat di Aceh, di Papua, Pulau Miangas, Pulau Rote, bisa menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata,” ( Presiden Ir. H. Joko Widodo )

Presiden Ir. H. Joko Widodo mengungkapkan, pemerintah sudah membangun banyak infrastruktur fisik. Tetapi, tidak lupa juga menjalankan pembangunan manusia. Bagi Presiden Ir. H. Joko Widodo, hal tersebut disebabkan membangun Indonesia merupakan membangun manusia Indonesia.

“Alhamdulillah, kerja bersama kita selama ini dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia telah menuai hasil yang menggembirakan,” Presiden Joko Widodo )

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia beranjak naik dari negara dengan kategori medium high development atau menengah menjadi negara dalam kategori high human development atau tinggi. Pertumbuhan ini diiringi kenaikan angka IPM naik dari 68,90 pada 2014 menjadi 70,18 pada 2016. Presiden Ir. H. Joko Widodo menyatakan, kenaikan IPM tersebut tidak terlepas dari dikeluarnya beberapa program seperti program Kartu Indonesia Sehat (KIS), program Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu pemerintah juga mempunyai program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil. Presiden Jokowi menekankan, pemerintah berjanji akan melanjutkan program-program pembangunan manusia.

“Pemerintah bukan hanya konsentrasi untuk mengurangi dampak kekurangan gizi kronis, menekan angka stunning, tetapi juga menyiapkan generasi muda yang berkualitas yang terampil dan siap untuk berkompetisi,” Presiden Joko Widodo )   

Oleh sebab itu, lanjut Presiden Ir. H. Joko Widodo, pemerintah menginisiasi pengembangan kompetensi tenaga kerja, antara lain lewat pendidikan dan pelatihan vokasi. Seluruhnya dilaksanakan  guna menyiapkan sumber daya manusia yang andal dan tangguh. Presiden Ir. H. Joko Widodo menegaskan pentingnya bagi Indonesia untuk melaksanakan transformasi ekonomi dari ekonomi berbasis konsumsi menjadi investasi. Indonesia mesti beranjak meninggalkan ekonomi berbasis sumber daya alam mentah tanpa pengolahan menuju industri manufaktur yang bisa meningkatkan nilai tambah. Pemerintahannya giat melaksanakan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu upaya untuk menaikkan perekonomian Indonesia. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa pembangunan infrastruktur yang menyeluruh di seluruh Indonesia ini dinanggap sangat dibutuhkan oleh Indonesia.

“Urgensi pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah karena kondisi infrastruktur Indonesia masih jauh dari kondisi ideal, bahkan cenderung memburuk. Ini studi dari World Bank (2015) dan McKinsey (2013)” ( Presiden Joko Widodo )

Maka dari itu, pemerintah giat untuk membangun mulai dari daerah terluar dan yang selama ini kurang memperoleh perhatian seperti di Papua. Terlebih di Papua, pemerintah membangun jalan Trans-Papua dan berbagai infrastruktur lainnya demi menekan disparitas harga. Sementara itu, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menegaskan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2018 sebesar 5,4 persen masih bisa terlaksana asalkan tidak terjadi pergolakan geopolitik yang terlalu masif.

Ekonomi

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Adriyanto mengatakan keadaan ekonomi pada 2018 dapat dipengaruhi oleh kinerja ekspor yang membaik selama 2017 dan tidak begitu terganjal oleh isu proteksionisme yang pernah beredar pada awal Presiden AS Donald Trump menjabat. Walau demikian, isu proteksionisme mesti terus diantisipasi sebab masih menjadi perbincangan utama perdagangan internasional dan memengaruhi perdagangan China, yang kini adalah salah satu mitra dagang utama Indonesia. Sokongan pertumbuhan ekonomi pada 2018 dapat bersumber dari sektor investasi yang tercatat mulai meningkat di 2017 dan kian memberikan efek seiring dengan pulihnya persepsi investor terhadap keadaan ekonomi Indonesia. Sejumlah sumber investasi tersebut antara lain belanja modal BUMN serta investasi di pasar modal dan non perbankan lainnya seperti dari penerbitan obligasi ritel yang dapat memperkuat struktur pasar keuangan dan menaikkan investasi dalam negeri.

Secara keseluruhan, proyeksi pertumbuhan 5,4 persen ini dipengaruhi oleh keadaan perkembangan ekonomi pada 2017 yang diprediksi mencapai 5,1 persen-5,2 persen, walau sampai triwulan III-2017, ekonomi Indonesia baru tercatat tumbuh akumulatif 5,03 persen.

Pangan

Walaupun mengejar pembangunan infrastruktur, namun Indonesia tetap mengusahakan kemandirian pangan. Situs kata data melaporkan, Indonesia meminta World Trade Organization (WTO) segera menghasilkan jalan keluar permanen untuk Public Stockholding for Food Security Purposes dan Special Safeguard Mechanism (SSM). Kedua persoalan tersebut harus diselesaikan demi meningkatkan ketahanan pangan dalam sektor perikanan dan pertanian, khususnya di negara-negara berkembang. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan negara anggota WTO mesti meninjau konsep pembangunan berkelanjutan guna mendukung ketahanan pangan.

“Bagi Indonesia, sektor pertanian memiliki peran strategis sebagai sumber penghidupan sebagain besar penduduk Indonesia,” ( Enggartiasto Lukita ) 

Sedangkan untuk kebijakan struktural, sambungnya, terdapat lima persoalan yang harus diperhatikan. Pertama yaitu upaya memperkuat daya saing perekonomian melalui peningkatan empat modal dasar pembangunan, yakni infrastruktur, modal manusia, penyerapan teknologi dan inovasi, serta mutu institusi atau kelembagaan Selanjutnya yaitu upaya membangun kapasitas dan kapabilitas industri lewat pengembangan industri. Pengembangan itu, mesti serasi dengan kemampuan di daerah berdasarkan analisis growth strategy yang kelak bisa menjadi acuan untuk pemangku kebijakan. Fokus yang ketiga yaitu masalah upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persoalan ini bisa dijalankan pada sejumlah sektor, seperti pemerataan akses pendidikan, kesempatan kerja, penguatan konektivitas antar daerah, dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kemudian selanjutnya yaitu masalah penguatan struktur dan sumber pembiayaan. Fokus ini terbagi menjadi dua, yakni pemerintah dan swasta. Dari sisi pemerintah bisa dilakukan lewat beberapa hal seperti penguatan penerimaan pajak, efisiensi pengeluaran, serta strategi pembiayaan fiskal yang berkelanjutan.

Terakhir yaitu mengoptimalkan peluang sambil memitigasi resiko yang bias timbul dari perkembangan teknologi digital termasuk teknologi finansial. Pada masalah ini, BI akan bekerja sama dengan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan untuk terus memperkokoh koordinasi dan melahirkan pengembangan ekonomi.

Generasi Muda dan E-Commerce

Presiden Ir. H. Joko Widodo memuji bahwa kaum muda Indonesia sekarang tengah menggerakkan perubaha industri jual beli daring (e-commerce) dan ekonomi digital. Besarnya pasar Indonesia berdampak pada kemunculan empat perusahaan start up dengan nilai luar biasa besar.

“Saat ini, Indonesia telah memiliki empat Unicorn atau perusahaan start-up dengan nilai miliaran Dolar, sama dengan jumlah Unicorn di gabungan 28 negara di Uni Eropa  Presiden Joko Widodo )

Bagi Presiden Ir. H. Joko Widodo, sumber daya manusia juga ikut memajukan revolusi industri keempat atau Revolusi Industri 4.0. Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pada 4 April silam dia sudah mengeluarkan program Revolusi Industri 4.0 yang diberi nama ‘Making Indonesia 4.0’.

“Saya percaya bahwa Revolusi Industri 4.0 akan menciptakan banyak lapangan kerja dan meningkatkan kesetaraan, karena salah satu aspek penting dari Industri 4.0 adalah penurunan biaya produk dan jasa sehingga menyebabkan produk tersebut lebih murah dan mudah dijangkau bagi kalangan berpendapatan rendah,”  Presiden Joko Widodo )

Oleh karena itu, Presiden Ir. H. Joko Widodo memercayai, ASEAN, termasuk Indonesia akan menjadi yang terdepan dalam Revolusi Industri 4.0. Presiden kembali mencontohkan pada Asian Games contohnya, Indonesia sudah memperlihatkan uji coba mobil otonom (tanpa pengemudi) yang beroperasi di jaringan 5G. Dalam enam tahun terakhir, perekonomian Indonesia sudah menjalani banyak transformasi dan perkembangan pesat. Transformasi itu meliputi berbagai sektor, mulai dari otomotif, minyak dan gas bumi, perbankan, sampai kehadiran “Ekonomi Baru” (new economy) yang berbasiskan teknologi digital.

Berikut enam momen penting yang sudah mengubah wajah perekonomian Indonesia selama enam tahun terakhir ini (periode tahun 2012-2018):

Peringkat Kredit dan Layak Investasi Tertinggi sejak Krisis 1998

Pada Mei 2017, Standard & Poor’s (S&P) menaikkan peringkat utang luar negeri Indonesia ke level layak  investasi (investment grade). Ini melengkapi level serupa yang lebih dahulu disematkan oleh Fitch Ratings dan Moody’s. Jadi, tiga lembaga rating utama dunia telah kembali mencatatkan utang Indonesia ke dalam level layak investasi sejak krisis ekonomi 1998 silam.

Tidah berhenti di situ saja, Fitch pada Januari 2018 dan Moody’s pada April 2018 menaikkan lagi peringkat utang Indonesia menjadi Baa2. Ini peringkat kredit tertinggi yang disandang Indonesia, bahkan sejak zaman Orde Baru. Hal tersebut memperlihatkan penilaian positif terhadap daya tahan ekonomi Indonesia dan kemampuan pemerintah dalam mengatur anggaran negara. Cap investment grade akan menarik dana investasi asing masuk ke Indonesia, termasuk dari negara-negara yang konservatif memilih tempat investasinya, seperti Jepang. Menurut pemerintah, semakin tinggi peringkat kredit maka akan makin ringan beban yang mrsti ditanggung untuk membayar bunga utang.

Korporasi di dalam negeri juga akan terkerek peringkatnya sehingga lebih murah mencari pendanaan.

Era Baru Keterbukaan Bank dan Jasa Keuangan

Awal Mei 2017, Presiden Joko Widodo menandatangani Perppu No. 1 Tahun 2017 mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan yang pernah menimbulkan kehebohan. Karena, Perppu yang kemudian disahkan DPR menjadi UU No.9/2017 ini mengharuskan lembaga keuangan, khususnya bank, membuka data rekening dan pemiliknya guna keperluan perpajakan. Kebijakan yang merupakan implementasi kerja sama global pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEoI) ini menjadi era baru keterbukaan data bank dan lembaga keuangan di Indonesia.

Selain akan menaikkan basis penerimaan pajak, kebijakan ini bermaksud mengidentifikasi aset WNI di luar negeri dan mencegah praktik penghindaran pajak. Mulai tahun ini, terdapat 69 negara yang bersedia melaksanakan pertukaran data keuangan secara otomatis dan resiprokal. Artinya, sudah tidak lagi tempat untuk wajib pajak di suatu negara untuk menyembunyikan asetnya di dalam ataupun luar negeri.

“ DIGITALISASI DAN GLOBALISASI ADALAH SESUATU YANG TIDAK BISA KITA BENDUNG KEBERADAANNYA, YANG MANA PADA AKHIRNYA, TIADA SEKAT ANTAR DAERAH MAUPUN ANTAR NEGARA “  ( FREDERIKUS GEBZE )

Gairah Ekonomi Digital Melahirkan Empat Unicorn

Pada Agustus 2016, Go-Jek menjadi perusahaan rintisan (start-up) pertama di Indonesia yang memiliki status unicorn, yaitu kuda bertanduk yang melambangkan nilai suatu perusahaan telah melebihi US$ 1 miliar. Perolehan ini kemudian diikuti oleh tiga e-commerce, yakni Tokopedia dan Traveloka serta yang terakhir yaitu Bukalapak. Jadi, sekarang, empat dari enam unicorn di Asia Tenggara berasal dari Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menargetkan ada lima unicorn pada tahun ini, dan tahun depan bertambah satu lagi dari sektor layanan finansial berbasiskan teknologi (fintech).

Kesuksesan start-up berkembang besar menjadi unicorn menandakan pesatnya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian Google dan AT Kearney mencatat, investasi pada start-up di Indonesia berkembang empat kali lipat dalam kurun kurang dari setahun menjadi US$ 6 miliar per Agustus 2017. Geliat ekonomi digital ini terjadi di sejumlah lini, seperti transportasi, perdagangan (e-commerce), kesehatan, pendidikan, sampai jasa keuangan (fintech).Baru-baru ini, orang kaya dan konglomerasi di Indonesia juga rajin berinvestasi lewat modal ventura di sejumlah start-up, seperti Grup Djarum dan Astra International menyuntik Go-Jek sekitar Rp 3,3 triliun awal tahun ini.

Tax Amnesty, Kontroversi dan Prestasi

Di akhir September 2016, puluhan konglomerat negeri ini berbaris untuk meminta “ampun” di kantor pajak. Ada James Riady (Grup Lippo), Anthoni Salim, Prajogo Pangestu (Barito), Tommy Soeharto, Aburizal Bakrie, Garibaldi dan Erick Thohir, hingga Arifin Panigoro (Medco). Mereka menggunakan sisa waktu periode I program pengampunan pajak (tax amnesty) yang memberikan tarif bayaran lebih rendah.

Sejak dijadwalkan sampai pembuatan undang-undangnya, program ini memang menimbulkan kontroversi sebab pemerintah mengampuni kalangan orang kaya yang selama ini menyembunyikan hartanya dari target pajak. Di sisi lain, orang kaya meragukan jaminan hukum dan komitmen pemerintah menjalankan program ini. Alhasil, ketika program ini dimulai Juli 2016, minat wajib pajak sangat rendah. Usaha sosialisasi pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo ke sejumlah kota, akhirnya mendorong banyak orang kaya yang mengikuti program amnesti tersebut. Sampai selesainya program tax amnesty pada akhir Maret 2017, hasil yang didapatkan tergolong cukup memuaskan. Program ini diikuti oleh hampir 1 juta wajib pajak, dengan deklarasi harta di dalam negeri sebesar Rp 3.687 triliun dan deklarasi luar negeri Rp 1.032 triliun.

Jadi, uang tebusan yang didapatkan Rp 114 triliun atau total penerimaan negara dari program tersebut Rp 135 triliun. Ini lebih rendah dari sasaran pemerintah Rp 165 triliun. Sedangkan nilai repatriasi hanya Rp 147 triliun, jauh di bawah target Rp 1.000 triliun. Walau demikian, program tax amnesty di Indonesia dinilai berhasil sebab menghimpun dana tebusan tertinggi di dunia dengan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 0,80%.

Bubarnya BP Migas dan Wajah Baru Hulu Migas

Pada November 2012, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan vonis mengejutkan: Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) tidak konstitusional sebab tidak  serasi dengan Pasal 33 UUD 1945. Kehadiran lembaga buatan pemerintah tahun 2002 sebagai pembina dan pengawas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas ini dianggap mendegradasi penguasaan negara atas sumber daya alam.

Sejak keputusan itu, Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) langsung membuat Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2013 untuk membentuk SKK Migas sebagai pengganti BP Migas. Satuan kerja ini beroperasi sampai adanya revisi Undang-undang Migas Nomor 22 tahun 2001 yang sampai sekarang belum dilaksanakan.

Selain bubarnya BP Migas, wajah baru sektor hulu migas di dengan pergantian rezim kontrak dari cost recovery menjadi rezim gross split. Skema baru yang mulai  berlaku Januari 2017 ini bermaksud menaikkan transparansi dan efisiensi biaya produksi di tengah gejolak harga minyak dunia. Walau pernah mendapat pro-kontra, sekarang sudah ada sembilan wilayah kerja migas yang menjalankan skema gross split.

Mobil Murah Memompa Industri Otomotif Nasional

Era mobil murah di Indonesia berawal dari keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 2013 mengenai insentif pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk mobil murah dan ramah lingkungan (Low Cost Green Car/LCGC) pada Juni 2013. Dengan dorongan ini, mobil berkapasitas di bawah 1.200 cc dan hemat bahan bakar bisa dijual lebih murah seharga di bawah Rp 100 juta.

Hal ini serasi dengan kehendak pemerintah menaikkan daya saing industri mobil nasional dan penciptaan lapangan pekerjaan baru. Basis produksi mobil di dalam negeri akan tumbuh dan bersaing dengan negara-negara lain, seperti Thailand. Kebijakan tersebut langsung berpengaruh besar. Tahun 2013, penjualan mobil mencapai 1.229.902 unit yang merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Adapun, pangsa pasar mobil murah rata-rata 13% per bulan. Setahun berlalu, penjualan mobil masih stabil di volume yang sama, dan baru cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir ini seiring melemahnya daya beli masyarakat.

Saat ini, Presiden Ir. H. Joko Widodo berencana mengeluarkan kebijakan baru yakni Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) dengan cakupan yang lebih luas daripada LCGC. Kemungkinan program itu tidak hanya mencakup mobil hemat bahan bakar, namun juga hybrid dan listrik

Tidak mudah untuk menjadi Presiden Indonesia, namun tampaknya bagi Ir. H. Joko Widodo cukup berhasil memmpin negara yang berpenduduk lebih dari 250 juta jiwa tersebut, yang juga negara kepulauan terbesar di dunia memiliki lebih dari 17.100 pulau, memiliki lebih dari 1.128 etnis, 746 bahasa yang beragam, 1.000 macam makanan tradisional dan keanekaragaman hayati, memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada dengan total panjang 99.093 Km, memiliki 8 situs budaya warisan dunia.

Bonus demografi Indonesia : usia 15 tahun dan kurang dari 64 tahun (34%), usia 15 tahun sampai 64 tahun (66%). Penduduk usia produktif Indonesia mencapai 170 juta jiwa lebih besar dibandingkan gabungan penduduk usia produktif di Malaysia, Singapura, Australia dan Thailand.

Ada beberapa keberhasilan fenomenal selama pemerintahan Presiden Jokowi berduet dengan Wapres Jusuf Kalla dalam berbagai sektor kehidupan antara lain : pertama, nilai investasi di 13 kawasan industri mencapai Rp 250,7 Trilun. 13 kawasan industri yaitu Kawasan Industri Dumai, Riau; Kawasan Industri Lhokseumawe Aceh; Kawasan Industri Tanjung Bunten-Riau; Kawasan Industri Wilmar Serang, Banten; Kawasan Industri Sei Mangke, Sumut; Kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah; Kawasan Industri Ketapang Kalimantan Barat; Kawasan Industri JIIPE Gresik, Jawa Timur; Kawasan Industri Morowali, Sulteng; Kawasan Industri Palu Sulteng; Kawasan Industri Bitung, Sulut; Kawasan Industri Konawe, Sultra; Kawasan Industri Bantaeng, Sulsel.

Kedua, sejak tahun 2014, belanja untuk infrastruktur meningkat sangat signifikan. Setidaknya sampai tahun 2017, ada 244 proyek strategis nasional (PSN) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan nilai investasi lebih dari Rp 4.000 triliun. Beberapa dari proyek itu telah selesai dikerjakan.

“ SEMAKIN SERING SEORANG PEMIMPIN TURUN KELAPANGAN DAN BERSAMA MASYARAKATNYA, SEMAKIN FAHAMLAH PEMIMPIN ITU, APA YANG DIBUTUHKAN MASYARAKATNYA DAN APA PERMASALAHAN YANG ADA DIDAERAHNYA SERTA FAHAM PROGRAM APA YANG HARUS DIKERJAKANNYA  ( FREDERIKUS GEBZE )

Kemajuan pembangunan infrastruktur di era Jokowi yaitu pembangunan jalan Trans Papua; revitalisasi Bandara Silangit di Sumut; revitalisasi Bandara Komodo di Labuan Bajo-NTT; Tol Trans Jawa sampai Batang dan Tol Trans Jawa sampai Solo; Pembangunan bandara dan pelabuhan Tapaleo, Bicoli dan Wayabula di Maluku Utara; pembangunan jalan sepanjang 1.900 Km dari Kalimantan Barat ke Kalimantan Utara; pembangunan pembangkit listrik 35GW; penyediaan kapal terjadwal lewat program tol laut; pembangunan 69 bendungan diseluruh Indonesia hingga tahun 2019.

Pemerintah sedang membangun Palapa Ring yakni infrastruktur serat optik sepanjang 36.000 Km untuk menjangkau 440 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Palapa Ring akan selesai pada tahun 2018.  Disamping itu, pemerintah akan membangun infrastruktur jaringan internet dengan satelit yang ditargetkan selesai tahun 2021.

Disamping itu, pemerintah sedang mengembangkan dan membangun 11 proyek tol laut. Anggaran yang dialokasikan pada 2017 mencapai Rp 132,38 triliun. Lokasi tol laut yaitu Pelabuhan Patimban di Subang (Jabar), Inland Waterways atau Kanal Cikarang-Bekasi-Laut Jawa di Cikarang, Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan KEK Maloy, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Kalibaru, Pelabuhan Makassar New Port, Pelabuhan Palu, Terminal Kijing dan Pelabuhan Kupang.

Sementara, percepatan pembangunan infrastruktur dilakukan Jokowi dengan membangun 52 proyek jalan tol, 17 proyek bandara, 13 proyek pelabuhan, dan 19 proyek kereta api. Fokus prioritas pilihan Jokowi sudah benar yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia dan relaksasi regulasi (deregulasi) yang akan bermuara pada peningkatan daya saing.

Target infrastruktur nasional tahun 2018 yaitu sektor sumber daya air membangun 47 bendungan (11 baru, 36 masih berlangsung); 106 Km pembangunan sarana dan prasarana pengendalian banjir; pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pengamanan pantai (11 Km); pembangunan jaringan irigrasi baru (54.000 hektar); rehabilitasi jaringan irigasi (160.000 hektar); pembangunan pengendali lahar/sedimen (16); pembangunan embung (54 buah); pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air baku (4,5m3 per detik). Sektor jalan yaitu pembangunan jalan sepanjang 864 Km, preservasi jalan sepanjang 46.000 Km, pembangunan jembatan (8.037m), pembangunan jalan layang/terowongan (588 Km), pembangunan tol (25 Km) dan preservasi jembatan (497.515 m).

Sektor perumahan yaitu pembangunan rumah khusus (5000 unit); rumah susun (6.238 unit), PSU perumahan (15.400 unit) dan rumah swadaya (180.000 unit). Sektor cipta karya yaitu pembangunan SPAM (13.059 liter/detik), penanganan infrastruktur kawasan permukiman perkotaan (1990 ha), penanganan infrastruktur kawasan permukiman perdesaan (867 ha), pengolahan air limbah (648.018 KK) dan pelayanan sistem persampahan (2.072.904KK). Hasil evaluasi Bappenas tahun 2017, pencapaian penyelesaian infrastruktur program prioritas 2018 yaitu 63% tercapai, 24% tercapai dengan kerja keras dan 13% tidak akan tercapai.

“ BAGI SEORANG PEMIMPIN TIADA MENGENAL ISTILAH KATA BERHENTI UNTUK BELAJAR, BELAJAR BUKAN HANYA DARI BUKU TETAPI JUGA DARI APA YANG DILIHAT DAN DIDENGAR SEHARI-HARI “  ( FREDERIKUS GEBZE )

Ketiga, penyebab terjadinya pungli yaitu sarana dan prasarana tugas yang belum ideal; mekanisme kerja layanan publik yang belum sistematis; birokrasi yang belum sempurna; insentif yang belum optimal; pengawasan yang lemah serta meminimalkan pertemuan langsung petugas dengan masyarakat yang sedang meminta layanan publik.

Beberapa sebab munculnya pungli antara lain karena tak paham prosedur, lamanya proses pelayanan, berkas persyaratan kurang lengkap, tidak sabarnya warga masyarakat menunggu serta mental oknum pelayanan dan pengawasan internal yang buruk.

Berdasarkan data Ombudsman RI (Oktober 2016), sektor yang paling banyak dilaporkan terjadinya suap dan pungli ada di sektor pendidikan (45%) dari seluruh laporan, sektor pertanahan (10%), penegakkan hukum (7%), administrasi kependudukan (6%), cukai dan pajak (6%), kepegawaian (5%), perhubungan(5%), perizinan (4%), kesehatan (3%) dan sektor lainnya (9%). Sementara data Kemendagri dari laporan masyarakat periode Januari s.d September 2016, ada 7 aspek rawan pungli yaitu kepegawaian, pendidikan, perizinan, dana desa, pelayanan publik, hibah dan bantuan sosial serta pengadaan barang dan jasa.

“  KERJA SEORANG PEMIMPIN ITU MEMANG HARUS SECARA KERAS NAMUN JUGA HARUS CERDAS. KERJA SELAIN MEMAKAI LOGIKA JUGA HARUS MENGIKUTKAN KATA HATI DAN PERASAAN KASIH “  ( FREDERIKUS GEBZE )

Merespons maraknya Pungli atau illegal levy, Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang mengatur upaya pemberantasan pungutan liar secara terpadu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur juga mengeluarkan Surat Edaran no.5 tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungli dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Surat Edaran itu yang tidak hanya bersifat internal Kementerian PANRB, tetapi ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala LPNK, pimpinan kesekretariatan lembaga Negara, pimpinan Kesekretariatan LNS, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Keempat, selama pemerintahan Jokowi juga ada komitmen kuat untuk mempercepat pembangunan perdesaan. Hal ini tergambar dari besarnya dana yang masuk ke desa dari berbagai sumber yaitu DAK dan dekonsruksi (Pusat), DAK dan tugas pembantuan (Provinsi), Dana desa, bantuan pemerintah, alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerag (PDRD) dan kegiatan pemberdayaan masyarakat (Kabupaten/Kota). Sumber dana : dana desa total alokasi selama 2017 (Rp 66 Triliun), DAK tahun 2017 (Rp 104,1 Triliun), alokasi anggaran K/L ke desa tahun 2016 (Rp362,6 Triliun), alokasi dana desa tahun 2017 (Rp 34,7 Triliun).

Kebijakan dana desa : tahun 2015 sebesar Rp 20,67 Triliun penyerapannya sebesar 82,72% di 74.093 desa (setiap desa mendapat kurang lebih Rp 280,3 juta); tahun 2016 sebesar Rp 46,98 Triliun penyerapannya sebesar 97,65% di 74.754 desa (setiap desa mendapat kurang lebih Rp 643,6 juta); tahun 2017 sebesar Rp 60 Triliun penyerapannya sebesar 89,20% di 74.910 desa (setiap desa mendapat kurang lebih Rp 800,4 juta).

Rekapitulasi pemanfaatan dana desa yaitu mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa (jalan desa 121.709 Km, jembatan 1.960 Km, pasar desa 5.220 unit, BUMDesa 21.811 unit, tambatan perahu 5.116 unit, embung 2.047 unit, irigasi 41.739 unit dan sarana olah raga desa 2.366 unit) dan kegiatan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa (penahan tanah 291.393 unit, air bersih 32.711 unit, MCK 82.356 unit, Polindes 6.041 unit, drainase 590.371 unit, PAUD 21.357 unit, Posyandu 13.973 unit dan sumur 45.865 unit). ( Jeje/J-one news/XI/2019)

Table of Contents

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap