MERAJUT PAPUA DALAM BINGKAI NKRI DAN MENJAGA PAPUA YANG DAMAI

MERAJUT PAPUA DALAM BINGKAI NKRI DAN MENJAGA PAPUA YANG DAMAI

MERAJUT PAPUA DALAM BINGKAI NKRI DAN MENJAGA PAPUA YANG DAMAI

Oleh : FREDERIKUS GEBZE, S.E., M.Si

 

Menyikapi situasi saat ini di Papua dan Papua Barat, saya sebagai Bupati Merauke, menyampaikan tiga pesan kedamaian kepada seluruh masyarakat Papua dan Papua Barat, terutama masyarakat Kabupaten Merauke, yakni tetap menjaga kedamaian di tanah Papua Bumi Anim Ha, bersatu menghormati adat istiadat budaya tanah Anim Ha dan bisa menahan diri terhadap segala gejolak.

“Mari kita jaga Negeri ini seperti lima mata air kehidupan seperti Kali Fly, Maro, Kumbe, Bian dan Digoel,” ( Frederikus Gebze )

Sebagai orang asli Papua, dari ufuk Timur Indonesia Selatan Papua, saya menyerukan, bahwa bersama segenap masyarakat yang hidup dan tinggal di atas tanah Papua tetap menjaga, merawat dan melindungi ibu pertiwi dan akan tetap menghargai segala perjuangan yang sudah dilakukan oleh para leluhur. Persoalan yang tengah terjadi di Papua adalah masalah Nasional maka harus diselesaikan secara bersama-sama. Bergandengan tangan dengan penuh kasih duduk bersama guna meredam gejolak yang terjadi. Sebagai umat beriman, setiap orang haruslah takut akan Tuhan dan selalu meminta tuntunan dan berkat-Nya melalui doa, yang diiringi dengan pikiran yang baik, perkataan, tindakan yang baik serta bertanggungjawab. Pesan perdamaian itu diaplikasikan dengan bersama anggota korpri melakukan barisan melingkar dengan posisi orang asli Papua berada di tengah lingkaran dengan memegang Bendera Merah Putih, sambil bergandengan tangan, lalu dikelilingi oleh pendatang dengan memegang bahu dari belakang orang asli Papua sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya.

OPM dan beberapa afiliasi organisasinya adalah sebagai kelompok pengacau keamanan di Papua, seperti yang kita ketahui terus ” begerilya” diluar negeri mencari dukungan Internasional untuk meminta PBB agar melaksanakan jejak pendapat di Papua. Berbagai berita hoaxs dan iming-iming kepada masyarakat akan harapan bahwa Papua akan bisa Merdeka suatu hari kelak. Masyarakat jangan termakan oleh propaganda dan berita hoaxs itu, tapi marilah kita fokus membangun daerah serta meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuan kita.

Integrasi Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sah dan final. Yang menjadi concern bersama saat ini adalah bagaimana kita sebagai anak bangsa berjuang bersama untuk membawa Papua ke arah yang lebih maju dan sejahtera. Karenanya, tulisan ini mengupas aspek sejarah dari peristiwa 1 Mei yang merupakan hari integrasi Papua ke pangkuan NKRI dan masa depan Papua dalam bingkai NKRI.

Upaya penanganan separatisme di Indonesia termasuk di Papua oleh pemerintah secara komprehensif masih terus dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan, namun demikian, sebagian kecil  masyarakat  Papua masih ada yang mendukung kelompok perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dukungan ini utamanya lahir dikelompok masyarakat yang masih sulit terjangkau pembangunan atau belum maksimal merasakan hasil pembangunan karena faktor geografis yang sulit di Papua. Sehingga secara umum gerakan ini dapat ditemui di daerah pedalaman atau daerah pegunungan. Masih adanya kelompok yang menuntut Papua merdeka sebagai harga mati sebagai bentuk pemaksaan kehendak. Upaya kelompok tersebut menolak melakukan dialog dengan pemerintah dan hanya menginginkan Papua merdeka.

Mahasiswa dan Tokoh Masyarakat Merauke Pembenci OPM melakukan PEMBAKARAN BENDERA BINTANG KEJORA di tugu PEPERA Merauke

Penolakan terhadap organisasi separatis kembali terjadi di Tugu Pepera jln raya mandala, Distrik Merauke, Kab Merauke. Massa yang mengatasnamakan diri MASYARAKAT ANTI ORGANISASI KNPB (KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT) melakukan demo (28/5) dengan membawa massa sekitar 100 orang.  Pada sekitar jam 0900 WIT massa dengan korlap Dariuz Gebse yaitu tokoh masyarakat Marind dan mahasiswa terlihat berkumpul  di sekitar Tugu Pepera, setelah para pengikut demo sudah banyak maka segera dimulai ORASI oleh Korlap Dariuz Gebse dengan teriakan teriakan anti OPM, anti KNPB saling saut sautan diantara para para pendemo. Suara pekik teriakan agak surut kemudian dilanjutkan pembacaan pernyataan oleh Carlos Kambat Mahasiswa asal universitas Musamus humas demo.

Pembacaan tuntutan oleh para pendemo

Isi tuntutan pernyataan sikap oleh Carlos Kambat  sbb :

> Mendesak aparat kepolisian untuk melakukan tindakan tegas kepada kelompok – kelompok kecil seperti KNPB, PRD, dan ULMWP serta memproses hukum orang – orang yang menggunakan simbol – simbol yang dilarang negara sesuai dengan PP No 77 tahun 2007.

> Meminta kepada TNI/Polri untuk menjaga dan melindungi masyarakat Papua lainnya dari aksi – aksi anarkis kegiatan unjuk rasa.

> Meminta untuk menghentikan pembohongan publik yang mengatasnamakan rakyat Papua yang dilakukan oleh kelompok ULMWP karena mereka adalah NGO Asing yang berjuang untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu bukan sebagai representasi rakyat Papua.

> Bahwa kelompok KNPB selalu membuat masalah di tanah Papua kami rakyat Papua tidak ingin terlibat dalam isu kebohongan dan terjebak dalam kelompok tersebut KNPB adalah teror bagi kemajuan masyarakat Papua.

> Masyarakat Papua agar tidak terprovokasi dengan isu – isu kemerdekaan Papua yang disampaikan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab sebab sampai saat ini Papua tetap berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

> Masyarakat menolak adanya kelompok – kelompok luar seperti kelompok KNPB yang selama ini sudah meresahkan masyarakat yang kami ingin adalah ketenangan dan kedamaian serta pembangunan sampai ke kampung – kampung.

> Masyarakat Papua menolak dan akan melawan upaya apapun yang mengancam kedaulatan NKRI.

> Kami rakyat Papua mendukung tindakan tegas yang dilakukan oleh aparat TNI/Polri terhadap aksi – aksi anarkis yang sebar kebencian yang dilakukan oleh pihak manapun.

Disamping membacakan pernyataan sikap pendemo juga membentangkan sepanduk yang bertuliskan sebagai berikut :

>Bukannya membangun Papua tapi KNPB ko hanya ajari kami merusak tanah Papua.

>Mahasiswa hanya ingin belajar jangan bawa – bawa nama kami untuk kepentingan KNPB.

>Bubarkan KNPB ko hanya pemecah persatuan saja pembodohan generasi Papua.

 

Secara historis, transfer wilayah Papua dari Belanda ke United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) PBB telah dilakukan pada 1 Oktober 1962, sesuai mandat Perjanjian New York. Adalah wakil Gubernur Jenderal Belanda, H. Veldkamp, telah menyerahkan Papua kepada UNTEA.

Semenjak hari itu, UNTEA PBB dibawah pimpinan Jose Rolz Bennett, diplomat Guatemala, mulai bekerja di Papua. Bendera PBB telah berkibar berdampingan dengan bendera Belanda di tanah Papua. Sepanjang sejarah, untuk pertama kali tercatat PBB berkuasa pada satu wilayah pemerintahan daerah. Bennet telah bekerja dengan cepat untuk mengisi kekosongan pegawai.

Bagi Indonesia, hanya bagian pertama Perjanjian New York yang dianggap memuaskan. Bagian lainnya adalah kompromi untuk menghindari pertumpahan darah. Sesuai kesepakatan kedua negara Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) akan dilaksanakan 6 tahun setelah penyerahan kontrol wilayah Papua ke Indonesia.

Tugas Sekjen PBB adalah “to assist, advise and participate” dalam perjanjian. Bagi Indonesia, Perjanjian tersebut telah memberikan pilihan bagi metode dan prosedur bagi implementasi aksi PEPERA untuk ditentukan oleh pemerintah Indonesia. Ini yang sebagian pihak pro Nasionalisme Papua dan pihak luar (termasuk sebagian skolar) mengabaikan aspek bilateral dari perjanjian tersebut, sehingga dipandang pelaksanaan Pepera tidak sesuai Perjanjian. Sebaliknya sebagian pro nasionalisme Papua menilai peralihan kekuasaan Belanda atas Papua ke UNTEA PBB, secara tidak langsung telah membuat Indonesia secara de facto mengontol Papua.

Menjelang transfer kekuasaan dari UNTEA ke Indonesia pada 1 Mei 1963, pasukan PBB telah berangsur-angsur meninggalkan wilayah Papua (bagi pro nasionalisme Papua, narasi yang berkembang: pasukan PBB diusir Sukarno). Pada 31 Desember 1962, bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera Merah Putih dan selanjutnya dikibarkan berdampingan dengan bendera PBB. Bennet telah diganti dengan Djalal Abdoh dari Iran. Abdoh kemudian menyerahkan kekuasaan administratif UNTEA kepada Sudjarwo Tjondronegoro, Kepala Perwakilan Indonesia di Papua. Dalam sebuah acara seremonial, Sekjen PBB, Cakravathi Narashimhan, berpidato di hadapan para diplomat Indonesia dan Papua untuk menunjukkan tanggung jawab mereka terkait sebuah kegiatan hak penentuan sendiri. Pihak pro nasionalisme Papua menilai pidato-pidato dari orang Indonesia tidak menyebutkan hal tersebut.

Elias (Elizar) Bonay dari partai Partai Nasional (PARNA) telah dipilih sebagai Gubernur Pertama di Papua. Malam itu, Narasimhan dan seratusan personel PBB telah meninggalkan Papua. Pada 1 Mei 1963, Sukarno dalam pidato presidennya menekankan bahwa Papua tidak dibawa ke Indonesia tetapi kembali ke pangkuan Indonesia sebagai satu kelanjutan revolusi.

Tiga hari setelahnya, pada 4 Mei 1963, Sukarno mengunjungi Papua dan berpidato di hadapan ribuan orang Papua di Jayapura. Sukarno dengan penuh semangat menyampaikan pidato yang bergelora bahwa, “Irian Barat sejak 17 Agustus 1945 sudah masuk dalam wilayah Republik Indonesia. Orang kadang-kadang berkata, memasukan Irian Barat ke dalam wilayah Ibu Pertiwi. Salah! Tidak! Irian Barat sejak daripada dulu sudah masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia…” (Subandrio 2001, hal. 14).

Sekembalinya ke Jakarta, dinyatakan bahwa Sukarno melarang semua partai politik Papua dan melarang aktivitas politik, sesuatu yang bertentangan dengan New York Agreement. Pada 18 Agustus 1963, Sukarno telah mendedikasikan patung pembebasan Irian Barat di Jakarta.

Di era Otonomi khusus, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengambil beberapa upaya untuk memajukan pembangunan Papua sebagai cara untuk membawa perdamaian (peace through development). SBY membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) untuk mendorong pembangunan di wilayah tersebut. Presiden Joko Widodo  membawa angin harapan untuk dialog nasional penentuan nasib sendiri Papua. Pada Desember 2014, dia berjanji untuk mengunjungi Papua tiga kali setahun, dan dia juga berjanji akan menggunakan dialog untuk menyelesaikan konflik Papua. Sampai saat ini, Jokowi telah mengunjungi Papua sebanyak sepuluh kali. Banyak orang di Indonesia dan Papua telah menyaksikan kemajuan nyata dalam infrastruktur, seperti pembangunan jalan, pasar, jembatan antara lain, yang memang telah dibangun selama masa jabatan Presiden Jokowi.

MERAJUT PAPUA DALAM BINGKAI NKRI DI MERAUKE

Guna menciptakan generasi yang cinta akan NKRI, polres Merauke menggelar acara sosialisasi peningkatan wawasan kebangsaan kepada pelajar dan guru se- kota Merauke. Giat Sosialisasi peningkatan wawasan kebangsaan di pimpin langsung oleh Kasat Binmas Polres Merauke AKP Suryadi acara di gelar di Gedung Belafiesta, Merauke

“Dengan digelarnya sosialisasi wawasan kebangsaan, merupakan momentum untuk terus memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa, bagi generasi pelajar sebagai tulang punggung bangsa dan Negara, terlebih khusus untuk daerah Merauke dimasa kini dan akan datang,”  (Akp Suryadi )

“ Saya berharap kita semua yang hadir disini dapat menjadi motor penggerak dalam wawasan kebangsaan ditengah-tengah masyarakat, serta berperan menyatukan visi dan misi wawasan kebangsaan sesuai dengan yang diharapkan,” imbuh nya. Sosialisasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan para pemuda, pelajar dan mahasiswa agar lebih memiliki nilai-nilai kebangsaan yang kokoh. Generasi muda harus terus meningkatkan semangat nasionalisme dan mengembangkan pemberdayaan terhadap nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat,” (Akp Suryadi )

Ribuan masyarakat Merauke padati halaman Kantor Bupati Merauke Papua jalan Brawijaya Merauke Papua melaksanakan kegiatan Delaraksi Cinta Damai di suarakan hingga ke Sabang demi Keutuhan NKRI. Senin, (16/9/2019) Pukul. 14.00 s/d 17.30 Wit.

Kegiatan di awali dengan pawai budaya berbagai etnis seluruh Nusantara se Indonesia, dan pawai dari tingkat SD,SMP, SMU, Perguruan tinggi dan kirap membawa bendera Merah Putih sepanjang 74 Meter oleh STIA KD Merauke.

Pembacaan Doa dari 5 tokoh agama untuk Pelaksanaan Deklarasi cinta Damai di Merauke Papua, menyanyikan lagu Indonesia raya, dilanjutkan pembacaan oleh Ketua Etnis Nusantara  dan penandatangani Deklarasi Cinta Damai.

Adapun Isi Deklarasi Kesepakatan Bersama Pemerintah dan Etnis Nusantara sebagai berikut Pertama Kami warga Negara Republik Indonesia di Tanah Malind dengan beraneka suku, Bahasa dan adat istiadat bersepakat menjaga Persatuan dan kesatuan di Tanah Papua, Kedua Hidup berdampingan rukundamai dengan penuh kasih dalam bingkai Izakod bekaiIzakod Kai, Ketiga Sepakat tidak terpengaruh oleh Isu-isu yang tidak benar dan menolak Rasis dan Hoax, dan Keempat Meminta pemerintah Propinsi dan pemerintah Kabupaten /kota diseluruh Indonesia untuk memberi perlindungan dan kenyamanan kepada warga Papua yang berdomisili atau sedang studi di daerah masing-masing.

Dalam pidato saya, saya menekankan bahwa Dari Negeri ini pencetus Istana Damai, Istana cinta kasih dan istana persaudaraan dan bhineka tunggal ika NKRI, Kami semua ingin semua Etnis Nusantara jangan takut tentang keamanan, saling menghargai, saling menghormati dan saling mengayomi dan melayani, Tugas kita masih banyak, Pemerintah RI telah membangun tanah papua dengan sangat luar biasa terima kasih atas namek Jokowi, terima kasih kepada TNI dan Polri sehingga tetap aman dan kondusif sesuai Tribrata dan Sapta Marga.

Sambutan Drs. Johanes Gluba Gebze mengharapkan

“ Kamu semua adalah orang-orang hebat yang dirahmati Allah untuk Negeri ini ditanah kedamaian, Hati yang kaya menghormati perbedaan, Kita tidak butuh Presiden yang berbadan besar namun kita butuh Presiden yang memiliki kasih sayang yang besar, kami dengan setia mengibarkan semangat persatuan dan kesatuan dari Tempat ini, kita kirim matahari terbit dari Merauke hingga ke sabang,”ungkapnya.

Staf Ahli Kepresidenan Dr. Ali Mochtar Ngabalin, M. Si mengatakan Hari ini sebagai tonggak sejarah istana damai cinta kasih dari Merauke Papua.

“Kita usul ke Bapak Presiden kegiatan ini dilaksanakan secara berjenjang hingga ke sabang, Kalau mau mengukur Indonesia tidak usah jalan jauh-jauh, datang saja ke Merauke, kalau mau lihat Republik Indonesia ukur Kedamaian dari Merauke, Tuhan Memberkati Merauke memegang prestasi tetap aman dan damai, mari kita jaga negeri tetap aman dan damai, karena kita datang dengan menyentuh masyarakat dengan cinta, ungkapnya. Kegiatan Deklarasi cinta damai di Merauke dapat berjalan dengan aman dan tertib,” ( Staf Ahli Kepresidenan Dr. Ali Mochtar Ngabalin, M. Si)

Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah ada alternatif lain yang dapat dilakukan Pemerintah untuk menyelesaikan masalah di Papua, selain kebijakan Otonomi khusus? Jika dialog damai yang dipilih, sampai batas mana materi dialog itu dapat dikompromikan? Saya pikir kebijakan otonomi khusus Papua merupakan kebijakan terbaik agar masyarakat Papua dapat keluar dari kemiskinan dan keterisoliran, dengan catatan gerakan separatis OPM tidak mengganggu jalannya pembangunan. Sementara kalau gerakan separatis OPM ingin dialog damai tetapi menginginkan keluar dari bingkai NKRI, pastinya pemerintah tidak akan setuju.

Yang terus diperhatikan pemerintah saat ini antara lain menciptakan rasa nasionalisme bagi warga Papua. Orang Papua sendiri sering terjadi konflik beda suku, jadi seharusnya mereka mendamaikan diri sendiri dahulu. Intinya kita cari jalan damai dengan otonomi khusus, sebenarnya rakyat Papua bisa menentukan nasib sendiri, tetapi masih dalam lingkup NKRI. Kalau ada anggapan Papua dijajah oleh Indonesia, tidak akan mungkin putra-putri daerah Papua bisa mengenyam pendidikan sekolah dan kuliah di Yogyakarta serta tempat lainnya. Salah satu indikator kesejahteraan atau taraf kualitas hidup di Papua adalah pendidikan, untuk itulah kualitas pendidikan di Papua juga terus diperhatikan oleh pemerintah. Ini bukti rakyat Papua sudah merdeka dalam bingkai NKRI.

 

Diakhir tulisan ini, saya Frederikus Gebze, seorang Putra Ibu Pertiwi NKRI yang lahir dari tanah Papua, menyampaikan bahwa  DPR telah  mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara. RUU PSDN ini secara garis besar mengatur tentang bela negara. Dengan pengesahan RUU PSDN program bela negara telah memiliki payung hukum, saya mengusulkan kepada Presiden R.I Bp. Ir. H Joko Widodo, agar Program Bela Negara secara besar-besaran dan masif  dapat diselenggarakan di seluruh Kabupaten di Papua secepatnya, karena kebutuhannya memang sangat mendesak sekali. Dewan Ketahanan Nasional dan atau Kementerian Pertahanan R.I, saya sangat berharap bisa meresponnya dengan baik, demi menjaga Indetitas diri anak Papua sebagai putra-putri Ibu Pertiwi sekaligus MERAJUT PAPUA DALAM BINGKAI NKRI. ( Report By: Adrian Indra )

Table of Contents

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap