MAX OHEE ( Ketua Dewan Pembina PACE ) : ” Jokowi, Prinsip Kebenaran dan Pembangunan Indonesia 2019-2024 “

MAX OHEE ( Ketua Dewan Pembina PACE ) : ” Jokowi, Prinsip Kebenaran dan Pembangunan Indonesia 2019-2024 “

MAX ABNER OHEE ( Ketua Dewan Pembina PACE ) : ” Jokowi, Prinsip Kebenaran dan Pembangunan Indonesia 2019-2024 “

 

Ketua Dewan Pembina PACE ( Port Numbay Crisis Centre ) mengatakan, setelah berakhirnya Pilpres 2019, banyak pelajaran yang bisa dipetik untuk dapat dijadikan pembelajaran yang penting bagi generasi muda dan politikus khususnya di Port Numbay, Papua.

PACE sebagai Organisasi masyarakat Intelektual Port Numbay mencoba mengkaji secara umum akan beberapa Strategi yang diterapkan oleh kedua calon Presiden yang bertarung di Pilpres 2019 tersebut.

Persidangan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) selama 14-21 Juni 2019 memberikan kita banyak sekali pembelajaran tentang sesuatu apa yang dinamakan dengan ” Kebenaran “. Sidang Mahkamah Konstitusi ini adalah puncak dari pertarungan strategi politik “Hoaks/Fitnah/Black Campaign” melawan strategi politik “Kebenaran dan Apa Adanya”.

Didalam Teori korespondensi [Correspondence Theory of Truth], yang kadang kala disebut The accordance Theory of Truth. Menurut teori ini dinyatakan bahwa, kebenaran atau keadaan benar itu berupa kesesuaian [correspondence] antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan dengan apa yang sungguh-sungguh terjadi merupakan kenyataan atau faktanya.

“A proposition (or meaning) is true if there is a fact to which it corresponds, if it expresses what is the case”

[Suatu proposisi atau pengertian adalah benar jika terdapat suatu fakta yang selaras dengan kenyataannya, atau jika ia menyatakan apa adanya].

Diseluruh dunia Lembaga Pengadilan adalah lembaga remi yang bisa menyimpulkan dimana letaknya suatu kebenaran itu dan para Hakim yang telah disumpah sesuai dengan Agamanya masing-masing adalah yang menentukan yang mana kebenaran yang hakiki dan yang mana yang bukan.

Saya dalam tulisan ini ingin sedikit memaparkan bahwa typikal dari seorang Presiden Jokowi bukan typikal seorang yang licik atau menghalalkan segala cara untuk menang dalam Pilpres 2019 ini. Presiden Jokowi sangat memahami sekali bahwa kebenaran itu adalah diatas segala-galanya dan setiap kecurangan bagaimanapun juga pintar menyimpannya, suatu saat pasti akan terbongkar.

Ada tugas berat dari Pemerintahan Jkw-MA kedepannya dalam upaya merekonsiliasi bangsa ini kedepannya, karena 40% lebih masyarakat Indonesia ada yang benar-benar terpengaruh oleh Proponda firnah dan hoaks menjelang Pilpres 2019 ini.

Dikutip dari detiknews.com, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens berpendapat perang propaganda pada pilpres dimulai lewat hoax. Menurutnya, peserta pemilu telah mengadopsi perang propaganda Rusia.

“Suburnya hoaks dan dahsyatnya narasi kebencian yang berbalut politik identitas sejak 2016 menandakan bahwa propaganda Rusia telah diadopsi dalam politik elektoral di Indonesia. Ada kelompok yang bernafsu meraih kekuasaan dengan menghalalkan segala cara,” ungkap Boni.

“Model politik berbasis kebohongan yang diterapkan dalam konteks perang diterapkan dalam konteks pemilu, ini adalah ancaman serius terhadap ketahanan demokrasi dan peradaban,” lanjut dia.

Propaganda ala Rusia atau dikenal dengan Firehose of Falsehood dinilai tidak pas digunakan sebagai strategi kampanye pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019. Alasannya, masyarakat kian cerdas memfilter mana informasi berbasis fakta dan kebohongan.

Pengamat Komunikasi dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, mengakui bahwa pabrikasi fitnah, hoax yang dilakukan secara massif akan mempengaruhi masyarakat. Tetapi jika informasi-informasi hoax itu terus terbantahkan, maka publik tidak akan percaya lagi dengan semburan fitnah yang dilancarkan.

“(Informasi hoaks) itu memang akan tertinggal di peta kognisi khalayak dan bisa jadi menimbulkan disonansi kognitif. Ini perlu counter berbasis fakta dan data,” kata Emrus, Jumat (8/2/2019).

 

Emrus menjelaskan, secara pragmatis dalam politik apa pun bisa dilakukan termasuk melakukan semburan kebohongan. Tetapi dalam konteks komunikasi, kata dia, ada dua hal yang bisa dilakukan untuk mengembalikan persepsi publik soal kebohongan-kebohongan yang terus dilancarkan.

“Counter berbasis fakta dan pasangan yang menjadi korban semburan fitnah (petahana) harus terus menjadi leading sector dalam memproduksi isu-isu positif,” ujarnya. Isu-isu positif yang menjadi antitesis semburan fitnah itu juga, kata Emrus, harus diamplifikasi melalui media massa dan media sosial.

“Ini untuk menguatkan kembali keyakinan masyarakat yang otaknya sudah teracuni hoax dan kebohongan itu,” sambung dia.

Istilah Propaganda Rusia menjadi polemik seturut pernyataan calon presiden nomor urut 1, Joko Widodo di Surabaya belum lama ini, bahwa ada tim sukses yang menggunakan strategi teknik propaganda firehose of falsehood.

Firehouse of Falsehood merupakan teknik propaganda yang memiliki ciri khas melakukan kebohongan-kebohongan nyata (obvius lies) guna membangun ketakutan publik. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan posisi politik sekaligus menjatuhkan posisi politik lawannya dan dilakukan secara terus menerus.

Istilah Propaganda Rusia ini populer setelah RAND Corporation menerbitkan artikel berjudul The Russian “Firehouse of Falsehood” yang ditulis Christopher Paul dan Miriam Matthews.

“Artinya istilah itu sudah mulai populer sejak tiga tahun yang lalu. Murni istilah dan referensi akademik,” kata Juru bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily.

Presiden Joko Widodod mulai tahun 2019 Indonesia akan mulai mengembangkan sumber daya manusia secara besar-besaran. Namun sebelumnya harus juga difikirkan bagaimana carnya untuk membersihkan kembali faham-faham radikal dan yang terkenal propaganda firnah dan hoaks ini bisa dinetralkan kembali.

Karena jika tidak dinetralkan, kondisi seperti itu akan menjadi BOM WAKTU bagi Indonesia dan bibit konflik perpecahan sangat mungkin bisa terjadi. Inilah yang salah sebut sebagai suatu dosa pemimpim dalam hal mencuci otak rakyat Indonesia dengan cara dan strategi yang tidak benar.

Kembali ……..semua sudah terbuka dan jelas…bahwa firnah dan hoaks itu, tetaplah sebuah fitnah yang tidak bisa akan menjadi suatu kebenaran. Membangun bangsa yang besar ini tidak bisa berdasarkan suatu yang hal yang tidak ada kebenaran hakikinya.

( Max Abner Ohee, S.IP / Ketua Dewan Pembina Port Numbay Crisis Centre  )

Hasil gambar untuk PACE

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via