Max Abner Ohee : ” Banyak Masyarakat Papua Yang Memahami Sejarah Papua Cuma Sepotong- Sepotong “

Max Abner Ohee : ” Banyak Masyarakat Papua Yang Memahami Sejarah Papua Cuma Sepotong- Sepotong “

Max Abner Ohee : ” Banyak Masyarakat Papua Yang Memahami Sejarah Papua Cuma Sepotong- Sepotong “

( BAGIAN I )

Max Abner Ohee, S.IP ( Ketum Satgas Pemuda Adat Papua ) sangat menyayangkan bahwa masih banyak generasi muda Papua yang memahami sejarah bergabungnya Papua bersama Indonesia, juga tentang sejarah PEPERA hanya sepotong-sepotong, bahkan ada yang diputar balikan dengan suatu cerita-cerita yang tidak logis. Masyarakat Papua sudah sejak lama menjadi korban PERANG MINDSET dan PROPOGANDA NEGATIF yang banyak memutar balikan kisah sejarah yang sebenarnya.

Max Abner Ohee, adalah seorang Putera kandung Ramses Ohee seorang pejuang Papua dan pelaku sejarah Pepera yang masih hidup saat ini. Jadi dengan demikian, Max Abner Ohee sangat mengerti tentang sejarah mana yang benar dan lengkap itu. Oleh karena itu Max ingin menceritakan kejadian yang sebenarnya sekaligus ingin meluruskan beberapa pemahaman yang keliru yang saat ini ada di fikiran masyarakat Papua.

Max Abner Ohee menyatakan bahwa pada saat ini dirinya bersama Bp. Ramses Ohee, dan dibantu oleh team Editing Senior, Adrian Indra sedang suatu BUKU SEJARAH PUTIH PAPUA Tentang Catatan Sejarah Bergabungnya Papua Bersama NKRI. Dalam buku tersebut akan dipaparakan secara utuh bagaimana kejadi dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1969. Max berharap dengan adanya BUKU SEJARAH PUTIH PAPUA tersebut bisa mengurangi kesalahfahaman tentang sejarah bergabungnya Papua dalam Negara Indonesia. Karena jika kesalahfahaman tentang sejarah bergabungnya Papua bersama NKRI bisa dihilangkan, akan dapat menimbulkan rasa cinta tanah air Indonesia dan Ideologi Pancasila serta kehidupan yang berbhineka Tunggak Ika.

1. TIDAK BENAR BAHWA PAPUA ITU DIJAJAH OLEH INDONESIA.

Para pejuang Indonesia membebaskan Negara Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda meliputi daerah dari Sabang sampai Merauke. Permasalahannya kenapa Papua baru bisa bergabung dengan NKRI pada tahun 1969, adalah karena ulah licik dari Belanda yang tidak rela sepenuhnya Indonesia Merdeka dari jajahannya. Dan untuk merebut Papua dari cengkraman Belanda ini, juga melalui perjuangan bersenjata dan bahkan hampir menimbulkan perang baru antara Indonesia Belanda. Indonesia yang dibantu oleh Uni Sovyet sudah siap untuk perang kembali jika Belanda tidak mau menyerahkan Papua dalam pangkuan Ibu Pertiwi.

Hasil gambar untuk Belanda menjajah Papua

Pasca dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan negara Indonesia oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, Belanda belum mau mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia itu baik secara de facto maupun de jure. Empat tahun berselang, pengakuan sekaligus penyerahan kedaulatan (soevereiniteitsoverdracht) Belanda atas kemerdekaan Bangsa Indonesia sebagai sebuah entitas negara yang bedaulat secara resmi dilakukan pada 27 Desember 1949, di Istana Dam, Amsterdam, Belanda.

Namun pengakuan dan penyerahan kedaulatan tersebut masih menyisakan permasalahan. Belanda belum mau melepaskan Hollandia (nama Papua Barat periode 1910-1962) sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia. Belanda pada saat itu berdalih bahwa pulau beserta suku-suku yang mendiami Hollandia memiliki kebudayaan tersendiri yang berbeda dengan bekas wilayah Hindia-Belanda lainnya.

Tak tinggal diam, Presiden Soekarno pun kemudian merancang misi untuk membebaskan tanah ‘Mutiara Hitam’ Irian Barat (akronim yang diberikan Frans Kaisiepo, yakni Ikut Republik Indonesia Anti Nederland/IRIAN) itu dari tangan Belanda. Strategi pertama yang dilakukan adalah melalui jalur diplomasi dan bila tak menuai keseuksesan, maka terpaksa strategi kedua yang harus ditempuh, yakni dengan jalur konfrontasi. Langkah awal pembebasan Irian Barat dilakukan Soekarno dengan melakukan perundingan bilateral secara langsung dengan Belanda pada tahun 1950. Namun sayang, cara ini tidak menuai keberhasilan.

Bahkan secara sepihak, pada tahun 1952 Belanda memasukkan Irian Barat ke dalam wilayahnya. Kemudian Soekarno membawa permasalahan Irian Barat ini ke forum PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) untuk mendapat dukungan Majelis Umum PBB pada tahun 1954. Sayangnya upaya diplomasi di forum PBB ini juga tidak menuai hasil yang diharapkan. Akhirnya, langkah konfrontasi dengan Belanda pun terpaksa dilakukan di samping tetap melanjutkan langkah diplomasi di forum sidang Majelis Umum PBB demi membebaskan Irian Barat agar kembali kepangkuan Ibu Pertiwi.

Kecerdikan Soekarno Manfaatkan Soviet dan Amerika

Pada tahun 1956 Presiden Soekarno melakukan kunjungan Ke Moskow menemui pimpinan Uni Sovyet, Nikita Khrushchev untuk membicarakan permasalahan Irian Barat dan meminta dukungan negara pimpinan Blok Timur ini. Tanpa memakan waktu yang lama, Nikita Khrushchev pun menyatakan untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam meraih cita-citanya untuk membebaskan Irian Barat. Pada 18 November 1957 dilangsungkan rapat umum untuk membahas masalah pembebasan Irian Barat. Sebagai langkah awal konfrontasi, pada 5 Desember 1957 seluruh film berbahasa Belanda dilarang tayang di Indonesia.

Tak hanya itu, pesawat-pesawat Belanda juga dilarang terbang dan mendarat di seluruh wilayah Indonesia. Di tahun berikutnya, pada 19 Februari dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat. di akhir tahun ini, tepatnya pada 5 Desember 1958 dilakukan penghentian terhadap seluruh kegiatan Kosuler Belanda di Indonesia. Selama periode 1958 hingga 1959 dilakukan nasionalisasi sekitar 700 perusahaan Belanda di Indonesia. Pada 17 Agustus 1960 Indonesia melakukan pemutusan hunungan diplomatik dengan Belanda. Pada Desember 1960, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Abdul Harris Nasution mengirimkan misi ke Uni Sovyet untuk mengakuisisi persenjataan dan perlengkapan perang lainnya.

Hasil gambar untuk pesawat pengebom Tupolev Tu-16 yang dikirim Soviet

Sebagai dukungan nyata, Moskow pun mengirimkan berbagai persenjataan kepada militer Indonesia. Mulai tahun 1950-an hingga akhir masa kepemimpinan Sukarno pada 1966, seperti disebutkan RBTH Indonesia, Uni Sovyet tercatat memasok satu kapal penjelajah, 14 kapal perusak, delapan kapal patroli antikapal selam, 20 kapal rudal serta beberapa kapal torpedo bermotor dan kapal meriam untuk Indonesia. Tak hanya itu, Moskow juga memasok berbagai kendaraan lapis baja dan amfibi; helikopter; serta pesawat pengebom Tupolev Tu-16 yang dilengkapi dengan misil antikapal AS-1 Kennel/KS-1 Kome untuk mengantisipasi serangan kapal induk HNLMS Karel Doorman milik Belanda.

Hasil gambar untuk 14 kapal perusak yang dikirim Soviet

Dengan adanya dukungan persenjataan yang sangat modern pada saat itu dari Moskow, Indonesia pun memantapkan kebijakan konfrontasinya melawan Belanda pada tahun 1960. Situasi pun semakin memanas. Serangkaian kebijakan-kebijakan Indonesia terhadap Belanda memicu ditingkatkannya kekuatan militer Belanda dengan mengirim kapal induk HNLMS Karel Doorman ke perairan Irian Barat. Pada sidang Majelis Umum PBB tahun 1961, permasalahan Irian Barat pun kembali menjadi topik pembahasan untuk ditemukan jalan keluarnya.

TRIKORA

Hasil gambar untuk trikora

Sebagai pengejawantahan dari Trikora, pada 11 Januari 1962 dibentuk Komando Operasi yang diberinama Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makassar. Komando yang dipimpin oleh Mayjen Soeharto ini berada langsung di bawah ABRI. Komando tersebut merancang Operasi Militer membebaskan Irian Barat yang dikenal dengan nama Operasi Jaya Wijaya. Operasi militer itu terdiri dari tiga tahap, yakni penyusupan atau infiltrasi, serangan besar-besaran atau eksploitasi, dan penegakan kekuasaan Republik Indonesia atau konsolidasi. Pada tahap infiltrasi dilakukan sampai dengan akhir tahun 1962 dengan melakukan serangan berupa operasi pendaratan di Irian Barat baik dari laut maupun dengan melakukan penerjunan statik yang menjadikan wilayah Fak-fak, Kaimana, Sorong, Teminabuan dan Merauke sebagai target operasi.

Hasil gambar untuk pertempuran arafuru

Pada 15 Januari 1962 terjadi pertempuran sengit di laut Arafuru antara Angkatan Laut Indonesia dengan militer Belanda. Tiga KRI yang berlayar di laut itu, KRI Matjan Tutul (650), KRI Matjan Kumbang (653) dan KRI Harimau (654) yang sedang melakukan patroli dihajar oleh dua kapal perusak serta pesawat jenis Neptune dan Frely Belanda. Untuk menyelamatkan dua kapal lainnya, Komodor Yos Sudarso sebagai pimpinan armada-armada kapal tersebut melakukan manuver untuk mengalihkan perhatian musuh agar hanya memusatkan perhatian mereka hanya pada KRI Matjan Tutul, kapal tempat ia berada. Benar saja, KRI Matjan Kumbang dan KRI Harimau berhasil selamat, namun KRI Matjan Tutul tenggelam bersama Komodor Yos Sudarso dan awak lainnya. Sejak insiden tersebut, operasi pembebasan Irian Barat semakin berkobar. Selama masa puncak konfrontasi, Subandrio yang fasih berbahasa Rusia dan saat itu menjabat menteri luar negeri terbang menuju Moskow untuk meminta dukungan Soviet.

Amerika Serikat memiliki peran dalam terlaksananya kesepakatan tersebut dengan menekan Belanda untuk menyetujui kesepakatan itu untuk menghindari dampak konfrontasi yang lebih jauh, yakni berhadapannya AS dengan Sovyet. Sisi lainnya adalah, AS tidak ingin terlihat mendukung penjajahan yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia. Kesepakatan tersebut menyebutkan bahwa Irian Barat untuk sementara waktu diserahkan pada PBB melalui otoritasnya, UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) dan akan diadakan referendum (Penentuan Pendapat Rakyat/Pepera) di Irian Barat pada tahun 1969.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, proses pengembalian Irian Barat ke pemerintah RI ditempuh melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Periode 1 Oktober -31 Desember 1962 menjadi masa pemerintahan UNTEA bersama Kerajaan Belanda;

2. Periode 1 Januari 1963- 1 Mei 1963 merupakan masa pemerintahan UNTEA bersama pemerintah RI;

3. dan terhitung mulai 1 Mei 1963, wilayah Irian Barat sepenuhnya berada di bawah kekuasaan NKRI. Sementara pada tahun 1969, hasil dari diselenggarakan act of free choice atau Pepera, mayoritas rakyat Irian Barat menyatakan tetap berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hasil gambar untuk pepera papua

KISAH DAN TAHAP-TAHAP PENENTUAN PENDAPAT RAKYAT (PEPERA) 1969 DI PAPUA

Hasil gambar untuk pepera papua

Tahun 1950-an,  asal mula keterlibatan PBB di Papua  dimulai dengan pembentukan Komisi PBB untuk Indonesia pada 1949. Ini membentuk ‘Konferensi Meja Bundar’ di Den Haag, yang menghasilkan kesepakatan untuk mengalihkan kedaulatan Hindia Belanda dari Belanda ke federasi Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Sukarno. Itu adalah akhir dari perjuangan empat tahun pahit untuk kemerdekaan oleh Indonesia. Selama negosiasi, Belanda bersikeras mempertahankan kedaulatan Papua Barat, posisi yang dikutuk oleh Indonesia sebagai kelanjutan dari kolonialisme Belanda dan “anakronisme yang bermasalah. ”

Akhirnya disepakati bahwa negosiasi lebih lanjut akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini dalam waktu satu tahun. Kesediaan awal oleh Belanda untuk mempertimbangkan klaim Indonesia,  berhenti dengan pembentukan kesatuan Republik Indonesia pada bulan Agustus 1950. Pada pembicaraan dengan Jakarta empat bulan kemudian, Belanda tidak siap untuk menyerahkan orang Papua ke rezim Jawa yang terpusat. Keputusan ini disambut oleh kekuatan Barat lainnya, khususnya Australia. Pada tahun 1950 Percy Spender, Menteri Luar Negeri Canberra, membuat Jelas bahwa kontrol Indonesia atas Papua Barat akan menjadi langkah yang tidak disukai. Dia memperkirakan bahwa mereka akan membuat “tetangga yang bermusuhan dan agresif” dan mengancam Papua Nugini Australia. Dia juga menganggap setiap ekspansi Asia ke Papua sebagai bantuan untuk penyebaran komunisme di pulau itu.3 Inggris juga menyukai penahanan Belanda atas wilayah tersebut karena alasan strategis, karena “transfernya ke Pemerintah Indonesia dapat digunakan sebagai preseden untuk klaim berikutnya untuk wilayah Inggris di Kalimantan. ”4 Antara 1954 dan 1957, Indonesia mengajukan empat rancangan resolusi tentang masalah ini kepada Majelis Umum PBB, tetapi tidak ada yang diadopsi.

Hasil gambar untuk Percy Spender

Secara pribadi, beberapa pejabat Belanda dipersiapkan pada tahun 1955 untuk mempertimbangkan proposal oleh Sekretaris Jenderal untuk menempatkan Papua Barat di bawah perwalian yang disepakati secara internasional. Ini dilihat sebagai solusi yang akan menghindari transfer wilayah ke Indonesia. Akan tetapi, pada saat itu, ada sedikit antusiasme untuk hal ini di antara para politisi di Den Haag. Disangkal dengan UNGA, pada akhir tahun 1957 Jakarta melancarkan kampanye melawan Belanda di Indonesia, mengusir ribuan orang dan menasionalisasi bisnis mereka.

Peristiwa-peristiwa ini menandai awal dari apa yang digambarkan Jon Reinhardt sebagai “fase ketiga dan terakhir dari perselisihan Irian Barat, suatu perpaduan yang terampil dari diplomasi dan ancaman kekuatan militer.”  Hal itu juga bertepatan dengan pecahnya pemberontakan regional terhadap pemerintah di Jakarta. , yang dieksploitasi Washington dalam upaya untuk memindahkan Indonesia ke dalam keberpihakan anti-Komunis dengan Amerika Serikat. Tujuan langsungnya adalah untuk “melenyapkan partai Komunis [P.K.I], melemahkan kekuatan tentara di Jawa, dan secara drastis memotong sayap, jika tidak sepenuhnya dihapus, Presiden Sukarno.”

Terlepas dari krisis dalam negeri, “dukungan yang berakar dalam untuk klaim nasional terhadap Irian Barat ada di seluruh Indonesia, merentang di seluruh spektrum politik.”  Orang Indonesia juga yakin sepanjang sengketa bahwa orang Papua berbagi antusiasme mereka. Catatan Harper dan Greenwood: Publisitas di Indonesia tentang dugaan pemberontakan Papua melawan penindasan Belanda tampaknya telah meyakinkan pejabat Indonesia yang bahkan cukup senior bahwa cengkeraman Belanda melemah.9Selama periode ini, Canberra masih menyukai pemerintahan Belanda di Papua.

Pada 6 November 1957, kedua negara mengeluarkan pernyataan bersama tentang pengembangan masa depan seluruh pulau. Meskipun tidak dikatakan secara eksplisit, tujuan utamanya adalah menciptakan hubungan politik antara kedua belah pihak. Namun, untuk menghindari pertikaian Jakarta, kebijakan itu harus dijalankan atas dasar kerahasiaan sepenuhnya, dan digambarkan secara publik sebagai kerja sama, bukan koordinasi.  Ini juga merupakan solusi yang disukai oleh Inggris. Di Washington saat ini, kebijakan tersebut adalah untuk “menentang, dengan langkah-langkah yang tepat, setiap upaya oleh Indonesia yang berorientasi Komunis untuk merebut Papua Nugini.”

Namun, setelah kegagalan pemberontakan regional, Barat harus menilai kembali sikapnya terhadap Sukarno, terutama mengingat keputusannya untuk mendukung kampanye diplomatiknya untuk Papua Nugini dengan pembangunan persenjataan besar-besaran yang didukung Soviet. Antara 1961 dan 1963, Jakarta menghabiskan sekitar US $ 2.000 juta untuk peralatan militer – sekitar setengah dari seluruh anggaran nasionalnya. Sebagai Duta Besar AS untuk Jakarta kemudian berkomentar: Sukarno memahami taktik Real politik.

Hasil gambar untuk kennedy

Dalam situasi ini, dengan bantuan Rusia, ia menciptakan ancaman perang yang sesungguhnya. Itu bukan gertakan. Keterlibatan Amerika dan Bergerak Menuju Pemerintahan Papua Dengan kedatangan Presiden Kennedy pada tahun 1961, sikap Washington terhadap Papua Barat mulai berubah dan, tidak seperti pendahulunya Eisenhower, Kennedy tidak menentang kemungkinan keterlibatan AS untuk menemukan penyelesaian. Meskipun demikian, masih ada lawan yang berpengaruh dari perubahan kebijakan di wilayah tersebut. Pada bulan Maret 1961, CIA mengirim memorandum kepada staf Presiden: Untuk menenangkan Sukarno tentang Irian Barat dan pertanyaan-pertanyaan lain, dan untuk bersaing dengan Blok dalam bantuan ekonomi dan militer dengan harapan sia-sia untuk mendapatkan waktu – akan, kami percaya, akhirnya menghancurkan tekad unsur-unsur konservatif untuk menentang kebijakan Sukarno dan untuk bertindak sebagai rem di jalur Indonesia kiri dan bawah.

Di wilayah itu sendiri, Belanda mempercepat upaya mereka untuk mempersiapkan wilayah untuk pemerintahan sendiri. Beberapa partai politik dibentuk dan terpisah dari satu, yang keanggotaannya hampir seluruhnya terdiri dari etnis Indonesia, mereka semua akhirnya mendukung kemerdekaan Papua. Bukti dukungan Papua untuk kemerdekaan juga dicatat dalam sebuah laporan oleh seorang pejabat Australia pada Februari 1962: “Orang-orang Papua yang saya ajak bicara di berbagai pusat sepakat dalam keyakinan mereka bahwa mereka tidak bisa mengizinkan Indonesia untuk mengambil alih.” saat yang sama, akademisi Paul Van der Veur melakukan survei kuesioner di berbagai kota dari 329 murid Papua di atas tahun kedua sekolah menengah. Responden menunjukkan tingkat kesadaran politik yang tinggi, dan hasil menunjukkan dukungan yang luar biasa untuk kemerdekaan akhirnya, dan penolakan terhadap kekuasaan Indonesia.

Hasil gambar untuk Belanda Papua

Mulai tahun 1959, dewan daerah terpilih didirikan di wilayah tersebut, sementara pada saat yang sama, kebijakan resmi adalah bahwa “Demokratisasi akan diupayakan dengan penuh semangat pada lokal dan tingkat regional, tetapi secara bersamaan badan perwakilan pusat jangka pendek akan dibentuk [Dewan Papua Barat]. ”Kemerdekaan akan dicapai pada tahun 1970. Selanjutnya, sebuah makalah kebijakan Belanda dari tahun 1960 menyatakan; “‘Papuanisasi’ dari badan administratif sekarang akan menjadi, pada tingkat yang lebih besar daripada sebelumnya, masalah tindakan sistematis dan terarah.” Sebagai target, makalah ini meramalkan “Papuanisasi negara akan meningkat dari 52% pada tahun 1960 ( hampir seluruhnya di kelas bawah) menjadi 93% pada tahun 1970. “Mengomentari pentingnya hal ini, makalah ini melanjutkan,” Sangat penting bagi Belanda untuk memastikan bahwa, begitu waktu kemerdekaan telah tiba, cukup banyak penduduk pribumi yang memenuhi syarat tersedia untuk mengambil alih bagian terbesar dari administrasi. ”

Tetapi dengan kemungkinan lebih dari setengah dari 700.000 penduduk masih tinggal di daerah-daerah terpencil di luar kendali administrasi Belanda, itu bukan tugas yang mudah. ​​Pada bulan Februari 1961, pemilihan umum dilakukan untuk Dewan New Guinea Barat dalam suasana yang dipuji New York Times sebagai, “tanpa perasaan rasial.” Sekitar dua puluh persen dari orang Papua yang diadministrasikan memilih, memilih antara sekitar 90 kandidat untuk memilih 16 anggota dewan. Selanjutnya dipilih oleh Belanda untuk daerah-daerah yang dianggap belum siap untuk pemilihan yang berarti. Ada tiga orang Belanda dan dua orang Eurasia di dewan dan sisanya adalah orang Papua.

Pada September 1961, Menteri Luar Negeri Belanda Luns mengajukan proposal kepada UNGA tentang masa depan wilayah itu. ‘Rencana Luns’ membayangkan penarikan Belanda dari wilayah itu dan penghentian kedaulatan, untuk digantikan oleh administrasi PBB dan pembentukan “komisi studi negara anggota.” Ini akan mengawasi administrasi dan mengatur plebisit untuk menentukan status akhir wilayah itu.

Beberapa orang di Washington memusuhi rencana itu. Rostow, seorang penasihat Urusan Keamanan Nasional, menulis kepada Presiden pada Oktober 1961. Dia menyatakan ketidaksabaran dengan Belanda dan menyatakan bahwa kontrol Indonesia atas wilayah tersebut adalah satu-satunya solusi permanen untuk menghindari Jakarta yang “didorong ke dalam pelukan” Soviet. Dia juga menyarankan bahwa AS harus jujur ​​dengan Den Haag dan memberi tahu mereka bahwa penentuan nasib sendiri untuk orang Papua “zaman batu” agak tidak berarti. Meskipun demikian, AS akhirnya memberikan suara dalam UNGA dengan Belanda berdasarkan resolusi berdasarkan pada Rencana Luns.

Meskipun Belanda senang menerima lebih dari setengah suara, itu tidak cukup untuk disahkan oleh Majelis. Sementara itu, pada 1 Desember 1961, setelah pemungutan suara oleh Dewan New Guinea Barat, wilayah itu berganti nama menjadi Papua Barat dan diberi lagu kebangsaan dan bendera, yang kemudian terbang di samping tricolor Belanda. Dewan juga memilih untuk mendukung Rencana Luns dan menyerukan semua negara untuk menghormati hak orang Papua atas penentuan nasib sendiri.

Kemudian pada 19 Desember, Sukarno meningkatkan tekanan dengan mengeluarkan “Komando Tiga Rakyat” ”(TRIKORA), menyerukan mobilisasi total rakyat Indonesia untuk ‘membebaskan’ Irian Barat. Segera setelah itu, Belanda menyetujui permintaan Sekretaris Jenderal U Thant untuk memulai negosiasi langsung dengan Jakarta. Yang penting, mereka menjatuhkan prasyarat bahwa perundingan hanya bisa didasarkan pada hak Papua untuk menentukan nasib sendiri. Sementara ancaman invasi niscaya memaksa Belanda untuk bernegosiasi, kampanye Indonesia untuk mengirim penyusup bersenjata ke Papua Nugini tidak muncul untuk menimbulkan ancaman serius bagi keamanan.

Hasil gambar untuk U Thant

U Thant mengusulkan kompromi di mana wilayah itu akan dikelola atas nama PBB oleh dua negara Asia, sebelum status akhirnya diputuskan. Belanda menerima, tetapi Jakarta mengatakan tidak. Oleh sekarang, Washington telah menyimpulkan bahwa pengambilalihan wilayah Indonesia secara damai diperlukan untuk melemahkan ancaman komunis ke Jakarta. Oleh karena itu, lebih banyak tekanan diperlukan pada Belanda untuk membuat mereka mengambil “lompatan terakhir.”Washington memilih Ellsworth Bunker, seorang diplomat AS, sebagai mediator. Ketika diberitahu oleh AS untuk menunjuknya, dan mengeluarkan undangan untuk pembicaraan, U Thant diduga terkejut, dan berkomentar bahwa ia telah dituntun untuk percaya oleh kedua belah pihak bahwa PBB tidak akan terlibat.

Washington tidak akan lagi menerima, penolakan Luns untuk mentransfer orang Papua ke Indonesia sebelum penentuan nasib sendiri. Untuk memaksa masalah ini, mereka mengusulkan pembentukan pemerintahan sementara PBB, setelah itu kontrol penuh akan diberikan ke Jakarta. Pada saat itulah, pada suatu titik, ‘penentuan nasib sendiri’ akan terjadi. Belanda diberitahu tentang “Rencana Bunker” ini pada 2 April 1962, dua hari setelah Jakarta. Respons awal Luns adalah penolakan yang pahit dan kutukan terhadap AS.

Namun, pada 13 April Kabinet Belanda mengadakan pertemuan dua belas jam di mana Luns dan rekan-rekannya dengan enggan memutuskan untuk tidak menolak rencana tersebut. Sebaliknya, mereka saling meyakinkan bahwa mereka dapat menggunakannya sebagai kerangka dasar untuk mengamankan jaminan politik bagi orang Papua.

Pada kenyataannya, mereka pasti tahu bahwa rencana itu tidak pernah dimaksudkan untuk memungkinkan orang Papua mengatakan apa pun di masa depan mereka. alasan kapitulasi Belanda ini adalah keengganan mereka untuk berperang yang mereka rasa tidak bisa menang. Baik Australia, Inggris maupun yang terpenting, AS tidak akan memberikan komitmen apa pun untuk memberikan dukungan militer, dan Belanda, dapat dimengerti, tidak siap untuk berperang sendirian pada masalah prinsip.

Namun, pada saat Den Haag menerima keniscayaan transfer ke Indonesia, mereka, menurut Markin, dalam posisi yang begitu lemah sehingga mereka memiliki sedikit pengaruh terhadap orang Indonesia: dalam arti tertentu, kemudian, tugas Bunker menjadi salah satu dari berpegangan tangan ,yang berusaha meyakinkan Belanda bahwa mereka baik-baik saja sampai, di akhir pembicaraan, Den Haag menyadari bahwa Belanda benar-benar tidak memenangkan apa pun untuk menggantung klaimnya yang telah menegosiasikan perjanjian yang menjaga kehormatan Belanda.

Pembentukan Dewan Musyawarah Pepera (DMP)

Gambar terkait

Sesuai dengan amanat New York Agreement yang mengamanatkan agar pelaksanaan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua harusdilaksanakan sebelum tahun 1969,maka pada tanggal 22 Agustus 1968, Sekretaris Jenderal PBB mengutus seorang wakilnya ke Irian Barat untuk merealisasikan apa yang tertuang dalam Pasal XX New York Agreement tersebut.

Dr. Fernando Ortiz Sans adalah seorang Duta besar dari Bolivia yang diutus oleh Sekjen PBB setahun sebelum pelaksanaan PEPERA guna mempersiapkan dan mengatur jalannya proses tersebut. Alhasil, persiapan pengambilan data, pendataan dan perlengkapan lainnya seperti tata cara Pepera mulai dilaksanakan pada tahun 1968.

Salah satu persiapan yang dilakukan menjelang pelaksanaan Pepera adalah pembentukan Dewan Musyawarah Pepera (DMP). Untuk itu, maka konsultasi musyawarah dilakukan Indonesia antara Pemerintah Komando Proyek XII Irian Barat yang dijabat oleh Frans Kaisepo menghasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut:

  • Pelaksanaan Pepera dengan cara demokratis musyawarah/demokrasi Indonesia;
  • Pelaksanaan Pepera di tiap Kabupaten yang ada di Propinsi Irian Barat;
  • Untuk penyelenggaraan Pepera di tiap Kabupaten dibentuk Dewan Musyawarah Pepera yang merupakan wakil dari seluruh Kabupaten;
  • Besarnya Dewan Musyawarah Pepera sebanding dengan banyaknya penduduk di tiap-tiap Kabupaten.

Pada saat itu, penduduk Irian diperkirakan berjumlah 800.000 jiwa, maka setiap 750 jiwa memiliki 1 wakil dalam Dewan Musyawarah Pepera tersebut. Berikut jumlah anggota Dewan Musyawarah Pepera dari tiap-tiap Kabupaten:

  • Kabupaten Jayapura: Jumlah penduduk 81.246 jiwa – jumlah wakil 110;
  • Kabupaten Teluk Cenderawasih: Jumlah penduduk 93.230 – jumlah wakil 130;
  • Kabupaten Manokwari: Jumlah penduduk 53.290 – jumlah wakil 75;
  • Kabupaten Sorong: Jumlah penduduk 86.840 – jumlah wakil 110;
  • Kabupaten Fakfak: Jumlah penduduk 38.917 – jumlah wakil 75;
  • Kabupaten merauke: Jumlah penduduk 141.373 – jumlah wakil 175;
  • Kabupaten Paniai: Jumlah penduduk 156.000 – jumlah wakil 175;
  • Kabupaten Jayawijaya: Jumlah penduduk 165.000 – jumlah wakil 175.

Dari perwakilan di atas maka didapatlah 1025 orang Anggota Dewan Musyawarah Pepera yang akan ikut menentukan nasib Irian Barat dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Setelah DMP dibentuk, maka DMP kemudian mengadakan musyawarah untuk menentukan pilihan, apakah akan bergabung bersama indonesia atau ingin memisahkan diri dari Indonesia.

Pelaksanaan PEPERA dan Hasilnya

Puncak pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat atau PEPERA (act of free choice) dilakukan secara maraton di 8 (delapan) Kabupaten di Irian Barat. Pertama sekali Pepera dilaksanakan di Kabupaten Merauke berturut-turut Pepera dilaksanakan menurut jenjang waktu yang sudah ditetapkan di bawah ini:

  • Di Kabupaten Merauke, tanggal 14 Juli 1969;
  • Di Kabupaten Jayawijaya, tanggal 16 Juli 1969;
  • Di Kabupaten  Nabire (Paniai), tanggal 19 Juli 1969;
  • Di Kabupaten Fakfak, tanggal 23 Juli 1969;
  • Di Kabupaten Sorong, tanggal 26 Juli 1969;
  • Di Kabupaten Manokwari, tanggal 29 Juli 1969;
  • Di Kabupaten Biak (Teluk Cenderawasih), tanggal 31 Juli 1969;
  • Di Jayapura, tanggal 2 Agustus 1969.

Dalam pelaksanaannya Musyawarah PEPERA di tiap kabupaten dihadiri oleh Ketua dan para anggota DMP, Menteri Dalam Negeri/Ketua Perutusan Pemerintah Pusat, Menteri Luar Negeri, Utusan Sekretaris Jenderal PBB dipimpin oleh Duta Besar Ortiz Sanz, beberapa Duta Besar Negara-Negara sahabat, wartawan-wartawan dalam dan luar Negeri, serta Para Peninjau.

Pelaksanaan Pepera pertama kali di Kabupaten Merauke (14 Juli 1969) dengan pertemuan 175 anggota DMP. Selain Ortiz Sans dan timnya, hadir juga sejumlah politisi dan militer Indonesia dan sejumlah duta desar negara sahabat. Dalam pelaksanaan Pepera sejumlah 26 Anggota DMP berdiri satu persatu dan menyampaikan pernyataan dengan menegaskan bahwa mereka menganggap diri mereka telah menjadi bagian dari Indonesia sejak tahun 1945. Mereka mengakui satu negara, satu konstitusi, satu bendera, dan satu pemerintah yaitu Indonesia.

Hasil gambar untuk pepera papua

Hasilnya Pepera yang dilangsungkan di 8 (delapan) Kabupaten tersebut, semuanya memilih dan menetapkan dengan suara bulat bahwa Irian Barat merupakan bagian mutlak dari Republik Indonesia. Hasil tersebut disepakati dan disetujui dengan membubuhkan tanda tangan semua yang hadir dalam rapat Pepera tersebut. Hasil Pepera ini diumumkan pada tanggal 2 Agustus 1969 dan selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 1969 Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Amir Machmud selaku Ketua Pelaksana Pepera melaporkan kepada Presiden. Lalu pada tanggal 16 Agustus 1969, Presiden menyampaikan sebagai laporan pertanggungjawaban tahunan di depan sidang MPR.

Selanjutnya pada tanggal 19 Novvember 1969, dalam Sidang Umum PBB, dilakukan pembahasan tentang pelaksanaan pekerjaan yang diberikan kepada Sekjen PBB tentang pelaksanaan Pepera di Irian Barat. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut 6 negara mengusulkan untuk mengeluarkan Resolusi Nomor 2504 atas pelaksanaan Pepera di Irian Barat. Akhirnya, resolusi tersebut diterima oleh Majelis Umum PBB dengan imbangan suara 84 Setuju, tidak ada yang menentang dan 30 abstain. Dengan demikian seluruh proses Pelaksanaan Pepera di Irian Barat dinyatakan sah. Dengan kata lain masyarakat internasional menerima hasil Pepera yang memutuskan bergabungnya Irian  Barat dalam NKRI.

2. TIDAK BENAR BAHWA PEPERA ITU ADALAH REKAYASA YANG TIDAK SAH

Hasil gambar untuk pepera papua

Pemerintah Indonesia menilai bahwa hasil Pepera 1969 menunjukkan bahwa Papua adalah wilayah Indonesia yang sah. Hal ini diyakini oleh Indonesia dengan alasan bahwa wilayah negara Indonesia adalah seluruh wilayah bekas negara Hindia Belanda. Nugroho Notosusanto dalam Sejarah Nasional Indonesia (hlm. 332) menyatakan bahwa Papua adalah wilayah Indonesia. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa Papua adalah bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia karena itu satu-satunya yang berdaulat di Papua adalah Indonesia. Implikasinya adalah tidak boleh ada pemerintahan atau kekuasaan lain politik lainnya Papua. Dengan demikian jelaslah bahwa kalau ada upaya-upaya lain atau kepentingan politik lain yang mempersoalkan keabsahan Pepera 1969 maka mereka akan disebut sebagai separatis dan harus ditumpas.

Perjanjian New York Mengakui Papua Bagian NKRI

            Selain melihat bahwa Papua adalah wilayah Indonesia yang sah, pemerintah pusat juga melihat bahwa pelaksanaan Pepera 1969 sesuai dengan New York Agreement 15 Austus 1962 dan sah. Menurut pemerintah pusat, proses pelaksanaan Pepera berjalan dengan lancar dan rakyat Papua telah menentukan pendapatnya dengan cara memilih tetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian tidak ada lagi keraguan dari pihak manapun bahwa Papua memang bagian dari Indonesia, hal ini dapat dilihat dari hasil Pepera yang dilaksanakan berdasarkan proses demokratis sesuai dengan amanat dalam New York Agreement 15 Austus 1962.

KONSEKUENSI POLITIK YANG TIMBUL DEWASA INI AKIBAT CARA PANDANG YANG BERBEDA ANTARA PAPUA DAN PEMERINTAH PUSAT DALAM MENYIKAPI HASIL PEPERA 1969

            Berangkat dari dua cara pandang yang berbeda dalam melihat hasil proses pelaksanaan dan hasil Pepera 1969, maka saya sependapat dengan pandangan beberapa pengamat masalah Papua yang mengatakan bahwa sejak Pepera 1969 sampai saat ini Papua tetap mejadi masalah politik baik dalam skala internasional maupun skala nasional. Kita bisa lihat bahwa sampai saat ini Gerakan Papua Merdeka yang menamakan dirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang bergerak secara gerilya di hutan-hutan Papua masih tetap eksis. Selain  OPM, perjuangan pemisahan diri dari NKRI pun saat ini dilakukan secara terang-terangan dengan memilih jalan damai yang dilakukan oleh Presidium Dewan Papua (PDP) yang dipimpin oleh almarhun Theys H Eluay sejak tahun 2000 hingga saat ini.

3. TIDAK BENAR BAHWA PBB AKAN BISA MEMBATALKAN HASIL PEPERA DAN AKAN MEMBERIKAN KEMERDEKAAN KEPADA NEGARA PAPUA BARAT

Hasil gambar untuk PBB

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia yang tidak bisa diganggu gugat. Keputusan dari PBB ini muncul saat gelaran debat publik negara calon anggota Dewan HAM di Jenewa belum lama ini. Dalam gelaran tersebut, Indonesia mendapat sejumlah pertanyaan terkait referendum Papua dari berbagai pihak.

Hasil gambar untuk PBB

Dijelaskan Hasan pula bahwa ada hasil dari Pertemuan Wakil Tetap RI di PBB dengan Sekjen PBB diantaranya:

1. Pada 10 September 2019, di New York, Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Dian Triansyah Djani bertemu dengan Sekjen PBB, António Guterres untuk membahas perkembangan situasi terakhir di Papua, dan status kedaulatan Papua dari sudut pandang PBB.

2. Hasil pertemuan, sebagai berikut:
a. PBB mendukung Kedaulatan dan Integritas wilayah Indonesia dan Isu Kedaulatan bukan suatu pertanyaan bagi PBB. Status Final Papua di dalam Indonesia berdasarkan uti possideti iuris, NY Agreement 1962, Act of Free Choice 1969, dan resolusi GA PBB 2504 (XXIV) 1969.
b. PBB melihat outcome dari pembangunan Pemerintah pada era Presiden Jokowi di wilayah Papua dan Papua Barat. Namun, perlu diperkuat dengan hal-hal simbolis.

( BERSAMBUNG )

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link