Mari Kita Bangun Budaya “GOOD AND CLEAN GOVERNANCE” Oleh : MAX ABNER OHEE, S.I.P

Mari Kita Bangun Budaya “GOOD AND CLEAN GOVERNANCE” Oleh : MAX ABNER OHEE, S.I.P

Mari Kita Bangun Budaya  “GOOD AND CLEAN GOVERNANCE”

Oleh : MAX ABNER OHEE, S.I.P

{ Ketua Dewan Pembina PORT NUMBAY CRISIS CENTRE ( PACE ) }

Hasil gambar untuk PACE

Port Numbay Crisis Centre ( PACE )  adalah wadah yang menghimpun kaum Intelektual Port Numbay, Papua yang tersebar di 14 kampung dan 25 Kelurahan serta 5 Distrik di Kota Jayapura. Selalin menjalankan beberapa program unggulan seperti, Pembentukan Koperasi Kampung, Bank Sampah serta mendukung kearifan lokal kedepannya juga akan dikembangkan pelatihan Entrepreneurship, pelatihan Bela Negara dan juga pelatihan keahlian khusus seperti montir servis Mobil/Motor, Montir servis HP dan pelatihan lainnya.

PACE juga akan mengeluarkan beberapa konsep pemikiran atau kajian tentang berbagai persoalan yang ada di kota Jayapura, Provinsi Papua maupun Negara Republik Indonesia. PACE Juga siap berkontribusi untuk mewujudkan VISI INDONESIA MAJU 2019-2024 dari Presiden Jokowi.

Dan Kajian yang pertama yang dikeluarkan oleh PACE adalah tentang Budaya Good and Clean Governance.

Kota Jayapura adalah salah satu Kota yang sudah diakui secara Nasional sebagai PIONER/Terdepan dalam hal tata kelola Pemerintahan yang baik di Papua dan bahkan di Indonesia. Hal ini cukup membanggakan bagi kita semua, karena tidak mudah untuk bisa mencapai prestasi seperti itu.

Demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya  sesuai arah pembangunan nasional serta visi dan misi  Pemkot Jayapura, salah satunya cara adalah dengan melakukan reformasi dibidang pengelolaan keuangan daerah, sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisen, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat masyarakat.

Hal ini dikatakan Wali Kota Jayapura Dr.Benhur Tomi Mano, MM., dalam launching standing instruction non Tunai bersama Bank Papua, berlangsung di Hotel Sahid Entrop/

Diakui Wali Kota, sebelum dilakukan  launching standing instruction non tunai, Pemkot telah mengawali dengan sosialisasi implementasi non tunai pada  18 Desember 2017 bersama Bank Papua, dan Tahun 2018 ini baru dilaunching bahwa Pemkot Jayapura Komitmen jika melakukan transaksi dengan menggunakan non tunai.

” Korupsi Harus Dipandang sebagai suatu Budaya yang sudah tidak cocok lagi di Abad 21 ini. Korupsi itu budaya kejahatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh penyelenggara negara dan daerah “ ( Max Abner Ohee, S.I.P/ Port Numbay Crisis Centre )

PARADIGMA PENGELOLAAN NEGARA. GOOD AND CLEAN GOVERNANCE. AGAR BERHASIL HARUS DITOPANG DUA UNSUR. NEGARA. MASYARAKAT MADANI.

Membangun Budaya Good and Clean Governance

Hiruk pikuk Pilpres dan Pileg serentak 2019 sudah berakhir, ini adalah saatnya kita sebagai anak bangsa untuk kembali bersuara dan menyampaikan beberapa pandangan yang positif untuk membangun Indonesia 2019-2024. Saya, Max Abner Ohee adalah warga negara Indonesia yang berasal dari Papua, yang merasa sangat sedih dengan banyak kasus  korupsi yang terjadi di wilayah Indonesia lainnya maupun yang juga terjadi di Papua. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin mengangkat kembali tentang pentingnya menanamkan budaya Good and Clean Governance ini.

” Sebagai seorang warganegara, kita harus ikut memberikan sumbangsih pemikiran kita untuk proses pembangunan negara ini menjadi lebih baik dalam segala bidang. Saya sebagai Putra Asli Papua, ingin juga membuktukan bahwa para pengamat politik dan pembangunan Indonesia dari tanah Papua juga ada”

( Max Abner Ohee, S.I.P/ Port Numbay Crisis Centre )

Istilah “governance” sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson, yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat ke 27, memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. Tetapi selama itu governance hanya digunakan dalam literatur politik dengan pengetian yang sempit. Wacana tentang “governance” dalam pengertian yang hendak kita perbincangkan pada pertemuan hari ini dan yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai tata pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan atau pengelolaan pemerintahan, tata-pamong baru muncul sekitar 15 tahun belakangan, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional menetapkan “good governance” sebagai persyaratan utama untuk setiap program bantuan mereka.

United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan governance sebagai “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”. Menurut definisi ini, governance mempunyai tiga kaki (three legs), yaitu economic, political, dan administrative. Economics governance meliputi proses-proses pembuatan keputusan (decision-making processes) yang memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi. Economic governance mempunyai implikasi terhadap equity, poverty dan quality of life. Political governance adalah proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan, sedangkan administrative governance adalah sistem implementasi proses kebijakan. Oleh karena itu institusi dari governance meliputi tiga domain, yaitu state (negara atau pemerintahan), private sector (sektor swasta atau dunia usaha), dan society (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing (LAN, 2000 : 5)

Oleh para teoritisi dan praktisi administrasi negara Indonesia, istilah “good governance” telah diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya, penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo), tata-pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggunjawab (LAN), dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih (clean government)

Perbedaan paling pokok antara konsep “government” dan “governance” terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu bangsa. Konsep “pemerintahan” berkonotasi peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaran berbagai otoritas tadi. Sedangkan dalam governance mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumberdaya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.

Dengan kata lain, dalam konsep governance terkandung unsur demokratis, adil, transparan, rule of law, partisipation dan kemitraan. Mungkin difinisi yang dirumuskan IIAS adalah yang paling tepat meng-capture makna tersebut yakni “the process whereby elements in society wield power and authority, and influence and enact policies and decisions concerning public life, economic and sosial development.” Terjemahan dalam bahasa kita, adalah proses dimana berbagai unsur dalam masyarakat menggalang kekuatan dan otoritas, dan mempengaruhi dan mengesahkan kebijakan dan keputusan tentang kehidupan publik, serta pembangunan ekonomi dan sosial

OECD pada 1992, telah menggunakan keruntuhan Soviet Uni, sebagai momentum untuk membenarkan sistem ideologi liberal yang intinya adalah: (1) menjunjung tinggi nilai-nilai HAM khususnya hak dan kebebasan individu, (2) demokrasi, (3) penegakan Rule of Law, (4) pasar bebas dan (5) perhatian terhadap lingkungnan. Sejak itu pula good governance di negara penerima bantuan dijadikan salah satu persyaratan oleh lembaga penyedia keuangan internasional.

Ada tiga pilar pokok yang mendukung kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan good governance, yakni: pemerintah (the state), civil society (masyarakat adab, masyarakat madani, masyarakat sipil), dan pasar atau dunia usaha. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru tercapai bila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi ketiga unsur tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara dan sinerjik. Interaksi dan kemitraan seperti itu biasanya baru dapat berkembang subur bila ada kepercayaan (trust), transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang jelas dan pasti, Good governance yang sehat juga akan berkembang sehat dibawah kepemimpinan yang berwibawa dan memiliki visi yang jelas.

Konsep good governance yang dianjur-anjurkan oleh lembaga-lembaga donor internasional tersebut kemudian berubah akibat pengaruh Amerika Serikat yang menggunakan globalisasi untuk menebarkan sistem pasar bebas ke segala penjuru dunia. Sejak itu good governance diartikan sama dengan less government. Semua kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan masyarakat di negara dapat dipenuhi lebih baik bila campur tangan pemerintah tidak terlalu dominan. Berubahlah good governance menjadi best government adalah less government.

Hasil gambar untuk Kota Jaya Pura dan Tata Kelola Pemerintahan

 

Bagaimana kondisi good governance di Indonesia? Berbagai assessment yang diadakan oleh lembaga-lembaga internasional selama ini menyimpulkan bahwa Indonesia sampai saat ini belum pernah mampu mengambangkan good governance. Mungkin karena alasan itulah Gerakan Reformasi yang digulirkan oleh para mahasiswa dari berbagai kampus telah menjadikan Good Governance, walaupun masih terbatas pada Pemberantasan Praktek KKN (Clean Governance). Namun, hingga saat ini salah satu tuntutan pokok dari Amanat Reformasi itupun belum terlaksana. Kebijakan yang tidak jelas, penempatan personl yang tidak kredibel, enforcement menggunakan, sertra kehidupan politik yang kurang berorientasi pada kepentingnan bangsa telah menyebabkan dunia bertanya apakah Indonesia memang serius melaksanakan good governance ?

Hasil gambar untuk PACE

Tidak perlu disanggah lagi bahwa Indonesia Masa Depan yang kita cita-citakan amat memerlukan Good Governance. Dalam kondisi seperti sekarang, pemerintah, yang selama ini mendapat tempat yang dominan dalam penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi, sukar diharapkan secara sadar dan sukarela, akan berubah dan menjelma menjadi bagian yang efektif dari good governance Indonesia. Karena itu pembangunan good governance dalam menuju Indonesia Masa Depan harus dilakukan melalui tekanan eksternal dari luar birokrasi atau pemerintah, yakni melalui pemberdayaan civil society untuk memperbesar partisipasi berbagai warganegara dalam peneyelenggaraan pemerintahan.

Kekuatan eksternal kedua yang dapat “memaksa” timbuilnya good governance adalah dunia usaha. Pola hubungan kolutif antara dunia usaha dengan pemerintah yang terlah bnerkembang selama lebih 3 dekade harus berubah menjadi hubungan yang lebih adil dan terbuka.

Nilai yang terkandung dari pengertian beserta karakteristik good governance tersebut diatas merupakan nilai-nilai yang universal, karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Kondisi semacam ini perlu adanya akuntabilitas dan tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.  Hal ini merupakan fondasi legitimasi dalam sistem demokrasi, mengingat prosedur dan metode pembuatan keputusan harus transparan agar supaya memungkinkan terjadinya partisipasi efektif.

Kondisi semacam ini mensyaratkan bagi siapa saja yang terlibat dalam pembuatan keputusan, baik itu pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat, harus bertanggung jawab kepada publik serta kepada institusi stakeholders. Disamping itu, institusi governance harus efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memberikan fasilitas dan peluang ketimbang melakukan kontrol serta melaksanakan peraturan perundang-undanganan yang berlaku.

Wujud good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid yang bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang positif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (LAN; 2000, 8), sedangkan hubungan diantara ketiga unsur utama  (domain) tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Sektor

Negara

Swasta

Masyarakat

Kunci untuk menciptakan good governance adalah suatu kepemimpinan nasional yang memiliki legitimasi dan dipercayai oleh masyarakat. Karena ituPemilu 2019 yang memilih Pimpinan Nasional secara langsung, adil dan jujur dapat menjadi salah satu jawaban bagi terbentuknya pemenyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Presiden Joko Widodo ketika menghadiri acara antikorupsi sedunia dan meresmikan pembukaan konferensi nasional pemberantasan korupsi tahun 2018. Menurut Presiden, momentum ini harus dijadikan pengingat bahwa gerakan antikorupsi harus tetap dilanjutkan dan ditingkatkan.

“Baik penindakan mau pencegahan harus gerakan bersama-sama, baik negara, civil society, masyarakat luas dan KPK. Insistusi penegak hukum, aktivis, civil society, komponen bangsa yang jadi bagian membangun tata kelola yang baik untuk membangun sistem antikorupsi dan membangun Indoensia maju, inovatif, dan efisien,” ( Presiden Joko Widodo )

Pemerintah telah maksimal dalam mencegah korupsi dengan membentuk Tim Saber Pungli dan menerapkan e-budgeting dalam tata kelola anggaran di pemerintahan. Masyarakat, kata Jokowi, juga menyambut antusias program dari pemerintah ini.

“Ada 30 ribu aduan dan banyak lagi inovasi yang kita lakukan bersama terbitnya Perpres 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi,” ujar Presiden.

Presiden Jokowi saat menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Hotel Bidakara, Jaksel, Selasa (4/12/2018). (Foto : Fakhrizal Fakhri/Okezone)

Perpres 54/2018 menempatkan KPK sebagai koordinator tim pencegahan korupsi. Selain itu, terbit pula PP 63 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Presiden Jokowi menegaskan, aparat penegak hukum juga tidak memberikan toleransi sedikitpun kepada tersangka koruptor yang melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri.

“Setelah pembicaraan yang panjang kita di tahap akhir untuk menandatangani mutual legal assistance pemerintah Swiss dan Indonesia untuk mengejar uang hasil korupsi dan money laundering harus dikejar,”Sistem pelaksanaan birokrasi yang baik, ranking-nya saya lihat ada DKI Jakarta, Jawa Tengah. Kalau kabupaten saya lihat Boyolali. Saya ingin sebetulnya memang ada contoh satu kabupaten, contoh kota, contoh provinsi, contoh satu kementerian yang betul-betul kita garap habis contoh perizinannya, yang lain tinggal contoh dan didampingi KPK,” ( Presiden Joko Widodo )

Indonesia dan Swiss telah memulai tahap awal perundingan untuk membuat kesepakatan kerja sama Bantuan Hukum Timbal Balik atau Mutual Legal Assistance (MLA) pada April 2015. Jokowi menerangkan, tantangan kejahatan korupsi telah semakin kompelks. Dengan begitu, ia pun mengapresiasi KPK yang selalu memonitor dan mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia.

“Sistem pelaksanaan birokrasi yang baik, ranking-nya saya lihat ada DKI Jakarta, Jawa Tengah. Kalau kabupaten saya lihat Boyolali. Saya ingin sebetulnya memang ada contoh satu kabupaten, contoh kota, contoh provinsi, contoh satu kementerian yang betul-betul kita garap habis contoh perizinannya, yang lain tinggal contoh dan didampingi KPK,”

” Perang dan Penegakan Hukum Yang Tegas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, adalah suatu cara yang paling tepat untuk menimbulkan efek jera bagi Pelakunya  “ ( Max Abner Ohee, S.I.P/Port Numbay Crisis Centre )

Hasil gambar untuk PACE

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link