Lukas Enembe, Papua, Masalahnya dan Solusinya

Lukas Enembe, Papua, Masalahnya dan Solusinya

Lukas Enembe, Papua, Masalahnya dan Solusinya

A. Latar Belakang Kerusuhan Papua

Mencermati maraknya terjadinya berbagai demo baik yang terjadi di-berbagai kota di Papua, maupun yang terjadi di kota lainnya di Indonesia harus dicermati secara mendalam dan dikaji secara menyeluruh dan keterkaitannya dari berbagai peyebabnya. Permasalahan yang saat ini terjadi di Papua, yang awalnya dipicu oleh tindakan rasisme dan kekerasan kepada mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, telah melebar kemana-mana. Mulai dari keterlibatan FPI, isue pembubaran Banser, adanya keterlibatan OPM, adalah keterlibatan negara asing, sampai juga terjadi adu argumen antara staf khusus  Presiden dengan Gubernur Papua dan Ketua DPRD Papua.

Presiden Joko Widodo dan Gubernur Lukas Enembe yang terkena imbas dari adanya masalah konflik rasisme yang terjadi saat ini. Maraknya demo-demo yang terjadi saat ini bukan hanya semata-mata demo karena kemarahan atas kasus rasisme saja. Ada rasa kemarahan yang lain yang dibawa kedalam demo-demo itu, yaitu rasa tidak puas dengan identitas kenegaraan serta ketidak jelasan sejarah integrasi Papua ke pangkuan NKRI.

Kenapa rasa kemarahan dan ketidakpuasan itu masih terjadi sampai sekarang ? Salah satu jawabannya adalah bahwa sebahagian besar kehidupan masyarakat Papua masih sangat jauh dari yang disebutkan sebagai sejahtera. Dan memang ada satu kelompok masyarakat Papua yang secara Ideologi mereka terus ingin memperjuangkan kemerdekaan Papua, dan mereka tidak memperdulikan faktor kesejahteraan atau kemajuan pembangunan di Papua.

Hasil gambar untuk Lukas Enembe Papua

Gubernur Lukas Enembe sebenarnya ( jauh hari tahun 2016 ) sudah mengingatkan kepada para pimpinan negara di Jakarta bahwa hampir 90% masyarakat Papua belum berjiwa Indonesia. Pada awalnya, pernyataan Gubernur Lukas Enembe ini dianggap kontroversi, namun kenyataannya memang demikian. Dan pada akhir tahun 2019 ini apa yang disampaikan oleh Gubernur Lukas Enembe tersebut, benar-benar terbukti.

Akhir tahun 2019, Gubernur Lukas Enembe kembali melontarkan pernyataan ( yang dinilai dari sudut pandang / kacamata masyarakat Luar Papua ) yaitu pernyataan yang menyebutkan bahwa masyarakat Papua tidak membutuhkan Pembangunan dan tidak membutuhkan jalan Trans Papua. Bagi masyarakat yang tidak memahami tentang dialek Bahasa Melayu Papua, tentunya sangat terkaget-kaget membaca pernyataan yang dilontarkan oleh Gubernur Papua itu. Karena kata-kata tersebut bisa diartikan lain, seolah-olah tidak menghargai segala upaya keras yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam membangun Papua.

Sebenarnya, maksud dari Gubernur Lukas Enembe bukan seperti itu, dalam upaya membangun Papua tidak cukup hanya sekedar dibangun Infrastruktur dan jalannya saja, ada yang lebih penting dan krusial yang harus dilakukan terlebih dahulu. Masyarakat Papua memang dalam dialeknya sudah terbiasa memakai kata-kata yang singkat dan bahkan ada dipotong-potong.

Gambar terkait

Lukas Enembe, S.IP., M.H selain sebagai Gubernur Papua, beliau adalah seorang PEMIMPIN BESAR Masyarakat Papua. Hampir 20 tahun ( Sejak menjadi Wakil Bupati dan Bupati serta Gubernur Papua periode I )  beliau setiap hari bergulat dengan segala permasalahan yang didalam masyarakat Papua. Lukas Enembe sangat faham apa yang sebenarnya permasalahan di Papua dan juga apa yang diinginkan oleh masyarakatnya.

Di Papua dan Papua Barat terbagai dalam 7 wilayah adat ada terdapat  lebih kurang 250 Suku dan 250 Kepala Suku, seluruh para Kepala Suku di Papua sangat menghargai Lukas Enembe sebagai Pemimpin Besar mereka.

Sebagai gambaran dalam 1 kabupaten di Papua bisa ada puluhan Kepala Suku. Tiap-suku mempunyai adat dan budaya serta  bahasa yang berbeda, dan tidak bisa suku yang lain memimpin suku yang lainnya, masing-masing suku dan para kepala sukunya mempunyai keputusan preogratif yang independent.

Jadi…………? seperti apa solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah Papua ?

Pemerintah Pusat seharusnya bisa belajar banyak dari kegagalan penerapan UU Otsus No. 21 tahun 2001 yang hampir selama 18 tahun Papua dibiarkan berjalan dengan suatu produk Undang-Undang yang tidak bisa diajalankan sepenuhnya untuk membangun Papua dan untuk mensejahterakan masyarakat Papua. Jika selama  hampir 18 tahun tersebut Pemerintah Pusat terkesan cuek dengan kondisi pemberlakuan UU No. 21 tahun 2001, hasilnya adalah dapat dilihat seperti yang sekarang ini.

Rasa kecewa dan kemarahan masyarakat Papua, ibarat bola salju yang semakin lama semakin membesar karena program kesejahteraan untuk membangun masyarakat Papua tidak benar-benar dirasakan secara langsung oleh masyarakat Papua.

Jawabannya solusi masalahnya adalah Pemerintah Pusat Jakarta harus percaya kepada Gubernur Lukas Enembe dan berikankanlah kewenangan yang nyata serta lebih luas bagi Pemerintah Provinsi Papua untuk membangun Papua.

Hasil gambar untuk JImi demianus Ije

Bertahun-tahun Gubernur Lukas Enembe menyuarakan akan perlunya diberlakukan UU OTSUS PLUS di Papua. Ada baiknya Pemerintah Pusat mempertimbangkan untuk menerima usulan Gubernur Papua tersebut. Serahkan kewenangan dan kebijakan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan MRP dan DRP untuk bisa membangun Papua dan mensejahterakan masyarakat Papua Asli dengan “cara Papua dan oleh Orang Papua Asli”.

Dan juga diikat dengan suatu perjajanjian, bahwa jika ada segala ktidakpuasaan masyatakat atas hasil pembangunan di Papua rasa tidak puas itu ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Papua, bukan kepada Pemerintah Pusat.

Dan…….apakah segala permasalahan Papua akan selesai atau akan terjawab dengan adanya UU Otsus Plus ? jawabannya adalah, Tidak. UU Otsus Plus ini hanya sebagai peredam panas saja, belum bisa untuk membunuh kuman-kuman penyakit yang sebenarnya. Kuman sumber penyakit yang sebenarnya adalah keraguan masyarakat Papua atas proses bergabungnya Papua ke NKRI dan adanya keinginan yang kuat untuk ingin menjadi negara Merdeka.

Gubernur Lukas Enembe, sangat menyadari bahwa secara HUKUM INTERNASIONAL Papua saat ini adalah sah dan diakui oleh dunia berada dalam kedaulatan NKRI. Oleh karena sebab itu, Lukas Enembe terus berjuang untuk membangun Papua dan mensejahterakan masayarakatnya. Persoalan gerakan KKB/OPM itu adalah masalah lain, yang kewenangan penanganannya berhubungan dengan Pemerintah Pusat di Jakarta.

B. AKAR MASALAH PAPUA

Banyak komentator dari para pengamat dan tokoh masyarakat yang menyuarakan tentang bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan Papua dari berbagai sudut pandang mereka. Bahkan Kapolri dan Panglima TNI sudah berkunjung ke Papua untuk bisa mendinginkan suasana dan meredam berbagai aksi demo tersebut.

Belum tentu semua para tokoh yang berkomentar itu benar-benar faham akan masalah Papua, dan belum tentu juga mereka benar-benar faham akan sejarah panjang yang kelam yang dialami oleh masyarakat Papua  yang sampai saat ini belum bisa diterima secara lapang hati oleh masyarakat masyarakat Papua. Oleh karena itu dalam tulisan ini akan penulis jabarkan kembali rentetan akar masalahnya.

AKAR UTAMA masalah Papua dimulai dari tahun 1949, ketika Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, kecuali Papua Barat yang disebut oleh Belanda sebagai negara Nuigini Belanda. Tahun 1950 Belanda dan negara-negara Barat sepakat untuk memberikan kemerdekaan kepada Papua Barat.

Indonesia bukan menjajah Papua, tetapi Indonesialah yang membebaskan Papua dari Penjajahan Belanda.Misi pembebasan Papua Barat yang digelorakan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Bung Karno adalah misi kemanusiaan untuk menghapuskan penjajahan diatas dunia segaimana tercantum dalam konstitusi UUD 1945. Bahwa penyerahan kekuasaan Belanda atas wilayah Papua Barat bukanlah suatu penyerahan wilayah jajahan kepada Republik Indonesia, melainkan pembebasan Papua Barat atas penjajahan imperialisme Belanda.

Papua haruslah dilihat sebagai bagian integral dari wilayah Kesatuan Republik Indonesia bukan sebagai wilayah koloni yang terus di eksploitasi kekayaan alamnya untuk dinikmati oleh segelintir elit yang menumpuk kekayaan pribadi, kelompok dan golongan. Keadaan seperti ini dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Jika tuntutan rakyat Papua Barat untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terus bergejolak, maka ini menjadi sebuah ironi kegagalan pemerintah dalam mengelola Papua.

Konfrontasi

Pada tahun 1956, Presiden Sukarno, yang memiliki kecenderungan jiwa sosialis yang kuat, melakukan kunjungan pertamanya ke Moskow. Di Moskow, sang presiden pertama RI membahas sengketa negaranya dengan Belanda, yang kemudian disebut sebagai Sengketa Irian Barat.

Hasil gambar untuk presiden soekarno dan leonid brezhnev

Pemimpin Soviet Nikita Khrushchev, yang mendukung gerakan antikolonialisme di Asia dan Afrika, dengan cepat mengumumkan dukungannya terhadap Indonesia yang pada waktu itu tengah berupaya mendapatkan dukungan di PBB.

Moskow juga mulai mempersenjatai angkatan bersenjata Indonesia. Dari akhir 1950-an hingga akhir masa kepemimpinan Sukarno pada 1966, Uni Soviet telah memasok Indonesia dengan satu kapal penjelajah, 14 kapal perusak, delapan kapal patroli antikapal selam, 20 kapal rudal, beberapa kapal torpedo bermotor dan kapal meriam, serta kendaraan-kendaraan lapis baja dan amfibi, helikopter, dan pesawat pengebom.

“Situasi benar-benar berubah ketika Indonesia dipersenjatai oleh Soviet,” kata Van den Hengel. “Belanda sudah kalah perang dengan rakyat Indonesia dan tidak siapa untuk berurusan dengan tentara Indonesia yang dilengkapi dengan senjata modern.”

Dengan dukungan persenjataan Soviet, Indonesia memulai kebijakan konfrontasi dengan Belanda pada tahun 1960.

Subandrio Bertemu Khrushchev

Konfrontasi antara Indonesia dan Belanda melibatkan kombinasi tekanan diplomatik, politik, dan ekonomi, serta kekuatan militer yang terbatas.

Tahap akhir konfrontasi memaksa invasi militer berskala penuh, suatu rencana berisiko yang akan memaksa Amerika untuk campur tangan dan membantu sekutu NATO mereka.

Nikita Khrushchev menggambarkan peristiwa yang berujung pada konfrontasi ini dalam memoarnya. “Saya bertanya kepada Subandrio, ‘Seberapa besar kemungkinan kesepakatan (dengan Belanda) bisa tercapai’,” tulis Khruschev.

“Dia menjawab, ‘Tidak terlalu besar.’ Saya bilang, ‘Jika Belanda tidak bisa bersikap rasional dan memilih terlibat dalam operasi militer, ini akan menjadi perang yang, pada batas tertentu, bisa berfungsi sebagai medan pembuktian bagi pilot-pilot kami yang menerbangkan pesawat tempur yang dilengkapi dengan rudal. Kita akan melihat bagaimana rudal kami bekerja’.”

Meskipun dukungan Moskow terhadap Indonesia sangat jelas dan dinyatakan secara terbuka, pembicaraan antara Khrushchev dan Subandrio ini seharusnya bersifat rahasia. Namun, sang menlu, menurut memoar Khrushchev, mengungkapkan hasil pembicaraannya itu kepada Amerika, yang sama sekali tak ingin terjebak dalam krisis lain yang berpotensi menjadi Perang Dunia.

“Ini menjadi momen berakhirnya kekuasaan Belanda di Irian Barat,” kata Van den Hengel. “Selain ingin menghindari konfrontasi langsung dengan Uni Soviet, AS tidak ingin terlihat bahwa negaranya tampak mendukung penjajah Eropa melawan negara dunia ketiga yang baru merdeka.”

Di bawah tekanan Amerika, pada Agustus 1962, Belanda akhirnya setuju untuk menyerahkan Irian Barat ke Otoritas PBB (UNTEA). Pada 1963, wilayah Irian Barat akhirnya diserahkan kepada Indonesia.

Setelah referendum tahun 1969, atau yang dikenal sebagai Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), rakyat Irian Barat dengan suara bulat memilih bergabung dengan Indonesia. Meskipun dibantah oleh beberapa pengamat Barat, hasil referendum diterima oleh Amerika Serikat, Uni Soviet, Australia, serta 81 anggota PBB lainnya. Namun, Belanda mengembangkan sekelompok orang yang hendak menentang penggabungan wilayah Papua dengan Indonesia. Unsur-unsur ini kemudian membentuk gerakan separatis yang hingga kini masih aktif di Papua.

Dikutip dari Sejarah Nasional Indonesia Jilid V (2008) karya Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Indonesia telah mengusahakan penyelesaian masalah Irian Barat selama 11 tahun. Namun, karena tak Belanda tidak mengindahkan, persoalan ini dibawa ke forum PBB pada 1954, 1955, 1957, dan 1960. Dalam Sidang Umum PBB pada September 1961, Menteri Luar Negeri Belanda Joseph Marie Antoine Hubert Luns mengajukan usulan yang intinya agar Papua Barat berada di bawah perwalian PBB sebelum diadakan referendum. Namun, Majelis Umum PBB menolak usulan ini.
Nugroho Notosusanto dalam Sedjarah Operasi-operasi Pembebasan Irian Barat (1971) menyebutkan bahwa pada 2 Januari 1962, melalui Keputusan Presiden Nomor 1/1962, Presiden Sukarno membentuk Komando Mandala untuk merebut Papua. Mayor Jenderal Soeharto ditunjuk jadi komandan operasi militer ini. Situasi ini membuat Belanda tertekan dan terpaksa bersedia berunding lagi dengan Indonesia.
Hasilnya, pada 15 Agustus 1962, disepakati Perjanjian New York yang menyatakan bahwa Belanda akan menyerahkan kekuasaannya atas Papua kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Perjanjian New York mensyaratkan Indonesia melaksanakan suatu Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Rakyat Papua bagian barat akan memutuskan sendiri apakah bersedia menjadi bagian dari Indonesia atau tidak. Batas waktu pelaksanaan Pepera ditetapkan sampai akhir 1969 dengan PBB sebagai pengawasnya.
Akhirnya, pada 1 Oktober 1962 Belanda menyerahkan otoritas administrasi Papua kepada UNTEA. Lalu, tanggal 31 Desember 1962, bendera Belanda resmi diturunkan dan digantikan dengan bendera Merah Putih sebagai tanda dimulainya kekuasaan de jure Indonesia atas tanah Papua di bawah pengawasan PBB.

C. SOLUSI MASALAH PAPUA

Pemerintah Provinsi Papua akan kembali mendorong Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus (OTSUS) Plus agar masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI tahun 2019. Hal ini diungkapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP., M.H bersama para bupati dan wali kota usia melakukan pertemuan dengan Fraksi Nasdem DPR RI di Kantor DPP Nasdem di Jakarta, Kamis (4/10) baru-baru.

“Setelah sempat vakum beberapa saat, kini RU UU Otsus Plus akan kembali didorong guna dibahas dan diusulkan Fraksi-fraksi di DPR RI,” ( Lukas Enembe, S.IP., M.H )

Gubernur Enembe mengaku, pihaknya berharap Fraksi di DPR RI tetap mendorong RU UU Otsus Plus dalam persidangan di DPR RI, sehingga menjadi UU Otsus Plus. Dijelaskannya, Pemprov Papua berjuang bersama selama satu tahun pada masa kepemimpinan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Sesungguhnya, RU UU Otsus Plus sudah masuk ke DPR RI disaat akhir masa kepemimpinan SBY. Tapi begitu SBY turun UU Otsus Plus tak dibawa ke Prolegnas,” ( Lukas Enembe, S.IP., M.H )

 

Oleh karena itu, berbagai upaya sudah dilakukan agar RU UU Otsus Plus lolos. Tapi, ternyata Fraksi-Fraksi di DPR RI tak punya kemampuan untuk mendorong RU UU Otsus Plus. Gubernur Enembe menjelaskan, salah-satu fraksi di DPR RI yang mendorong RU UU Otsus Plus adalah Fraksi Partai Nasdem DPR RI, untuk mengolkan UU Otsus Plus.

Hasil gambar untuk UU Otsus Plus

“Saya berharap Fraksi-Fraksi di DPR RI terus-menerus mendorong, agar RU UU Otsus Plus dapat diagendakan dalam sidang-sidang DPR RI. Sekarang waktunya untuk perbaikan-perbaikan draf RU UU Otsus Plus, sehingga menjadi UU Otsus Plus,” ( Lukas Enembe, S.IP., M.H )

Lukas Enembe  menambahkan, Draft UU Otsus Plus yang terdiri dari 50 Bab dan 315 pasal ini di supervisi sebanyak 15 kali.

Wakil Ketua DPR Papua Barat Jimmy Demianus Ijie menilai, draf otonomi khusus (otsus) plus yang akan diajukan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua relatif komprehensif.

“Seluruh aspek yang selama ini dinilai mengganjal pemberlakuan undang-undang otsus sudah kita atasi dalam draf otsus plus,” ( Jimmy Demianus Ijie )

Dijelaskan Ijie, hampir seluruh kewenangan diatur dalam otsus plus. “Bidang kehutanan, perdagangan, perindustrian, pertanahan. TNI-Polri pun kita atur dalam undang-undang ini, terutama kewajiban dari kedua institusi ini untuk mempersiapkan calon-calon perwira TNI-Polri dari bumiputera Papua,” ungkap Ijie.
Selain itu, dalam otsus plus juga meminta kewenangan terbatas untuk menjalin hubungan kerjasama luar negeri. “Membangun hubungan kerjasama dengan negara-negara serumpun kami Melanesia dalam Melanesia Spreadheat Group (MSG), khususnya dengan negara-negara Pasifik. Bahkan dengan negara-negara lain yang berpotensi untuk menjalin kerja sama investasi,” kata Ijie.
Pengaturan anggaran otonomi khusus dari pemerintah pusat, menurut Ijie, juga dijabarkan dalam draf otsus plus. “Contohnya alokasi 15 persen untuk anggaran kesehatan, kita breakdown alokasinya untuk apa saja. Berbeda dengan sebelumnya hanya menyebut alokasi kesehatan saja,” kata Ijie.
Menurut Ijie, draf otsus plus yang sudah ditetapkan pada sidang paripurna DPRP pada Senin (20/1/2014) kemarin, sudah mendekati konstitusi sebuah negara. “Yang kami minta adalah hak menentukan nasib dalam bangsa berdaulat yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena kami sadar, tak ada celah sedikit pun untuk lepas dari NKRI,” jelas Ijie.

“Pasal itu yang paling pertama dibumihanguskan. Jangan sampai pemerintah pusat alergi dengan pasal-pasal yang mengancam kedaulatan negara,” ( Jimmy Demianus Ijie )

Ketua MRP Papua Timotius Murib, Wakil Ketua I DPRP Papua Yunus Wonda, dan Ketua DPRD Kabupaten Nabire Titi Yuliana Warobai Marey menyatakan jika perjuangan untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua (RUU Otsus Plus) sudah sesuai keinginan dan aspirasi dari seluruh rakyat Papua. Jakarta, Kamis (18/09).

Evaluasi otsus dengan melibatkan 383 peserta yang terdiri dari kaum intelektual dan masyarakat adat dari Papua dan Papua Barat diselenggarakan sejak dari tanggal 25 sampai 27 tahun 2013. Hasil evaluasi dicatat MRP, aspirasi kemudian disampaikan ke Gubernur, pemerintah pusat dalam hal ini Presiden, Mendagri, DPR RI, dan pihak pihak terkait lainnya. Ketua DPRD Kabupaten Nabire Titi Yuliana Warobai Marey menegaskan perjuangan draft UU Otsus Plus dilakukan dengan hati yang tulus, program yang dibuat oleh Gubernur Papua harus didukung oleh seluruh masyarakat Papua. Perjuangan yang diperjuangan ini demi kemajuan kesejahteraan masyarakat Papua kedepan. Siapa lagi yang mau dukung bapak Gubernur kalau bukan kita ( AI/J-One News/2019 )

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link