Luar Biasa Pemerintahan Lukas-Klemen, Papua Kembali Raih WTP 2019 Dari BPK RI, 6 Kali Berturut-turut

Luar Biasa Pemerintahan Lukas-Klemen, Papua Kembali Raih WTP 2019 Dari BPK RI, 6 Kali Berturut-turut

Luar Biasa Pemerintahan Lukas-Klemen, Papua Kembali Raih WTP 2019 Dari BPK RI, 6 Kali Berturut-turut

 “Status capaian opini WTP ini adalah yang keenam kalinya bagi pemerintah Provinsi Papua, dibawah Pimpinan Lukas Enembe dan Klemen Tinal. Dan ini menunjukkan pemerintah Provinsi Papua beserta jajaran cukup tertib dan ini tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPR Papua dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya,” ( Harry Azhar Azis )

Sungguh sangat menggagumkan dan patut diberi acungan jempol kepada Dwi Tunggal Papua ( Lukas- Klemen ) berserta Jajarannya, karena Pemerintah Provinsi Papua untuk ke- 6 kalinya secara berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemprov Papua tersebut diserahkan secara virtual oleh Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis kepada Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal dalam rapat sidang paripurna di DPR Papua, Jumat (26/6)

Harry Azhar Azis dalam sambutan mengungkapkan pihaknya melakukan pemeriksaan LKPD Pemprov Papua selama dua bulan. Item-item yang pemeriksaan antaralain LHP atas LKPD tahun anggaran 2019, LHP atas sistem internal dan LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Kami pimpinan BPK RI berkeyakinan memberikan WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua tahun anggaran 2019. Pemeriksaan ini berbasis akrual yang merupakan tahun kedua penyerapannya,” ( Harry Azhar Azis )

Menurutnya, BPK RI telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemprov Papua yang meliputi pendapatan dengan realisasi sebesar Rp.15,239 triliun dari anggaran sebesar Rp15,145 triliun.

Belanja transfer dengan realisasi sebesar Rp.13,421 trilun dari anggaran Rp15,447 triliun dan total Aset sebesar Rp24,576 trilun serta surplus sebesar Rp4042 trilun.

“Berdasar pemeriksaan BPK dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan Pemprov Papua telah sesuai prosedur dan telah sesuai dengan SAP berbasis akrual,” ( Harry Azhar Azis )

Namun demikian, BPK RI masih menemukan permasalahan yakni kontrak pembangunan dermaga kantor DPR Papua tahap ketiga yang melampaui anggaran, pertanggungjawaban belanja ATK, belanja cetak dan pengadaan kegiatan dialog pada sektretariat DPR Papua belum didukung dengan bukti yang lengkap dan pengelolaan persediaan belum memadai serta penataan asset belum tertib.

“Atas permasalahan tersebut BPK RI telah memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti Pemprov Papua,” ( Harry Azhar Azis )

Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal bersyukur atas hasil LHP atas LKPD Provinsi Papua tahun anggaran 2019 yang kembali meraih WTP.

“Ini memberikan suatu indikator kepada kita semua bahwa Pemprov Papua dan semua perangkat sudah menjalankan proses administrasi akuntabilitas dengan baik sehingga terus kita pertahankan sementara kurang akan kita perbaiki terutama masalah aset,” ( Klemen Tinal, S.E., M.M )

BPK sendiri menyatakan bahwa sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dan wajib memberikan jawaban tentang tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan da ini disampaikan ke  BPK selambat lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Sementara itu Wakil Gubernur, Klemen Tinal dan Ketua DPRP Johny Banua Rouw menyatakan segera menindaklanjuti  LHP BPK dengan waktu yang sudah ditentukan. (Adrian Indra/Pimpred )

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap