HAK JAWAB dan SANGGAHAN BERITA di TITO NEWS.ID TENTANG FREDERIKUS GEBZE

HAK JAWAB dan SANGGAHAN BERITA di TITO NEWS.ID TENTANG FREDERIKUS GEBZE

HAK JAWAB dan SANGGAHAN BERITA di TITO NEWS.ID

TENTANG FREDERIKUS GEBZE

Kepada Yth:
Pimpinan Redaksi TIRTO ID

Jalan Kemang Timur Raya No.63 B, Bangka, Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan, 12730 Telpon: (021) 22707925

Dengan Hormat,

Membaca tulisan dari Sdr. Zakki Amali, 30 Desember 2019, yang berjudul “ Perampasan Hutan Adat Merauke Membayangi Pemekaran Papua Selatan ” ada bebeberapa hal yang ingin kami koreksi dan ingin kami tulisan Hak Jawab. Karena tulisan dari Sdr. Zakki Amali, tidak menyebutkan secara lengkap tahun kronologis kejadinya, dan di akhir tulisan di baris ke 42, malah menuliskan suatu kata-kata yang berbunyi ” Perampasan lahan bagi Bupati Merauke Frederikus Gebze sepertinya bukan masalah besar ” dan kata-kata ” Frederikus justru berupaya melanjutkan proyek seperti MIFEE “.
Yang kami perjelas dan kami koreksi adalah sebagai berikut :
1. Kejadian seperti yang diuaraikan oleh Sdr Zakki Amali tersebut terjadi bukan pada tahun 2011, tetapi dari tahun 2007 sd 2015.
2. Bp. Frdderikus Gebze, S.E., M.Si menjabat sebagai Bupati Merauke adalah dari tahum 2016-2012.
Seharusnya Sdr. Zakki, jika membahas mantan Bupati Jhon Gluba Gebze ( 2000-2010 ), Juga harus mengupas Mantan Bupati Romanus Mbaraka ( 2010-2015 ), bukan justru seolah olah dalam tulisan itu melimpahkan kesalahan itu kepada Bupati yang saat ini menjabat ( Frederikus Gebze ).
3. Kata-kata ” Frederikus justru berupaya melanjutkan proyek seperti MIFEE “, itu adalah analisa yang sangat keliru. MIFEE adalah Proyek dari Pusat bukan proyek Daerah, jadi Bupati tidak mempunyai Hak untuk melanjtkannya atau menstopnya.
4. Pada tulisan itu, Sdr Zakki Amali tidak bisa membedakan yang mana tanah pasir yang bisa dijual dalam truck yang harganya 1 M3 Rp 250.000 dengan Tanah ( Land ).
Seharusnya Sdr Zakki Amali bisa lebih teliti mengambil bahan-bahan untuk tulisannya, apalagi menulis informasi yang keliru, itu bisa menyesatkan pembaca.Apalagi pada saat ini di Merauke akan berlangsung Pilbup Merauke 2020, jangan sampai berita yang dibuat oleh sdr Zakki Amali ini, adalah sejenis berita pembunuhan karakter atau penyebaran berita fitnah.

Perusahaan sawit banyak bercokol di Merauke, Papua, terlebih sejak ada Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) dimulai era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menyadari berbagai dampak bisa timbul dari masalah lingkungan sampai konflik sosial dari bisnis ini, Bupati Merauke Frederikus Gebze,  akan membatasi investasi  sawit di daerah itu.

Dia mengatakan, pembukaan lahan sawit memicu pelepasan karbon. Hutan Papua, katanya,  perlu diselamatkan dan perlu peran semua pihak termasuk pemilik hutan.  Apalagi, katanya,  proyek nasional rentan menyebabkan penebangan hutan.

Gebze mengatakan, sejak dulu, orang Marind tak lepas dari hutan, budaya, dan adat. ‘’Sejak leluhur alam dan lingkungan telah membentuk manusia Marind mengenal lumbung pangan masyarakat adat setempat,” katanya, saat menerima kujungan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guérend, Juni lalu.

Diapun bertekad mencanangkan pembangunan daerah berkelanjutan, misal, dalam membangun infrastruktur dasar dengan  perhitungan rendah emisi.

Orang Papua, katanya, rajin menjaga alam. Demi tujuan serupa, diapun  akan membatasi investasi sawit di Merauke. Bahkan, meminta perusahaan mengembangkan kebun sawit rendah emisi.

“Semua harus sepakat membatasi investor sawit. Pembukaan hutan besar-besaran untuk sawit harus memperhitungkan tanah ulayat, tempat keramat.”

Konsorsium World Agroforestry Center (INCRAF) dan dan ParCimon ada proyek pembangunan rendah emisi empat tahun di Merauke. Dubes UE datang terkait urusan ini. Gebze berharap, proyek ini tetap berlanjut.

Adapun beberapa perusahaan sudah beroperasi  di Merauke, antara lain Korindo Group (PT Dongin Prabhawa, PT. Berkat Cipta Abadi, PT. Papua Agro Lestari); PT. Agripima Cipta Abadi,  PT Bio Inti Agrindo, PT. Agri Prima Persada Mulia, masuk grup Daewoo Internasional Coorpartion. Ada juga Ganda Group.

Warga Kampung Yanggandur mengiris sarang semut bakal obat herbal di Merauke. Foto: Hidayatillah

Warga Kampung Yanggandur mengiris sarang semut bakal obat herbal di Merauke. Foto: HidayatillahHarus jelas

Anselmus Amo, Direktur  Sekretriat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke, mengapresiasi pendapat  bupati. “Beliau memberikan perhatian khusus kepada suku Marind, pemilik adat. Kebijakan membatasi pembukaan lahan sawit Merauke sangat wajar,” katanya.

Perusahaan sawit  di Merauke, ada mengantongi izin dan belum dapat izin maupun yang sudah beroperasi. “Bupati Merauke mau membatasi perusahan sawit yang mana? Apakah yang ada sekarang, mau diberitahu pengurangan lahan, misal, izin 30.000 an jadi 10.000-an hektar. Yang terlanjur di bibir kali, hutan konservasi,  dikurangi. Inilah yang harus jelas dalam surat keputusan bupati,” katanya.

Dia menyarankan, dalam menjalankan pembatasan sawit, bupati mesti menkaji dan mengevaluasi perizinan dari awal. “Kalau proses salah, melanggar aturan, perusahaan harus kena sanksi tegas. Bukan hanya sawit, semua izin. Apkah mereka telah berbicara baik dengan pemilik hutan? Atau mereka culik orang kampung bawa ke Jakarta dan menandatangani surat pelepasan hutan?”

Kunjungan Duta Besar Uni Eropa, katanya,  penting sebagai bentuk perhatian karena hutan Papua paru-paru dunia. Namun, terpenting bagi Orang Papua, hutan ini sebagai tanah, dan budaya. Hutan merupakan tempat hidup Orang Papua. “Mereka tergantung lingkungan hidup, punya ikatan erat antara utan, budaya, dan manusia Papua.”

PT Korindo Group, salah satu perusahaan yang memiliki banyak usaha sawit di Papua, termasuk Merauke. Johanes Rettob, Humas Korindo Group mengatakan, tak ingin bersinggungan dengan Pemda Merauke. Pembatasan lahan kebun sawit oleh Bupati Merauke sejalan dengan rencana moratorium oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam menjalankan bisnis, katanya, perusahaan sudah berusaha keras memenuhi beragam peraturan, tetapi belum tentu lancar, salah satu terhambat masalah ulayat. “Secara administrasi belum jelas aturan dari pemerintah. Soal pembayaran ulayat misal ganti rugi, pinjam pakai dalam bentuk apapun.” Dia berharap, ada aturan jelas dari pemerintah.

Bupati Merauke, Fredy Gebze, mempunyai misi membawa Merauke menuju kemakmuran, antara lain melalui program pembangunan pangan. Hal ini disampaikan Bupati Fredy Gebze pada Dialog Membangun Ekonomi dan Kebudayaan Papua secara Damai, di Jakarta, Senin, 9 Mei 2016.

“Pembangunan ekonomi dan budaya Papua dengan damai itu artinya aman, mandiri, akhlak dan iman”, ungkap Fredy Gebze, menguraikan arti kata “Damai” dalam pembangunan.

Menanggapi permasalahan program MIFEE, Bupati berpendapat adanya permasalahan sosialisasi program dan kurangnya perhatian dan perlindungan pada masyarakat oleh para pemimpin di masa lalu. Sosialisasi dilakukan dihotel-hotel dan masyarakat tanda tangan daftar hadir, ternyata tanda tangan surat persetujuan penyerahan dan pembukaan lahan.

Bupati Fredy Gebze, menjelaskan akan melindungi program nasional untuk pembangunan pangan dan memproteksi orang asli di Merauke, “Mereka tidak akan mungkin mengerjakan lahan yang luas, tetapi bagaimana mereka pemilik tanah merasakan dampak dan manfaat daripada pekerjaan (program) yang dilakukan, mereka harus mendapat royalti, mereka tidak boleh terpinggirkan dari pembangunan kota. Saya akan proteksi kebudayaan orang Merauke dan semua harus tunduk pada budaya adat setempat, karena budaya itu harga diri kita”, jelas Fredy Gebze.

Terkait komitmen Bupati Fredy Gebze untuk melindungi tanah-tanah adat milik orang asli di Merauke, Bupati telah mencabut 10 izin perusahaan. Adanya ancaman gugatan PTUN, Bupati mengaku tidak takut dan meminta perusahaan keluar dari Merauke. “Kami tidak mau tanah masyarakat hanya dijadikan garanti perusahaan di bank, perusahaan tidak serius mengerjakan tanah”, jelas Fredy Gebze.

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Merauke, Yoseph Gebze, membenarkan keputusan Bupati mencabut izin 10 perusahaan tersebut, “Kami mencabut izin-izin lokasi 10 perusahaan yang tidak aktif mengerjakan lahan dan diduga hanya menjadikan izin tersebut sebagai garansi memperoleh dana di bank”, jelas Yoseph Gebze, tanpa menyebutkan nama-nama 10 perusahaan.

Dijelaskan pula oleh Yoseph Gebze, Pemerintah Kabupaten Merauke masih sedang melakukan evaluasi dan review atas izin-izin perusahaan yang telah mendapatkan izin tetapi belum menyelesaikan kewajiban dan belum mengerjakan lahan sehingga kemungkinan masih akan bertambah izin-izin perusahaan yang akan dicabut.

Demikian Hak jawab kami, kami memohon, tolong tuliskan data yang lengkap dan kejadian yang sebenarnya. Jangan memutarbalikan suatu kondisi keadaan yang bisa membuat masyarakat Merauke menggangap apa yang ditulis itu adalah sebuah kebenaran. Kami meminya kepada Sdr. Zaki Amali, untuk mengkoreksi kata-katanya pada tulisan itu, dalam waktu 3 X 24 Jam setelah email ini kami kirimkan. Kita harus sama-sama tegakakn Pers yang sehat dan berpegang pada azas kebenaran.

Hormat Kami

Adrian Indra

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap