Frederikus Gebze, Bupati Merauke Menghadiri Munas Partai Hanura

Frederikus Gebze, Bupati Merauke Menghadiri Munas Partai Hanura

Bupati Merauke Frederikus Gebze Menghadiri Munas Partai Hanura

Bupati Merauke Frederikus Gebze, SE, M.Si, menghadiri acara pengukuhan Munas Partai Hanura di Jakarta pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2020 di JCC Kemayoran Jakarta. Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi sempat berbincang agak lama dengan Bupati Merauke, yang mana Presiden dalam kesempatan itu, menanyakan tentang masalah tapal batas Sota dan Bupati Frederikus Gebze membicarakan tentang Provinsi Papua Selatan. Kehadiran Bupati Merauke pada acara tersebut memang diundang secara khusus oleh Ketua Umum DPP Hanura.

Saat memberikan sambutan dalam acara yang juga dihadiri Wakil Presiden Maruf Amin itu, Jokowi menceritakan ketidakhadirannya dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) Hanura Desember lalu. Jokowi menceritakan hal tersebut karena banyak yang bertanya mengenai ketidakhadirannya di acara Munas.

Jokowi mengaku tidak hadir di forum tertinggi partai Hanura tersebut karena tidak diundang oleh Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).

“Ternyata beliau (OSO) menyampaikan pak nanti bapak dan pak Wapres akan diundang dalam pengukuhan kepengurusan DPP yang nanti segera akan kita lakukan. Oh ya berarti saya ngerti dan saya paham,”katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan ucapan selamat kepada 51 pengurus DPP Hanura yang baru saja dikukuhkan.

Oesman Sapta Odang (OSO) terpilih secara aklamasi kembali memimpin Partai Hanura dalam Musyawarah Nasional (Munas) III Partai Hanura di Golden Ballroom, The Sultan Hotel, Jakarta, Selasa (17/12) malam. Dia terpilih di hadapan 34 DPD, 513 DPC, pendiri, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, 807 anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota dari Partai Hanura.

Sejak awal, OSO bersemangat mengusung tagline ‘From Zero to Hero’. Dalam sambutannya, dia menyinggung tawaran Presiden Joko Widodo alias Jokowi kepadanya untuk menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

“Berbagai posisi dan ruang pengabdian yang ada telah saya tolak kalau saya harus melepaskan amanat dan tanggung jawab,” kata OSO.

Politikus kawakan itu mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang telah menawarinya jabatan di Wantimpres.

“Saya berterima kasih ke Presiden RI yang telah menawarkan kepada saya duduk di Wantimpres. Di situ menandakan presiden tidak pernah meninggalkan kita (Hanura),” ungkap OSO.

Hanya saja, OSO menegaskan dirinya lebih memilih tetap berada di Partai Hanura dan menolak jabatan di Wantimpres tersebut.

“Saya memilih bersama saudara. Saya merasa tidak bermoral jika untuk sebuah jabatan harus meninggalkan amanat yang telah saudara berikan,” kata OSO disambut teriakan dan tepuk tangan kadernya.

Dia menegaskan mencintai Republik ini dengan cinta dan membesarkan Partai Hanura. Termasuk di dalamnya mencintai kader yang terbukti punya komitmen dan loyal dalam menjalankan garis partai.

“Pilkada 2020 akan kita hadapi. Saya instruksikan agar seluruh kader Hanura berada dalam satu barisan, mari kita pilih putra dan putri terbaik nanti menjadi kepala daerah,” ujar OSO.

OSO mengatakan Hanura akan bangkit from zero to hero. Dia mengajak seluruh kader membawa Hanura melakukan lompatan politik yang besar pada Pilkada 2020 dan Pemilu 2024 mendatang.

“Mari kita nol-kan speedometer, kita mulai from zero to hero,” ujar dia.

Dia mengatakan Hanura telah diterjang badai politik yang begitu dahsyat, yang diciptakan pleh para pengkhianat yang pernah di besarkan Partai Hanura. Meskipun demikian, Hanura menurut dia, tetap dipercaya rakyat, lantaran memiliki 807 anggota DPRD yang dipilih langsung oleh rakyat. Selain itu, kata dia, Hanura juga berhasil mengantarkan Jokowi-Ma’ruf hingga ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024.

Lebih jauh dia menekankan Hanura adalah sebuah partai yang menjanjikan. Sehingga tidak mengherankan apabila ada pihak yang ingin mengacaukan dan mengambil alih Hanura.

“Luar biasa guncangan yang diberikan kepada partai kita. Mari kita bangun, kita siapkan, kota jaga persatuan serta komitmen. Kita bersatu dan tetap konsisten mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf,” ujar OSO.

OSO pun sempat menyinggung konflik internal yang pernah menimpa partai pada awal 2018 silam. Dia menyebut para mantan kader Partai Hanura yang menyebabkan konflik itu sebagai penghianat karena ingin merusak partai. OSO tak menyebut nama yang dia anggap penghianat.

“Kita masih ingat jelang Pemilu 2019, partai kita diterjang oleh badai politik yang dahsyat, sebuah partai yang terbangun oleh riak-riak oleh orang-orang yang pernah dibesarkan partai. Kini Para penghianat itu gagal hingga di pengadilan, kemudian mereka pindah ke partai lain,” kata OSO.

Hanura diterpa konflik pada 2017, saat Wiranto menyerahkan jabatan ketua umum kepada OSO. Transisi kekuasaan itu memicu keluarnya mosi tak percaya dari 27 pengurus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) I Hanura pada akhir 2017. Peristiwa itu berbuntut panjang. Hanura terbelah dua. Kubu yang dipegang oleh OSO (kubu Manhattan), dan kubu yang dipegang oleh mantan Sekretaris Jendral Hanura, Syarifuddin Sudding (kubu Ambhara).

Kedua kubu saling menggelar pertemuan dan saling memecat ketua umum dan sekjen. Saat ini, banyak eks kader Hanura dari kubu Sudding sudah berpindah ke partai politik lain. Sudding sendiri pindah ke PAN. Sementara loyalis Sudding lainnya seperti Dadang Rusdiana pindah ke NasDem.

OSO mengaku bersyukur badai konflik Hanura sudah berlalu. Hanura juga berhasil menempatkan banyak kadernya di kursi legislatif daerah di Pemilu 2019. Setidaknya sebanyak 807 kader Hanura menduduki kursi legislatif tingkat kabupaten/kota maupun provinsi di seluruh Indonesia.

“Orang-orang yang mengganggu dan merusak rumahnya sendiri telah pergi dari partai. Ada kadang orang ingin mengambil dan ingin merusak Partai Hanura. Bolehkah dia rusak? Tidak boleh,” kata OSO.

OSO menjelaskan alasan Munas Hanura kali ini tak mengundang tokoh-tokoh politik dari luar partai, termasuk Presiden Jokowi. Munas Hanura tahun ini dimaksudkan agar para kader melakukan introspeksi dan evaluasi untuk menuju kerja-kerja partai berikutnya.

“Jadi Munas III hanya mengundang kader-kader Hanura saja,” kata OSO.

Dukungan Kalbar

Seluruh pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hanura Kalimantan Barat, memang sepakat mendukung Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) kembali menjabat posisi ketua umum. Suara bulat itu merupakan satu di antara putusan dalam Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) DPD Hanura Kalbar di Hotel Orchardz Pontianak, Kamis (10/10).

Ketua DPD Hanura Kalbar, Suyanto Tanjung menjelaskan percepatan munas, agar tidak ada lagi yang mencoba mengganggu kepemimpinan Partai Hanura, sebagaimana yang terjadi sebelumnya. Di sisi lain, akan ada agenda besar di depan, yakni Pilkada serentak 2020. Di Kalbar, tujuh daerah akan ambil bagian.

“Kita ingin ada gangguan lagi. Kita usulkan Pak Oesman Sapta untuk maju kembali sebagai Ketua Umum. Itu harga mati bagi pengurus Partai Hanura di Kalbar,” jelas saat itu.

Perihal Pilkada serentak 2020, pihaknya akan mendiskusikan lebih dahulu bersama DPC Hanura se-Kalbar. Hanura Kalbar menargetkan memenangi semua Pilkada mendatang. Bukan tanpa alasan, dari 15 Pilkada daerah lalu, Hanura menang di 10 wilayah.

“Tentu dengan prestasi-prestasi yang sudah ada kita pertahankan. Bahkan kita tingkatkan ke depan. Dari tujuh kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada semua mempunyai kans yang sama. Kita akan prioritas kader Partai Hanura dulu, baru kita selektif memilih putra-putri Kalimantan Barat,” katanya.

Ajung juga berharap mereka yang sudah diusung oleh Partai Hanura, ingat dengan jasa-jasa partai. Karena menurut dia, membesar partai perlu kerja sama antara kader-kader maupun kepala daerah yang sudah didukung Partai Hanura, agar bersama-sama membangun daerah.

Sekretaris Jenderal DPD Hanura Kalbar, Harry Daya menjelaskan rapinda bertujuan merapatkan barisan 12 kabupaten dan dua kota di Kalbar. Dalam pertemuan itu pun, diundang juga setidaknya 47 anggota dewan, lima di antaranya adalah pimpinan dewan.

“Kita undang di sini untuk menyamakan kesepakatan untuk mendukung, meminta kembali OSO untuk memimpin kembali Hanura di masa datang,” katanya.

Selain itu, target Hanura di Kalbar adalah mendorong pemekaran Kapuas Raya. Sebab hal ini masuk dalam prioritas pembahasan dalam rapat pimpinan daerah.

“Karena beberapa pimpinan yang masuk dalam Hanura menginginkan Kapuas Raya cepat dimekarkan agar pembangunan bisa meratakan dan ini juga janji politik Jokowi dan Midji,” tutupnya.

Bupati Kayong Utara yang juga Ketua DPC Hanura di sana, Citra Duani menegaskan DPC Kayong Utara menyepakati akan tetap memilih OSO memimpin partai di periode selanjutnya. Alasannya, selama ini belum ada tokoh yang mampu menyaingi kredibilitas OSO, yang mampu menampung banyak aspirasi masyarakat di berbagai wilayah.

“Selain itu beliau (OSO) juga satu-satunya ketua partai yang berasal dari Kalbar, putra daerah. Maka dari itu kita tetap memperjuangkan putra daerah kita untuk tetap jadi menjabat Ketua DPP Hanura,” ungkapnya.

Menurutnya, untuk menjadi pemimpin harus memiliki sifat relawan yang bisa menyerap aspirasi dan peka, serta cepat merespon apa yang diinginkan masyarakat. Ciri-ciri yang disebutkannya, ada pada OSO.

“Kalau beliau tidak menjabat lagi, mungkin Kalbar tidak seperti ini. Seperti di Kayong Utara kalau tidak ada beliau, tidak mungkin mekar. Setelah mekar beliau mencari cara agar dana-dana pusat bisa turun ke daerah dan sekarang menginginkan bandara Kayong Utara harus siap 2020. Kalau tak ada beliau, mungkin bandara itu tidak bisa dibangun,” tegasnya.

Ketua DPC Hanura Ketapang, Jamhuri Amir pun mengatakan pihaknya sangat mendukung Oesman Sapta Odang. Termasuk meminta penarikan aset-aset partai yang dikuasi oleh orang-orang yang tidak berhubungan dengan partai.

Hasil gambar untuk presiden Jokowi Hadiri munas hanura 2020

DPC Hanura Ketapang mendukung OSO kembali memimpin Hanura karena selain putra daerah, sudah banyak perubahan yang dibuat oleh OSO selama memimpin Hanura. Perubahan ini dirasakan langsung para kader khususnya di daerah.

“Kalau kemarin itukan kita tahu ada kemelut, tapi kami yakin beliau bisa terus membesarkan partai, yang jelas di bawah pimpinan Pak OSO, organisasi benar-benar berjalan khususnya tingkat koordinasi dan konsolidasi,” nilainya. (ant/cnn/bls)

“Bahkan UU No. 19/2006 mewajibkan Wantimpres memiliki sifat kenegarawanan tersebut! Kenapa Wiranto mengambil sikap yang bertentangan dengan undang-undang?” ujar Inas.

Dia menambahkan, sebenarnya dalam AD/ART partai Hanura tidak mengenal adanya Ketua Dewan Pembina. Tetapi demi menghargai Wiranto sebagai pendiri partai Hanura, maka DPP Hanura mencantumkan namanya dalam SK Kemenkumham No. M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018 sebagai Ketua Dewan Pembina.

“Tapi menjelang Munas III Hanura yang akan diselenggarakan pada hari ini, tanggal 17 Desember sampai dengan 19 Desember 2019, DPP sudah mengajukan dan mendapatkan SK Kemenkumham yang terbaru,” ucap dia.

“Di mana nama Wiranto sudah tidak ada lagi, jadi Wiranto gak usah repot-repot menulis surat pengunduran diri deh!” pungkas Inas.

Dalam Sertijab Wantimpres, Senin (16/12), Wiranto menegaskan dirinya tidak harus mengundurkan diri dari posisi Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, meski telah menjabat sebagai Wantimpres.

“Yang dilarang dalam undang-undang itu jika menjabat sebagai ketua umum atau sebutan lain, atau menjadi anggota badan pengurus harian. Selain itu diizinkan,” kata Wiranto.

Wiranto meminta tidak ada lagi komentar yang mendesak dirinya mengundurkan diri dari jabatan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura atas isu rangkap jabatan.

“Jadi jangan sampai ada komentar macam-macam, harus mundur,” kata dia.

Dia menegaskan jika pun pada akhirnya dirinya memutuskan mundur, maka keputusan itu bukan atas dasar larangan undang-undang, melainkan adanya pertimbangan politik tertentu. (mer/bls)

Baca Juga :  Potret Kinerja Frederikus Gebze Membangun Kab. Merauke Tahun 2017 ( 1 )

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap