Frederikus Gebze, Pada Kuliah Umum dan FGD ILuni UI ” Ribuan Masyarakat Merauke Rajut Papua Dalam NKRI”

Frederikus Gebze, Pada Kuliah Umum dan FGD ILuni UI ” Ribuan Masyarakat Merauke Rajut Papua Dalam NKRI”

Frederikus Gebze, Kuliah Umum dan FGD Iluni Universitas Indonesia

” Ribuan Masyarakat Merauke Rajut Papua Dalam NKRI”

Pada hari Selasa tanggal 12 November 2018 bertempat di Kampus Pasca Sarjana UI, Salemba, Jakarta, dilaksanakan acara Fokus Discussion Group ( FGD ) dengan thema ” Merajut Papua Dalam Bingkai NKRI “. Narasumber yang hadir dalam acar tersebut ialah, Pangdam XVII/ Cenderawasih, Mayjend TNI Herman Asaribab, Ka.Polda Papua, Irjend Paulus Waterpauw, Bupati Merauke, Frederikus Gebze, S.E., M.Si, Bupati  Kabupaten Puncak, Willem Wandik , Tony Wenas, Dirut PT Freeport dan Tokoh Papua, Michel Manufandu.

Acara Kuliah Umum dan Fokus Group Discussion  ini, dipandu oleh Dr. Audrey G. Tangkudung, S.S., M.Si berlangsung menarik dan mendapat sambutan yang meriah dari para peserta.

Bupati Merauke, Frederikus Gebze, S.E., M. Si dalam pemaparan kuliah umum tersebut, menyampaikan bahwa jika ada istilah merajut, tentunya ada yang bolong yang harus dirajut. Merauke sebagai daerah pesisir di Papua, sangat mengedepankan rasa cinta damai dan persatuan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

Masyarakat di Kabupaten Merauke memadati halaman kantor bupati, menggelar deklarasi cinta damai yang dihadiri Staf Khusus Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin. Hadir dalam deklarasi, Senin (16/9/2019), selain perwakilan etnis yang mendiami Bumi Anim Ha, juga pelajar dari tingkat SD hingga perguruan tinggi (PT), juga kirab pembawa bendera merah putih sepanjang 74 meter oleh perwakilan mahasiswa dari STIA Karya Dharma. Selain itu, Muspida, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan sejumlah stakeholder lain. Dalam acara dimaksud, juga pembacaan doa bersama lima tokoh agama serta penandatanganan deklarasi cinta damai.

Pada Makalah Kuliah Umum dan FGD tersebut, disampaiakan juga materi oleh Frederikus Gebze, S.E., M.Si sebagai berikut:

 

Cerita Paulus Waterpauw Ungkap Perubahan Sikap Anak Muda Papua

Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengeluhkan mulai adanya perbedaan sikap masyarakat Papua, khususnya anak muda, terhadap pejabat keturunan asli Papua. Hal tersebut menyusul terjadinya kerusuhan di Papua beberapa waktu lalu. Paulus Waterpauw bercerita bagaimana perbedaan sikap yang diterima dirinya.

“Ada banyak hal yang kami rasakan, kalau kami dulu ketemu senior-senior, dari jauh sudah angkat tangan, kami mengatakan ‘kakak’. Sekarang kalau ketemu, masing-masing sudah berpisah. Lihat dari jauh, ‘siapa itu? Pak Waterpauw? Tidak penting itu’ seperti itu (responsnya), nyata itu,” kata Paulus Waterpau dalam acara diskusi bertajuk ‘Merajut Papua Dalam Bingkai NKRI’ di Gedung IASTH, Kampus UI Salemba, Jakarta, Selasa (12/11/2019). Ia pun menceritakan bagaimana kesulitan dirinya melakukan komunikasi dengan mahasiswa Papua saat
peristiwa rasisme yang terjadi di Asrama Papua di Surabaya berberapa waktu lalu.

“Kenyataannya, saya mengundang mereka ajak makan malam saja mereka menolak saya. ‘oh gak penting pak Waterpauw hadir’. Saya ke Jogja diserang saya, ada apa kakak ke sini? Untuk apa? kalau ada perintah, mana surat perintahnya?” ceritanya.

Ia pun harus menjelaskan secara perlahan agar mahasiswa Papua saat itu bisa diajak berkomunikasi.

“Saya bilang hanya ingin datang, mau tahu adik adik saja, kalau ada kesasar. Saya kasih nomor saya. Kata dia ‘oh kakak kalau itu kami minta maaf, kakak tidak salah, kami juga tidak salah’. Itu persepsi yang muncul mereka lihat senior-senior Papua,” katanya.

Bukan hanya itu, ia juga mengatakan, Bupati hingga Gubernur di wilayah Papua juga memiliki masalah yang serupa.

Bahkan, Gubernur Papua, Lukas Enembe yang terkenal sebagai tokoh Papua juga mengalami penolakan serupa.

“Lukas Enembe itu sampai naik ke pagar asrama Papua. ‘adik adik ini mama Enembe’ mereka (malah) lempar pakai pasir. Bapak bupati juga setengah mati. Upaya yang telah difasilitasi, beasiswa, asrama, dianggap sepi saja tidak ada artinya, ungkapnya.

Dia pun meminta kalangan akademisi untuk meneliti perubahan sikap masyarakat Papua tersebut. Ia khawatir sikap tersebut bila dibiarkan semakin lama akan menjadi masalah besar.

“Mohon diteliti dengan baik. Karena barang ini lambat dan cepat dia akan terus berjalan,” katanya.

Ada ancaman jelang HUT OPM

Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw menyebutkan adanya ancaman menjelang perayaan hari ulang tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember 2019 mendatang.  Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut apa ancaman yang akan dilakukan kelompok OPM.

“Ada (ancaman), mereka ingin merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Papua Barat atau West Papua yang sudah mereka peringati sejak 1962 itu versi mereka,” kata Paulus Waterpauw dalam acara diskusi di Gedung IASTH, Kampus UI Salemba, Jakarta, Selasa (12/11/2019). Meskipun ada ancaman, Kapolda Papua memastikan, aparat kepolisiantelah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Caranya dengan membangun kedekatan lewat komunikasi intensif dengan tokoh-tokoh Papua. “Upaya yang kita lakukan juga yang kita sudah menyiapkan berbagai cara-cara bertindak untuk mengantisipasi itu semua. Sembari kita pendekatan membangun komunikasi kemudian juga melakukan cipta kondisi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan, pihaknya juga akan melakukan sejumlah acara dan aktivitas di Papua jelang HUT OPM awal Desember 2019. Informasi yang diterima dari berbagai sumber, para pekerja pembangunan jembatan itu diduga dibunuh lantaran mengambil foto pada saat perayaan HUT Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/ OPM) oleh KKB tak jauh dari lokasi kejadian. Saat seorang pekerja mengambil foto tanpa mematikan flash, hal itu kemudian diketahui kelompok KKB. Hal itulah yang membuat mereka marah dan mencari orang yang mengambil foto hingga berimbas kepada pekerja lainnya yang ada di kamp pembangunan jembatan.

Pangdam Cenderawasih: Persoalan Papua Harus Ditangani Smart Power

 

Pangdam Cenderawasih: Persoalan Papua Harus Ditangani Smart Power

Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab menyebut penanganan persoalan Papua harus dilakukan dengan smart power. Smart power yang dimaksud ialah menggunakan pendekatan hard power dan soft power. Tindakan hukum harus tetap sesuai dengan prosedur.

Hard power itu oke di dalam pelaksanaan tugas kita harus tindakan secara tegas sesuai dengan hukum positif kita,” ujar Herman dalam kuliah umum dan FGD ‘Merajut Papua Dalam Bingkai NKRI’ di kampus UI Salemba, Jl Salemba Raya, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019). Sedangkan soft power, yakni menyelesaikan persoalan Papua lewat pendekatan agama hingga budaya.

“Tetapi soft power itu bagaimana kita berbicara masuk di Papua itu dengan budaya, agama, dan kesetaraan. Ini mungkin selama ini dilihat dalam langkah penanganan Papua bagaimana kita menghilangkan mindset ini sampai sekarang belum,” katanya. Penanganan persoalan Papua ditegaskan Herman juga harus dilakukan dengan lebih dulu memahami seluk beluk permasalahan.

“Untuk itu mari kita jaga dan kelola bersama keharmonisan yang kita miliki ini sebagai kekuatan mendasar yang harus dibangun dan dipelihara dengan baik guna memperkokoh NKRI yang kita cintai dan kita banggakan bersama,” katanya. ( Jeje )

 

 

 

 

 

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap