Frederikus Gebze : ” DEMOKRASI dan STRATEGI POLITIK”

Frederikus Gebze : ” DEMOKRASI dan STRATEGI POLITIK”

DEMOKRASI dan STRATEGI POLITIK

( By: Frederikus Gebze, S.E., M.Si )

 

Pilpres 2019 telah berlalu, namun dari berbagai kejadian kita bisa belajar dengan melihat suatu strategi Politik yang sebelumnya tidak pernah kita dapatkan teorinya dibangku Sekolah atau kuliah. Politik dengan kampanye hitam itu, jika prosesnya sudah jauh dari standar politik berbudaya dan beretika maka kecenderungan hasilnya produknya juga akan tidak baik. Serta dilaksankan oleh seorang pemimpin yang memang tidak baik serta mempunyai track record yang juga tidak baik Jika prosesnya sarat rekayasa maka kekuasaan yang lahir dari politik kotor juga akan menghasilkan penguasa korup dan jauh dari harapan publik.

Demokrasi itu sejatinya adalah berbagai model dan seni serta ilmu untuk mencapai tujuan. Layaknya suatu Ilmu. Pastilah harus diterapkan dengan sesuatu yang berlevelkan pengetahuan yang sesuai dengan norma Agama, Adat dan Budaya Bangsa Indonesia. Terkadang pengelolaan demokrasi sangat pincang antara teori politik dan praktik berpolitik. Secara teori, politik dikorelasikan dengan seni mengelola strategi untuk mencapai tujuan politik. Etika dan Budaya pun selalu dijadikan rujukan. Propaganda politik pun didesain dan disuarakan berdasarkan prinsip-prinsip persuasif dan berpijak pada kebenaran.

 

Di sisi lain, pada kenyataannya praktik pengelolaan politik cenderung pragmatis dan  t

ransaksional. Bahkan menyebar kebohongan, fitnah, dan hasutan menjadi salah satu produknya. Akibatnya, pengelolaan politik secara pragmatis membuat publik makin transaksional dan pada gilirannya apatis.

Dalam kondisi begini maka praktik politik pada kenyataannya tak berkorelasi dengan seni merancang strategi untuk mencapai kemenangan. Walaupun pesta politik disepadankan dengan pesta demokrasi pada banyak hal praktik berpolitik berdampak pada ancaman stabilitas dan inharmonisasi hubungan kekerabatan. Hal inilah yang harus dibenahi dengan pola-pola kaderisasi politik dan pendidikan politik yang lebih intensif.

 

Masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, harus diajarkan politik yang beretika. Terlebih saat ini masih ada elite politik yang tidak memberikan pendidikan yang positif kepada generasi muda saat ini.  ada tiga rumus untuk membangun karakter. 

Pertama, konstitusi yang benar. Konstitusi tersebut harus dijalankan dengan benar. Artinya, seluruh peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan UU di atasnya. Selain itu, masyarakat pun harus diajarkan untuk menerapkan budaya konstitusi.

Kedua, masyarakat harus dididik. Pasalnya, masyarakat yang baik akan membawa bangsanya menuju peradaban yang benar. Untuk itu, masyarakat perlu diberikan pendidikan karakter baik formal maupun informal. Dan terakhir, peningkatan kualitas bagi penyelenggara negara.

Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengembangkan dan menyebarkan cara-cara berpolitik yang penuh santun.

 

“Saya kira cara-cara berpolitik yang baiklah yang harus kita juga kembangkan. Kita sampaikan kepada masyarakat dan anak-anak kita agar nilai-nilai ke Indonesiaan itu betul-betul tidak hilang,” ( Presiden Joko Widodo )

Bukan tanpa sebab Kepala Negara mengajak seluruh pihak untuk mulai mewujudkan budaya politik santun, bersih, dan beretika. Dalam sambutannya itu, dirinya berujar bahwa sering sekali ditemukan adanya pendidikan politik yang kurang baik turut disampaikan kepada masyarakat.

“Yang kita lihat memang banyak juga elite-elite politik kita yang masih memberikan pendidikan yang tidak baik pada masyarakat kita. Coba kita lihat, banyak yang masih berteriak-teriak mengenai antek asing, antek ‘aseng’, dan PKI bangkit,” ( Presiden Joko Widodo )

Mengenai komunisme dan PKI sendiri, sikap Presiden Joko Widodo sudah sangat jelas.

“Kalau PKI bangkit ya gebuk saja sudah, gampang. Payung hukumnya juga jelas, TAP MPRS nya masih ada. Kenapa kita harus bicara banyak-banyak mengenai ini?” ( Presiden Joko Widodo )

Kepala Negara berpesan bahwa pendidikan politik yang beretika ini tak hanya berlaku bagi para politikus saja, tapi juga harus ditularkan kepada generasi-generasi muda Indonesia.

“Oleh sebab itu, nilai-nilai ke Indonesiaan kita, nilai-nilai kesopanan, kesantunan, dan semua yang terkandung dalam ideologi Pancasila, saya kira harus terus disampaikan kepada anak-anak kita. Mengenai kerukunan, persaudaraan, dan toleransi,” ( Presiden Joko Widodo )

Usai acara tersebut, Kepala Negara sempat diminta untuk menjelaskan lebih detail soal politik yang beretika ini oleh para jurnalis. Menurut Presiden, politik yang beretika ini cukup sederhana, yakni yang mengedepankan karakter keindonesiaan kita.

“Karakter ke Indonesiaan kita seperti itu, politik yang beretika dan mengembangkan nilai-nilai kesantunan. Bukan politik yang mencela, mencaci maki, dan menjelekkan. Mau mengkritisi silakan tapi dengan nilai-nilai kesantunan dan etika yang kita miliki,” ( Presiden Joko Widodo )

Konsep budaya politik berpusat pada imajinasi (pikiran dan perasaan) manusia yang merupakan dasar semua tindakan. Dalam rangka menuju arah pembangunan dan modernisasi suatu masyarakat akan menempuh jalan yang berbeda antara satu masyarakat dengan yang lain, dan itu terjadi karena peranan kebudayaan sebagai salah satu faktor. Budaya politik dapat membentuk aspirasi, harapan, preferensi, dan prioritas tertentu dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan sosial politik.

 

Pada gilirannya, disimpulkan bahwa peran budaya politik santun, bersih dan beretika dalam rangka memperkokoh kehidupan berbangsa dan bernegara menuju Indonesia baru adalah:

Pertama, etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elite politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Kedua, perlu dilakukan upaya penanaman suatu kesadaran bahwa politik yang hendak kita perjuangkan bukan semata politik kekuasaan, melainkan suatu politik yang mengedepankan panggilan pengabdian demi kesejahteraan masyarakat luas, dialektika antara partai dan politikus serta masyarakat yang kritis.

Ketiga, budaya politik santun, bersih dan beretika ini diperlukan karena dapat membuat para elite politik menjauhi sikap dan perbuatan yang dapat merugikan bangsa Indonesia. Akhirnya, disarankan agar dilaksanakan kembali pendidikan budi pekerti yang merupakan pondasi bagi pelaksanaan Civic Education agar tercipta generasi yang tidak hanya mau menjadi politisi, namun paham budaya dan etika politik. ( FG/XII/2019)

 

Table of Contents

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap