Ramses Wally, SH : SURAT TERBUKA KEPADA PRESIDEN JOKO WIDODO ( Bagian 4 )

Ramses Wally, SH : SURAT TERBUKA KEPADA PRESIDEN JOKO WIDODO ( Bagian 4 )

Ramses Wally, SH : SURAT TERBUKA KEPADA PRESIDEN JOKO WIDODO ( Bagian 4 )

LANGKAH – LANGKAH YANG TELAH DIAMBIL PEMERINTAH PUSAT UNTUK MEMBANGUN PAPUA

Pendekatan Ala Presiden Jokowi

Presiden Jokowi tingkatkan perhatian kepada Papua dibandingkan 50-an tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke tanah Papua sebanyak 10 kali, sejumlah mega proyek jalan dan jembatan, penerangan, bandara udara, pelabuhan, pasar, pembagian sertifikat tanah, pembagian Kartu Indonesia Sehat, pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan dan pembangunan pasar tradisional, penerapan BBM satu harga dan program lainnya.

Proyek jalan, misalnya, hingga akhir 2014 (sebelum era Presiden Jokowi) jalan Trans Papua yang sudah dikerjakan sepanjang 3.263 KM, yang terdiri dari Provinsi Papua Barat sepanjang  2.343 KM dan Provinsi Papua sepanjang 920 KM dari total jalan Trans Papua sepanjang 4.330 KM. Sepanjang 3.263 KM ini dikerjakan dalam kurun waktu puluhan tahun.  Sisa jalan trans Papua yang belum tembus sepanang 1.067 KM. Pada era Jokowi (2014-2019), pembangunan jalan trans Papua dikerjakan secara masif sehingga telah dikerjakan sepanjang 1.066 KM dengan  menelan anggaran pemerintah mencapai Rp18 triliun. Dari total jalan Trans Papua yang telah dibangun ini, hingga 2019 masih terdapat 1.678 KM  jalan yang belum beraspal.

Selain itu, Jembatan Holtekamp adalah jembatan sepanjang 732 meter dengan lebar lebar 17 meter yang menghubungkan Hamadi, Distrik di Jayapura Selatan dengan Holtekamp, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, yang sebelumnya membutuhkan waktu 2,5 jam menjadi 60 menit. Jembatan ini dibangun dengan total biaya 1,7 triliun. Selain itu, Jokowi membangun pelabuhan baru serta revitalisasi pelabuhan lama untuk perkuat tol laut.

Presiden Jokowi juga memberikan perhatian pada pembangunan bandara, Bandara Domine Eduard Osok (DEO) di Sorong, Papua Barat misalnya menelan sekitar Rp 236 miliar yang bersumber dari APBN. Lalu ada Bandara Nop Goliat Dekai di Yahukimo dengan anggaran Rp 231 miliar, Bandara Wamena Rp 200 miliar, dan Bandara Utarom Rp 75,5 miliar, Bandara Sentani, Jayapura, Papua dengan nilai Rp 1,47 triliun, dan bandara Internasional Nabire dalam tahap pengerjaan.

Presiden Jokowi juga membangun Bendung Wariori di Kabupaten Manokwari yang dilengkapi saluran irigasi primer sepanjang 1 KM dengan anggaran Rp 237,5 miliar melalui kontrak pekerjaan tahun jamak sejak 2013 hingga 2016. Bendungan lainnya, Bendungan Oransbari di Kabupaten Manokwari yang mampu mengairi areal persawahan seluas 3.016 hektar, di mana saat ini sudah berfungsi mengairi 700 hektar untuk 450 petani. Keberadaan Bendungan tersebut mendukung program peningkatan produksi pangan dan juga untuk meningkatkan penyediaan air baku di wilayah tersebut.

Sedangkan dari infranstruktur energi PLN, Presiden Jokowi berhasil meningkatkan rasio elektrifikasi. Rasio elektrifikasi Provinsi Papua yang tahun 2013 hanya 30,48 persen, naik menjadi 77 persen di tahun 2018 dan target 85,72 persen di tahun 2019 untuk Provinsi Papua. Capaian hingga 2017, ada 69 unit infrastruktur PLT EBT, 390 unit PJU PV/Retrofit 6.398 Kw melistrki 4.441 KK+interkoneksi, serta 76.253 unit LTSHE. Jaringan tegangan menengah (JTM) mencapai 831 kms, jaringan tegangan rendah (JTR) mencapai 627 kms, dan gardu distribusi sekitar 102,8 MVA. Selain listrik, pemerintah melakukan terobosan kebijakan di energy bahan bakar minyak melalui percepatan BBM Satu Harga.

Dari sisi telekomunikasi,  ada Palapa Ring Timur untuk daerah Papua dan Papua Barat. Presiden Jokowi juga memerintahkan membangun kabel optik yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua.  Selain itu, Presiden Jokowi meningkatkan alokasi dana APBN kepada Papua hingga mencapai Rp62 triliun untuk Provinsi Papua dan Rp 28,34 triliun untuk Provinsi Papua Barat di luar dana Otsus.

Di bidang pertambangan, pemerintahan Presiden Jokowi mendesak Freeport Indonesia untuk mendivestasikan sahamnya sebesar 51 persen dan berhasil  ditandatangani perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Freeport  pada 27 Agustus 2017. Dari perjanjian ini, pemerintah daerah Papua mendapatkan saham 10 persen sesuai kesepakatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Papua yang diwakili oleh Gubernur Papua Lukas Enembe, pada tanggal 12 Januari 2018.

Pemerintahan Presiden Jokowi mengklaim telah menurunkan angka kematian bayi dan ibu melahirkan, dan meningkatnya harapan hidup di Papua maupun Papu Barat. Pelayanan kesehatan di Papua dan Papua Barat terus ditingkatkan secara bertahap. Adapun, penerima bantuan iuran (PBI) Kartu Indonesia Sehat di Papua dan Papua Barat mencapai 1,22 juta.

Di bidang pendidikan, Presiden Jokowi juga melakukan pemerataan pendidikan yang mengacu pada 3T yakni terdepan, terpencil, dan tertinggal. Pemerataan pendidikan dengan penerapan 3T ini sangat membantu pendidikan di Papua.  Menurut  Deputi V Kepala Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia Jaleswari Pramodhawardani,  perhatian yang signififlan ini telah berakibat pada  penurunan tingkat kemiskinan di Papua dan kualiatas hidup rakyat mengalami peningkatan. “Tahun 2013 angka kemiskinan 31,13 persen menurun ke 27,62 di tahun 2017”.

Pertumbuhan ekonomi misalnya, mencapai 9,21% pada 2016, naik dibandingkan 2014 dan 2015 yang tercatat sebesar 3,65% dan 7,47%. PDRB per kapita tanpa sektor tambang dalam juta rupiah meningkat dari Rp 24.60 juta per tahun di tahun 2013 menjadi Rp 37,52 juta per tahun di tahun 2017. “Kini ratio menurun dari 0, 44 tahun 2013 menjadi 0,398 tahun 2017.

  • SOLUSI YANG PERLU DILAKUKAN SELANJUTNYA

Masalah Papua adalah tentang perjuangan identitas dan jati diri masyarakat Papua. Lantas apa yang sebenarnya menjadi isu komunal separatisme yang disuarakan masyarakat Papua? Mereka butuh penghargaan identitas sebagai warga Papua. Bahwa mereka mempunyai kultur, punya harga diri. Sekarang harga diri mereka diinjak-injak. Mereka mudah sekali diperlakukan seperti binatang, ditembak, diseret ke tengah lapangan bola hanya karena tuduhan oposisi OPM atau pendukung Bintang Kejora. Simplifikasi persoalan semacam itu telah mendorong masyarakat Papua berfikir, bagaimana bisa mereka aman tinggal di dalam negara ini.Jadi, kesalahan pendekatan mereproduksi kekerasan itu sendiri. Yang sering dilupakan dalam pembahasan adalah politik kultur dan politik identitas orang Papua. Seperti yang berkembang dalam wacana adalah mengenai “Papua tanah damai”.

Artinya mereka tidak menginginkan orang yang membuat mereka berkonflik masuk, yakni tentara, dari kacamata mereka. Atas pandangan tersebut maka satu-satunya solusi adalah tentara harus keluar dari Papua. Itu cara pandang orang Papua. Persoalan Jakarta mau atau tidak, itu persoalan lain. Kedua, mereka berbicara mengenai proporsi penduduk asing dan pendatang. Jumlah pendatang ke Papua yang telah lebih dari 40% menciptakan kekhawatiran yang luar biasa. Hal ini bukan sekedar menyangkut pada politik demografi, namun lebih pada persoalan hegemoni identitas. Oleh karena itu pemerintah hendaknya tegas untuk berani mengangkat realita ini sebagai sebuah persoalan. Jika kita sekedar membicarakan hal-hal yang permukaan saja, persoalan tersebut hanya akan menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja.

Dalam rangka menurunkan ketegangan sebagai bagian dari pengelolaan konflik yang tepat, ada beberapa elemen penting sebagai yang dapat diaplikasikan sebagai katup pengaman di Papua. Elemen katup pengaman ini akan memainkan peran penting guna mencegah agresi sosial sebagai akibat dari pelbagai keluhan yang terakumulasi. Secara umum, peningkatan kemudahan akses terhadap hak-hak dasar yang mendukung pemerataan keadilan harus dilakukan sejalan dengan peningkatan tingkat keamanan manusia dan perbaikan sektor keamanan.

Elemen-elemen tersebut di bawah ini berada di dalam kerangka pembangunan yang sesuai dengan konteks setempat atau yang dikenal sebagai ethno-development yang mengakomodasi keikutsertaan masyarakat akar rumput guna berkembang, berdaya dan dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat madani (bahkan orang-orang yang paling miskin sekalipun) serta berlandaskan pada pengetahuan kebudayaan.

Ethno-development mengacu kepada integritas kebudayaan dari penduduk asli yang menekankan peran-peran penting dari penduduk asli sebagai wakil aktif dari perubahan sosial sekalipun dalam sistem kapitalis modern. Ketahanan integritas dari penduduk asli dan kebudayaan mereka yang mengesahkan kelanjutan dari perubahan yang terjadi, dan integritas ini karena penduduk asli secara aktif berjuang untuk memasukkan apa yang terjadi terhadap diri mereka dengan prasyarat sistem dunia mereka sendiri.

Pengungkapan integritas kebudayaan sebagai bagian dari hak asasi manusia harus dinyatakan dan didukung oleh semua pemain utama (aparat keamanan, Pemerintah dan semua lapisan masyarakat madani) dan badan-badan internasional yang bekerja di Papua.

Beberapa katup pengaman adalah sebagai berikut. Keluhan-keluhan bersejarah yang berakar dari pelbagai pandangan yang berbeda mengenai sejarah integrasi Papua ke dalam negara Indonesia harus ditengahi di dalam buku putih yang mengakomodasi penjelasan kritis mengenai sejarah yang dimaksudkan. Harus ada cukup ruang berkembang bagi penduduk asli Papua di tingkat akar rumput dan bagian lainnya dari masyarakat madani di Papua. Inisiatif-inisiatif murni yang berasal dari masyarakat dan organisasi non pemerintah harus didukung (melalui peningkatan kapasitas dan pendidikan) serta memberikan ruang yang lebih besar guna pengembangan secara konstruktif.

Harus ada cukup ruang dengan parameter yang jelas dan transparan bagi pelaksanaan kebebasan berekspresi di Papua (misalnya pertunjukan atau produk kebudayaan, presentasi tertulis dan lisan,dan lain sebagainya). Pengakuan mertabat kolektif harus diungkapkan melalui pelbagai

Perbedaan-perbedaan yang menyebabkan adanya polarisasi di pelbagai lapisan harus diatasi secara damai dengan pendekatan manusiawi melalui dialog terbuka. Pelaksanaan Otsus harus diikuti dengan peningkatan sistem penyaluran sumber daya yang professional guna meningkatkan kemudahan akses terhadap hak-hak dasar dan memacu mengalirnya dampak bagi penduduk asli Papua di pedesaan atau daerah-daerah terpencil dan khususnya kelompok yang terpinggirkan (misalnya perempuan dan anak-anak juga orang-orang yang terstigma yang tinggal di daerah-daerah yang terstigma seperti zona-zona merah).

Sistem penyaluran sumber daya yang profesional sebagai dasar dari pemerintahan yang baik, didukung dengan peraturan khusus (perdasus dan Perdasi) sebagai tindakan tegas dan nyata guna meningkatkan pemerataan keadilan, yang juga akan mengurangi penyimpangan sosial (misalnya korupsi, perputaran kaum elit, dll) dalam proses penyalurannya. Kebutuhan mendesak untuk membangun sistem penyaluran sumber daya yang profesional juga membutuhkan peningkatan kapasitas dan dukungan struktural termasuk koordinasi antar lembaga resmi terkait yang membuat peraturan daerah khusus seperti Pemerintah lokal, legislatif dan MRP.

Koordinasi di antara kaum elit harus diikuti dengan peningkatan kapasitas yang mirip di tingkat desa sebagai institusi yang berhubungan langsung dengan akar rumput sebagai target utamanya. Jadi, perlu adanya usaha terpadu dari skala luas atau makro sampai dengan akar rumput. 9. Rekomendasi bagi badan internasional• Mengelola Kesenjangan antar kelompok masyarakat yang ada di Papua disebabkan oleh pelbagai macam faktor, seperti lokasi geografis (antara pesisir dan dataran tinggi), kelompok etnis (antara penduduk Papua atau antara Penduduk Papua dan non-Papua), jender (ketidakseimbangan hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki), dll.

Paradigma harus diubah dari orientasi proyek menjadi rasa kepemilikan lokal; badan-badan internasional harus berperan sebagai fasilitator di bandingkan menjadi pelaku. Pasar pekerjaan di dalam industri penyandang dana ini harus menghindarkan “brain drain” di mana sumber daya manusia dan pengetahuan dipakai untuk mempertahankan kondisi yang tidak adil dan bukannya mengurangi celah kesenjangan serta memperbesar kesempatan bagi banyak lapisan guna berpartisipasi dalam perubahan sosial.

Berdasarkan kerumitan konflik di Papua, strategi intervensi harus mendukung kesinambungan melalui program partisipatif yang berfokus pada masyarakat. Intervensi ini tidak dapat dilakukan dengan cara “tabrak lari” dan/atau melakukan program jangka pendek. Program harus ditujukan untuk memperbaiki akar permasalahan dari konflik dengan membuka akses terhadap keadilan atau memperbesar pemerataan keadilan bagi penduduk asli Papua dan kelompok marginal lainnya, mengelola konflik dengan mendukung pembentukan kebijakan yang selaras dengan kebudayaan, harus dilaksanakan di tingkat masyarakat.

Oleh karena Papua kaya budaya, maka strategi intervensi harus disesuaikan dengan pemetaan kebudayaan di Papua. Secara terperinci ini berarti adanya persyaratan dalam menyelidiki dan mengerti secara benar struktur dan karakteristik (sistem nilai-nilai dan kebudayaan) yang ada di dalam masyarakat bersangkutan. Fokus yang lebih ditekankan pada tingkat masyarakat mungkin dapat dilakukan dengan jalan mengadopsi kearifan, kebudayaan dan kebutuhan lokal dalam proses perencanaan partisipatif, manajemen dan pengawasan.

Investasi pada peningkatan kapasitas yang memerlukan program jangka panjang akan berharga guna membangun kesinambungan dan melaksanakan program secara bermartabat dengan memberikan ruang bagi penduduk setempat untuk menyelesaikan permasalahan mereka secara mandiri. Pendekatan partisipatif ini juga akan memperkecil atau bahkan menghapus kompleksitas perasaan rendah diri penduduk asli Papua.

Pertukaran pengetahuan, keterampilan dan pengalaman melalui penghormatan terhadap nilai-nilai dan kebudayaan lokal antara orang-orang yang dipekerjakan oleh badan-badan internasional dengan para anggota masyarakat lokal yang mendorong transformasi kewenangan kepada penduduk lokal, lebih bagus dibandingkan hanya “mengekspor” atau menerbangkan dan mendatangan “para ahli” dari luar masyarakat tersebut. Lebih banyaknya kewenangan yang diberikan kepada masyarakat lokal sejalan dengan pelaksanaan program, dapat mencegah ketergantungan. Ini berarti bahwa kesinambungan sama pentingnya dengan memberikan ruang kepada masyarakat lokal untuk tumbuh dan berkembang.

Dukungan lebih jauh guna menciptakan konteks positif untuk mencapai keadilan pemerataan keadilan masih perlu dilanjutkan untuk mewujudkan filsafat penting dari Otsus, yaitu perlindungan terhadap penduduk asli Papua sampai pada tingkat desa. Strategi intervensi lainnya harus memastikan kesinambungan akibat dari program tersebut dalam menyentuh kelompok rentan.

Evaluasi Menyeluruh

Segala  permasalahan yang ada di Papua tersebut menjadi sebuah fenomena gunung es yang pelan-pelan meleleh dan berdampak negatif pada aspek kualitas pelayanan publik di Papua. Salah satu dampak yang cukup mencolok terlihat atas ketidakefektifan otsus adalah munculnya wabah penyakit campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat di awal 2018. Wabah penyakit tersebut menyebabkan 69 kematian pada anak. Sebanyak 65 anak meninggal karena gizi buruk dan 5 anak meninggal karena terkena campak (Kambodji et.al, 2018:3).

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho (2018) dalam artikelnya bertajuk Tantangan Masalah Kesehatan Papua menjelaskan beberapa penyebab kemunculan wabah tersebut seperti akses pangan, sanitasi air bersih yang tidak memadai, akses ketersediaan yang mahal dan tidak tersedia, infrastruktur kesehatan yang buruk hingga keterbatasan SDM tenaga medis.

Padahal, Kabupaten Asmat baru didirikan pada 2002 sesuai dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2002. Seharusnya wilayah yang baru otonom selama 16 tahun membawa unsur semangat “pemekaran” seperti daerah Papua lain yang berlandaskan pada asas kebutuhan untuk meningkatkan perekonomian, melepas keterisolasian, dan meningkatkan kualitas pelayanan multisektor (Purwoko dan Ruhyanto, 2017:3). Tapi, wabah penyakit ini membuka mata semua pihak bahwa wilayah yang baru dimekarkan dan menerapkan asas desentralisasi tidak mampu memberikan akses layanan kesehatan yang berkualitas dan merata kepada masyarakatnya.

Pemerintah dalam mendorong keberlanjutan dana otsus perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh problem otsus selama dua dekade. Upaya untuk mendorong keberlanjutan distribusi dana otsus Papua juga harus diselaraskan dengan semangat untuk meningkatkan kualitas dan dampak langsungnya bagi masyarakat Papua.

Evaluasi tidak hanya berhenti pada problem yang bersifat administratif dan teknis terkait pengelolaan, penyaluran, pertanggungjawaban dan manajerial pengelolaan dana otsus. Tapi, upaya perbaikan harus dimulai dari upaya bersifat perbaikan regulasi terkait kejelasan kewenangan provinsi dan kabupaten dalam otsus Papua. Selain itu, pemerintah pusat perlu menjalin komunikasi dengan elite lokal Papua untuk menyelesaikan pertarungan politik dan tumpang tindih kepentingan yang selama ini berdampak negatif bagi efektivitas otsus Papua.

Beberapa solusi yang dapat ditempuh oleh Presiden Joko Widodo.   

Pertama, melakukan Dialog Intens dan rutin dengan para Kepala Suku dan Pemuka Agama di Papua. Untuk bersama-sama menyelesaikan masalah Papua secara lebih nyata dengan melibatkan para Kepala Suku dan Pemuka dengan suatu Program langsung dari Pemerintah Pusat Jakarta.

Kedua, Penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini dilakukan dengan membentuk Tim Penyidik Ad-Hoc  HAM untuk menyelidiki kembali peristiwa kekerasan negara terhadap rakyat Papua, di berbagai wilayah di Tanah Papua (Pegunungan Tengah 1977, Bela-JIla-Alama 1995, Biak Berdarah 1998, Wasior, Paniai Berdarah, dan lainnya).

Hal ini diikuti dengan menyatakan komitmen untuk menyelenggarakan peradilan HAM guna menghentikan impunitas, pemberian restitusi serta rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM serta menghilangkan stigma separatis, makar dan Papua sebagai ‘Daerah Merah, Daerah Operasi Militer’.

Ketiga, Membuat Program kerja lebih khusus dalam hal untuk meningkatkan perekonomian masayarakat Papua secara langsung.

Ke-empat, Berikan kewenangan yang luas pada Pemerintah Provinsi Papua secara nyata, sebagaimana yang diusulkan dalam draft UU Otus Plus Papua

Gubernur Papua Lukas Enembe minta Pemerintah Pusat segera membuka “kran” kewenangan untuk Papua, yang selama ini tersumbat.

“Kami berterima kasih kepada pemerintah Pusat yang sudah memberikan Otsus untuk Papua, tapi kami minta kewenangan-kewenangan yang dihambat dibuka kembali. Otsus kok dihambat-hambat, dibuka dong Pak,” kata Enembe, di Jayapura, pekan lalu.

Lukas Enembe menilai apabila pemberiaan Otsus disertai pemberian kewenangan yang seluas-luasnya, tentu Papua akan terbangun dengan sangat luar biasa, bahkan bisa kalahkan Jakarta.

“Kewenangan sama sekali tidak ada, perdasus yang kita buat pun ditolak. Ini model apa?” ( Lukas Enembe )

Menurut Lukas Enembe, sudah ada putusan MK terkait semua peraturan daerah yang disahkan lewat Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam artian, tidak ada lagi evaluasi Menteri Dalam Negeri.

“Jadi apapun peraturan daerah yang disahkan DPR itu sah, meskipun masih banyak kewenangan yang tidak diberikan kepada provinsi Papua di era Otsus ini,”  kata Enembe.

Gubernur Lukas Enembe katakan sampai saat ini Papua baru ada satu Peraturan Pemerintah yakni tentang Majelis Rakyat Papua, sementara yang lainnya sampai hari ini belum bisa jadi.

“Kewenangan semua sudah tersandra. Jadi menurut saya, Otsus itu bunyinya bagus, tapi isinya tidak ada sama sekali,” ujarnya.  Enembe menambahkan pandangan orang Papua terkait Otsus adalah kontrak dengan pemerintah Indonesia, dan jika kontrak itu habis “ya sudah”.

Itulah sebabnya pemerintah provinsi mendorong Undang-undang Otsus Plus, karena pemerintah daerah tidak ingin terjebak dengan pandangan itu.

“Pandangan orang Papua seperti itu, makanya saya buat UU Otsus plus biar ada kesinambungan. Tapi pemerintah pusat tidak mengerti tentang hati dan pikiran orang Papua saat ini. Setelah berakhir kita jawab apa? Ini yang harus dipikirkan pemerintah,” kata Enembe dengan tegas.

Kelima, meluruskan kembali sejarah integrasi Papua ke NKRI.

Terabaikannya sejarah Papua membuat rakyat Papua dilanda kebingungan. Mereka merasa tak mendapatkan pijakan pengetahuan mengenai masa lalunya. Pemahaman sejarah Papua akan menjadi solusi alternatif bagi penyelesaian konflik di Papua, baik konflik komunal maupun separatis. Selama ini, untuk mengatasi konflik di Papua, pemerintah pusat melakukan beberapa cara: militer, ekonomi, kesejahteraan, sosial dan budaya, hingga melalui otonomi khusus dan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B). Berbagai usaha pemerintah ini nyatanya belum berhasil meredam konflik.

Pemerintah mengabaikan pendekatan sejarah dalam penyelesaian konflik maupun dalam usaha pembangunan. Sejarah Papua akan menjadi acuan dasar bagi pemerintah baik pusat maupun daerah mencari dan menentukan cara yang tepat dan bermartabat dalam mengeluarkan setiap kebijakan untuk membangun orang Papua demi memperkuat integrasi Indonesia.

Dengan pendekatan sejarah, pemerintah akan dapat menemukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan berbagai masalah di Papua maupun di daerah lain.

Keenam, lebih banyak pemuda-pemudi Papua diikutkan dalam suatu program dari Kemenhan yaitu Program Bela Negara.

Ketujuh, para pemuda-pemudi Papua yang belum mendapatkan pekerjaan, diberikan pelatihan keterampilan secara khusus. Yang mana nantinya mereka akan bisa secara mandiri untuk bekerja atau membuka usaha dikemudian hari.

Kedelapan, diberikan perlindungan secara khusus terhadap para mahasiswa Papua yang sedang belajar diluar Papua.

 

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link